UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperOmnibus law adalah metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi regulasi yang berbeda, menjadi peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Konsep Omnibus Law belum menjadi hal yang familiar di Indonesia. Bahkan beberapa akademisi hukum masih memperdebatkan konsep Omnibus Law jika diimplementasikan, dikhawatirkan akan mengganggu sistem hukum Indonesia karena diduga menjadi penyebab sistem hukum yang diadopsi Indonesia, yaitu Civil Law yang dominan, sementara Omnibus Law berasal dari sistem Common Law. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis implementasi Omnibus Law dalam sistem legislasi Indonesia. Apakah dapat diterapkan dalam sistem legislasi Indonesia? Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu Undang-Undang untuk lebih menargetkan solusi terhadap konflik antara administrator pemerintah dan legislasi peraturan dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.
Omnibus law merupakan hal baru dalam bidang peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, selain negara kita mengadopsi sistem hukum Civil Law, serta produk peraturan pemerintah saat ini diwariskan dari sistem lama.Kesimpulan dan diskusi di atas dapat ditarik sebagai berikut.Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu Undang-Undang untuk lebih menargetkan solusi terhadap konflik antara administrator pemerintah dan legislasi peraturan dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.Konsep Omnibus Law belum dimasukkan sebagai salah satu prinsip dalam sumber hukum, namun harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perundang-undangan.Undang-Undang yang nantinya akan dihasilkan dari konsep Omnibus Law dapat disebut sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian memiliki kekuatan atas aturan lain.Namun, di Indonesia tidak menganut Undang-Undang Payung karena posisi semua Undang-Undang sama, sehingga posisinya harus diberi legitimasi dalam Undang-Undang No.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak implementasi Omnibus Law terhadap sistem hukum Indonesia secara keseluruhan, dengan fokus pada potensi konflik antara Omnibus Law dengan undang-undang sektoral yang sudah ada. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model harmonisasi hukum yang paling efektif dalam konteks Omnibus Law, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana Omnibus Law dapat diimplementasikan secara transparan dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memastikan implementasi Omnibus Law yang efektif, adil, dan berkelanjutan, serta meminimalkan potensi dampak negatif terhadap sistem hukum dan masyarakat.
| File size | 753.61 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
LARISMALARISMA Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila—khususnya sila Persatuan Indonesia, KerakyatanHasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila—khususnya sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan
MKRIMKRI Paper ini berpendapat bahwa metode omnibus masih dapat dipergunakan asalkan bersifat tematik, namun untuk memastikan penggunaan pendekatan omnibus tematikPaper ini berpendapat bahwa metode omnibus masih dapat dipergunakan asalkan bersifat tematik, namun untuk memastikan penggunaan pendekatan omnibus tematik
IUSIUS Dengan memperkuat norma-norma dalam hukum sektoral, sistem tanggung jawab pidana korporasi diharapkan dapat memberikan efek jera dan perlindungan yangDengan memperkuat norma-norma dalam hukum sektoral, sistem tanggung jawab pidana korporasi diharapkan dapat memberikan efek jera dan perlindungan yang
DINASTIREVDINASTIREV Untuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasiUntuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasi
UBBGUBBG Data diperoleh dari lima surat kabar online besar, yakni The Jakarta Post, Serambi Indonesia, Kompas, CNN, dan Republika, dari mana 14 artikel terkaitData diperoleh dari lima surat kabar online besar, yakni The Jakarta Post, Serambi Indonesia, Kompas, CNN, dan Republika, dari mana 14 artikel terkait
UNISSULAUNISSULA Pengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional berperan dalam menciptakan sistem nilai yang mengatur komunitas Muslim Indonesia sebagai komunitasPengaruh sistem hukum Islam terhadap politik hukum nasional berperan dalam menciptakan sistem nilai yang mengatur komunitas Muslim Indonesia sebagai komunitas
UNISSULAUNISSULA Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan Omnibus Law yang terintegrasi dapat meminimalkan benturan regulasi sektoral, menyederhanakan kebijakan pertanahan,Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan Omnibus Law yang terintegrasi dapat meminimalkan benturan regulasi sektoral, menyederhanakan kebijakan pertanahan,
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Peningkatan institusi DPMPTSP akan berdampak pada kemudahan layanan dan peningkatan iklim investasi. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalahPeningkatan institusi DPMPTSP akan berdampak pada kemudahan layanan dan peningkatan iklim investasi. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Useful /
UNISSULAUNISSULA Yurisdiksi penegakan hukum dibagi menjadi tiga area, yaitu yurisdiksi legislatif untuk pembuatan hukum substantif, yurisdiksi yudisial untuk pengadilanYurisdiksi penegakan hukum dibagi menjadi tiga area, yaitu yurisdiksi legislatif untuk pembuatan hukum substantif, yurisdiksi yudisial untuk pengadilan
UNISSULAUNISSULA Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang mediasi pidana. Dalam undang-undang ini, mediasi pidana harus diatur pada tingkat penyelidikan, penuntutan,Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang mediasi pidana. Dalam undang-undang ini, mediasi pidana harus diatur pada tingkat penyelidikan, penuntutan,
UNTANUNTAN Setiap siklus mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan analisis. Untuk memantau manajemen kelas serta observasi guru dan siswa, digunakanSetiap siklus mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan analisis. Untuk memantau manajemen kelas serta observasi guru dan siswa, digunakan
UNTANUNTAN Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan guru sekitar 70% mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum yang ditetapkan sekolahHal ini dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan guru sekitar 70% mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum yang ditetapkan sekolah