ALJAMIAHALJAMIAH
Al-Jami'ah: Journal of Islamic StudiesAl-Jami'ah: Journal of Islamic StudiesIkhwan As-Shaf4 sebuah perkumpulan para filusuf yang muncul pada abad ke-4 Hijriatr/ke-I0 Masehi di Basrah, Iralg telah menarik minat para ilmuan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran mereka, terutama gagasan-gagasan berbagai cabang keilmuan mereka yang terhimpun dalam knrya monumentalnya yang terkenal dengan Rasail lkhwan al-Shafa Wa Khulan al-Wafa.. . Tulisan ini mencoba mengungkap gagasan filsafat politik kelompok Ikhwan dengan asumsi bahwa kelompok tersebut bukan semata-mata kumpulan para filusuf yang konsern terhadap kajian-kajian keilmuan ansih, tetapi juga memiliki tujuan politis, mencit-citakan adanya sebuah negara ideal yang mereka sebut dengan AlMadinah al-Fadilah sebagai pengganti negara yang penuh kejahatan, penyelewengan dan penyimpangan yang mereka sebut dengan Al-Madinah al-Jairah.. . Untuk memperoleh kejelasan tentang negara ideal ikhwan ini, pcrlu diketahui konsep-konsep mereka mengenai manusia, negara, kepemimpinan (imamah) dan pengangkatan seorang imam. Pointpoint inilalt yang dicoba paparkan dalam tulisan ini.
Ikhwan As‑Safa memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berkembang secara mandiri tanpa bantuan kolektif, sehingga keberadaan negara yang menata hubungan sosial menjadi wajib.Mereka mengusulkan konsep negara ideal, Al‑Madinah al‑Fadilah, yang didasarkan pada nilai‑nilai moral dan kepatuhan kepada Allah, serta menolak segala bentuk kezaliman dan penyimpangan.Kepemimpinan (imamah) harus memenuhi kriteria khusus, yaitu orang yang terbaik setelah Nabi, memiliki kedekatan nasab, dan ditunjuk melalui nash, untuk menegakkan keadilan duniawi maupun spiritual.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan pemikiran politik Ikhwan As‑Safa dengan gerakan‑gerakan Islam kontemporer lainnya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konseptual dalam rangka memperkaya studi ilmu politik Islam; selanjutnya, studi kritis terhadap kriteria imamah yang diusulkan oleh Ikhwan dapat menguji relevansinya dalam konteks tata pemerintahan modern, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip legitimasi religius dengan mekanisme demokratis; terakhir, penelitian historis tentang dampak konsep Al‑Madinah al‑Fadilah terhadap perkembangan teori politik Islam pasca‑Abad Pertengahan dapat mengungkap pengaruhnya terhadap pemikiran pemimpin dan institusi politik masa kini, memberikan wawasan baru tentang penerapan idealisme keagamaan dalam praktik pemerintahan.
| File size | 9.12 MB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Dengan pendapat dua tokoh ini memberikan panduan dalam kehidupan bernegara terutama dalam perkembangan keilmuan fiqh siyasah muashiroh. Berdasarkan hasilDengan pendapat dua tokoh ini memberikan panduan dalam kehidupan bernegara terutama dalam perkembangan keilmuan fiqh siyasah muashiroh. Berdasarkan hasil
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kedua filsuf ini menekankan bahwa negara harus berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kebahagiaan kolektif, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. SocratesKedua filsuf ini menekankan bahwa negara harus berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kebahagiaan kolektif, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Socrates
SINTHOPSINTHOP Temuan menunjukkan bahwa visi Iqbal tentang negara Islam bukan bersifat teokratis, tetapi berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Menurut Iqbal,Temuan menunjukkan bahwa visi Iqbal tentang negara Islam bukan bersifat teokratis, tetapi berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Menurut Iqbal,
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Oleh karena itu, kolaborasi antara wisatawan, komunitas lokal, dan operator pariwisata sangat diperlukan untuk mengembangkan praktik berkelanjutan yangOleh karena itu, kolaborasi antara wisatawan, komunitas lokal, dan operator pariwisata sangat diperlukan untuk mengembangkan praktik berkelanjutan yang
UMPOUMPO Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empirisFaktor-faktor apakah yang menghambat dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris
UMPOUMPO 8 Tahun 2016, secara empiris keterlibatan mereka dalam dunia kerja masih sangat rendah akibat kesenjangan kemampuan, keengganan industri, persepsi masyarakat,8 Tahun 2016, secara empiris keterlibatan mereka dalam dunia kerja masih sangat rendah akibat kesenjangan kemampuan, keengganan industri, persepsi masyarakat,
MKRIMKRI Selain itu, tulisan ini akan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar negara. Pancasila sebagaiSelain itu, tulisan ini akan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar negara. Pancasila sebagai
Useful /
RAHARJARAHARJA Tanpa adanya identitas logo pada program-programnya belum bisa mewujudkan identitas kepemilikan kepada publik. Untuk itu, dibutuhkan identitas logo untukTanpa adanya identitas logo pada program-programnya belum bisa mewujudkan identitas kepemilikan kepada publik. Untuk itu, dibutuhkan identitas logo untuk
MKRIMKRI Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebihNamun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih
MKRIMKRI Ketika terjadi kontradiksi antara putusan, maka Putusan MK memiliki validitas atau keberlakuan hukum yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan PutusanKetika terjadi kontradiksi antara putusan, maka Putusan MK memiliki validitas atau keberlakuan hukum yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan Putusan
UINUIN Selain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang‑undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketatSelain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang‑undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketat