UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperOmnibus law adalah metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi regulasi yang berbeda, menjadi peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Konsep Omnibus Law belum menjadi hal yang familiar di Indonesia. Bahkan beberapa akademisi hukum masih memperdebatkan konsep Omnibus Law jika diimplementasikan, dikhawatirkan akan mengganggu sistem hukum Indonesia karena diduga menjadi penyebab sistem hukum yang diadopsi Indonesia, yaitu Civil Law yang dominan, sementara Omnibus Law berasal dari sistem Common Law. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis implementasi Omnibus Law dalam sistem legislasi Indonesia. Apakah dapat diterapkan dalam sistem legislasi Indonesia? Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu Undang-Undang untuk lebih menargetkan solusi terhadap konflik antara administrator pemerintah dan legislasi peraturan dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.
Omnibus law merupakan hal baru dalam bidang peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, selain negara kita mengadopsi sistem hukum Civil Law, serta produk peraturan pemerintah saat ini diwariskan dari sistem lama.Kesimpulan dan diskusi di atas dapat ditarik sebagai berikut.Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu Undang-Undang untuk lebih menargetkan solusi terhadap konflik antara administrator pemerintah dan legislasi peraturan dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.Konsep Omnibus Law belum dimasukkan sebagai salah satu prinsip dalam sumber hukum, namun harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perundang-undangan.Undang-Undang yang nantinya akan dihasilkan dari konsep Omnibus Law dapat disebut sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian memiliki kekuatan atas aturan lain.Namun, di Indonesia tidak menganut Undang-Undang Payung karena posisi semua Undang-Undang sama, sehingga posisinya harus diberi legitimasi dalam Undang-Undang No.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak implementasi Omnibus Law terhadap sistem hukum Indonesia secara keseluruhan, dengan fokus pada potensi konflik antara Omnibus Law dengan undang-undang sektoral yang sudah ada. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model harmonisasi hukum yang paling efektif dalam konteks Omnibus Law, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana Omnibus Law dapat diimplementasikan secara transparan dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memastikan implementasi Omnibus Law yang efektif, adil, dan berkelanjutan, serta meminimalkan potensi dampak negatif terhadap sistem hukum dan masyarakat.
| File size | 753.61 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Reformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (goodReformasi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan agenda strategis dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good
UMTSUMTS Pemerintah Kabupaten Langkat telah memulai berbagai upaya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Namun dalamPemerintah Kabupaten Langkat telah memulai berbagai upaya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Namun dalam
UMTSUMTS Dalam hal ini, akun Instagram @tolaklinuherbal menggunakan konten visual yang berfokus pada tren dan aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan manfaatDalam hal ini, akun Instagram @tolaklinuherbal menggunakan konten visual yang berfokus pada tren dan aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan manfaat
UMTSUMTS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TNI dan Polri dalam mendukung BPBD melalui berbagai tahapan penanggulangan bencana, yaitu pencegahan,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TNI dan Polri dalam mendukung BPBD melalui berbagai tahapan penanggulangan bencana, yaitu pencegahan,
UMTSUMTS Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagai berikut. KepemimpinanBerdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagai berikut. Kepemimpinan
UMTSUMTS Selain itu, kerjasama ini memperkuat peran Indonesia dalam sistem internasional, mendorong diplomasi pertahanan, dan menuntut penerapan norma serta standarSelain itu, kerjasama ini memperkuat peran Indonesia dalam sistem internasional, mendorong diplomasi pertahanan, dan menuntut penerapan norma serta standar
UMTSUMTS Penelitian ini membahas implementasi Program Si Eling oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai bagian dari upaya promosi dan edukasi kesehatan terkaitPenelitian ini membahas implementasi Program Si Eling oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai bagian dari upaya promosi dan edukasi kesehatan terkait
UNIPASBYUNIPASBY Selain itu, balanced scorecard juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Secara bersama-sama, penerapan good governance dan balancedSelain itu, balanced scorecard juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Secara bersama-sama, penerapan good governance dan balanced
Useful /
SASTRA UNESSASTRA UNES Jason telah menyelesaikan ketujuh belas tahap perjalanan pahlawan menurut teori Campbell, sehingga memenuhi kriteria sebagai seorang pahlawan. Nilai-nilaiJason telah menyelesaikan ketujuh belas tahap perjalanan pahlawan menurut teori Campbell, sehingga memenuhi kriteria sebagai seorang pahlawan. Nilai-nilai
UMTSUMTS Analisis resepsi menunjukkan adanya perbedaan interpretasi khalayak terhadap konten tersebut, terbagi menjadi tiga kategori. dominant hegemonic, negotiatedAnalisis resepsi menunjukkan adanya perbedaan interpretasi khalayak terhadap konten tersebut, terbagi menjadi tiga kategori. dominant hegemonic, negotiated
UNISSULAUNISSULA Tidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitianTidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitian
UNISSULAUNISSULA Omnibus law which is a common law law can cause turmoil in society. This law is also suspected to exacerbate the degradation of existing land due to theOmnibus law which is a common law law can cause turmoil in society. This law is also suspected to exacerbate the degradation of existing land due to the