UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperOmnibus law adalah metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi regulasi yang berbeda, menjadi peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Konsep Omnibus Law belum menjadi hal yang familiar di Indonesia. Bahkan beberapa akademisi hukum masih memperdebatkan konsep Omnibus Law jika diimplementasikan, dikhawatirkan akan mengganggu sistem hukum Indonesia karena diduga menjadi penyebab sistem hukum yang diadopsi Indonesia, yaitu Civil Law yang dominan, sementara Omnibus Law berasal dari sistem Common Law. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis implementasi Omnibus Law dalam sistem legislasi Indonesia. Apakah dapat diterapkan dalam sistem legislasi Indonesia? Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu Undang-Undang untuk lebih menargetkan solusi terhadap konflik antara administrator pemerintah dan legislasi peraturan dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.
Omnibus law merupakan hal baru dalam bidang peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, selain negara kita mengadopsi sistem hukum Civil Law, serta produk peraturan pemerintah saat ini diwariskan dari sistem lama.Kesimpulan dan diskusi di atas dapat ditarik sebagai berikut.Omnibus law merupakan produk dari Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang dapat tersebar di beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu Undang-Undang untuk lebih menargetkan solusi terhadap konflik antara administrator pemerintah dan legislasi peraturan dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.Konsep Omnibus Law belum dimasukkan sebagai salah satu prinsip dalam sumber hukum, namun harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perundang-undangan.Undang-Undang yang nantinya akan dihasilkan dari konsep Omnibus Law dapat disebut sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian memiliki kekuatan atas aturan lain.Namun, di Indonesia tidak menganut Undang-Undang Payung karena posisi semua Undang-Undang sama, sehingga posisinya harus diberi legitimasi dalam Undang-Undang No.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak implementasi Omnibus Law terhadap sistem hukum Indonesia secara keseluruhan, dengan fokus pada potensi konflik antara Omnibus Law dengan undang-undang sektoral yang sudah ada. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi model harmonisasi hukum yang paling efektif dalam konteks Omnibus Law, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana Omnibus Law dapat diimplementasikan secara transparan dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memastikan implementasi Omnibus Law yang efektif, adil, dan berkelanjutan, serta meminimalkan potensi dampak negatif terhadap sistem hukum dan masyarakat.
| File size | 753.61 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Artikel ini mengkaji mengenai implementasi sistem PPDB berbasis zonasi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang adil danArtikel ini mengkaji mengenai implementasi sistem PPDB berbasis zonasi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang adil dan
UMMUMM Indonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadahIndonesia mewajibkan persyaratan administratif, teknis, dan khusus melalui PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang seringkali menghambat pendirian rumah ibadah
MKRIMKRI Namun, mengikuti melalui legislasi memerlukan strategi khusus untuk mengatasi proses yang panjang dalam mengubah undang-undang sebagai respons terhadapNamun, mengikuti melalui legislasi memerlukan strategi khusus untuk mengatasi proses yang panjang dalam mengubah undang-undang sebagai respons terhadap
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Dalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalamDalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalam
UNISSULAUNISSULA Tidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitianTidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitian
UNISSULAUNISSULA Selain itu ada aturan yang tidak dihapuskan, tetapi secara konseptual diganti, yang dapat memiliki implikasi yang mengarah pada konflik lain, terutamaSelain itu ada aturan yang tidak dihapuskan, tetapi secara konseptual diganti, yang dapat memiliki implikasi yang mengarah pada konflik lain, terutama
UNISSULAUNISSULA Di Indonesia, undang-undang omnibus Cipta Kerja akan digunakan untuk memfasilitasi investasi. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo percaya bahwa tumpangDi Indonesia, undang-undang omnibus Cipta Kerja akan digunakan untuk memfasilitasi investasi. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo percaya bahwa tumpang
UNISSULAUNISSULA Dengan demikian, hukum omnibus adalah metode atau konsep pembuatan peraturan, yang menggabungkan beberapa aturan, yang substansinya berbeda pengaturanDengan demikian, hukum omnibus adalah metode atau konsep pembuatan peraturan, yang menggabungkan beberapa aturan, yang substansinya berbeda pengaturan
Useful /
UMMUMM Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan paradigma dalam ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dengan mengganti persyaratanPutusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan paradigma dalam ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dengan mengganti persyaratan
UMMUMM Usulan ini kemudian harus disetujui oleh MPR, yang mencerminkan kehendak rakyat. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menentukan apakahUsulan ini kemudian harus disetujui oleh MPR, yang mencerminkan kehendak rakyat. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menentukan apakah
UMMUMM Metode penelitian bersifat sosio-legal dengan analisis data sekunder dari berbagai kasus korupsi yang muncul menjelang pemilu 2014, 2019, dan 2024, meliputiMetode penelitian bersifat sosio-legal dengan analisis data sekunder dari berbagai kasus korupsi yang muncul menjelang pemilu 2014, 2019, dan 2024, meliputi
UNISSULAUNISSULA Defending the country is one form of patriotism; patriotism must be proven by practice as has been carried out by the Prophet Muhammad in personal andDefending the country is one form of patriotism; patriotism must be proven by practice as has been carried out by the Prophet Muhammad in personal and