ALJAMIAHALJAMIAH
Al-Jami'ah: Journal of Islamic StudiesAl-Jami'ah: Journal of Islamic StudiesIkhwan As-Shaf4 sebuah perkumpulan para filusuf yang muncul pada abad ke-4 Hijriatr/ke-I0 Masehi di Basrah, Iralg telah menarik minat para ilmuan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran mereka, terutama gagasan-gagasan berbagai cabang keilmuan mereka yang terhimpun dalam knrya monumentalnya yang terkenal dengan Rasail lkhwan al-Shafa Wa Khulan al-Wafa.. . Tulisan ini mencoba mengungkap gagasan filsafat politik kelompok Ikhwan dengan asumsi bahwa kelompok tersebut bukan semata-mata kumpulan para filusuf yang konsern terhadap kajian-kajian keilmuan ansih, tetapi juga memiliki tujuan politis, mencit-citakan adanya sebuah negara ideal yang mereka sebut dengan AlMadinah al-Fadilah sebagai pengganti negara yang penuh kejahatan, penyelewengan dan penyimpangan yang mereka sebut dengan Al-Madinah al-Jairah.. . Untuk memperoleh kejelasan tentang negara ideal ikhwan ini, pcrlu diketahui konsep-konsep mereka mengenai manusia, negara, kepemimpinan (imamah) dan pengangkatan seorang imam. Pointpoint inilalt yang dicoba paparkan dalam tulisan ini.
Ikhwan As‑Safa memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berkembang secara mandiri tanpa bantuan kolektif, sehingga keberadaan negara yang menata hubungan sosial menjadi wajib.Mereka mengusulkan konsep negara ideal, Al‑Madinah al‑Fadilah, yang didasarkan pada nilai‑nilai moral dan kepatuhan kepada Allah, serta menolak segala bentuk kezaliman dan penyimpangan.Kepemimpinan (imamah) harus memenuhi kriteria khusus, yaitu orang yang terbaik setelah Nabi, memiliki kedekatan nasab, dan ditunjuk melalui nash, untuk menegakkan keadilan duniawi maupun spiritual.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan pemikiran politik Ikhwan As‑Safa dengan gerakan‑gerakan Islam kontemporer lainnya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konseptual dalam rangka memperkaya studi ilmu politik Islam; selanjutnya, studi kritis terhadap kriteria imamah yang diusulkan oleh Ikhwan dapat menguji relevansinya dalam konteks tata pemerintahan modern, khususnya dalam mengintegrasikan prinsip legitimasi religius dengan mekanisme demokratis; terakhir, penelitian historis tentang dampak konsep Al‑Madinah al‑Fadilah terhadap perkembangan teori politik Islam pasca‑Abad Pertengahan dapat mengungkap pengaruhnya terhadap pemikiran pemimpin dan institusi politik masa kini, memberikan wawasan baru tentang penerapan idealisme keagamaan dalam praktik pemerintahan.
| File size | 9.12 MB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan,Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan,
UntikaUntika Qanun Jinayat Aceh sebagai peraturan daerah berbasis syariat telah menimbulkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, lembaga HAM, dan masyarakat sipilQanun Jinayat Aceh sebagai peraturan daerah berbasis syariat telah menimbulkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, lembaga HAM, dan masyarakat sipil
SAINSSAINS Sejak reformasi 1998, sistem ketatanegaraan Indonesia telah banyak berubah, terutama setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Salah satu yang diamandemenSejak reformasi 1998, sistem ketatanegaraan Indonesia telah banyak berubah, terutama setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Salah satu yang diamandemen
UEUUEU Implikasi politik hukum mencakup potensi pelemahan independensi peradilan, erosi supremasi hukum, serta penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilanImplikasi politik hukum mencakup potensi pelemahan independensi peradilan, erosi supremasi hukum, serta penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA The findings reveal that YouTube not only democratizes access to cultural content but also facilitates cross-cultural exchanges, fostering understandingThe findings reveal that YouTube not only democratizes access to cultural content but also facilitates cross-cultural exchanges, fostering understanding
DINIYAHDINIYAH Menurut Khawarij, penyelesaian perselisihan umat Islam dengan cara tahkim adalah menyalahi hukum Allah, dan berdosa besar sehingga halal darah mereka yangMenurut Khawarij, penyelesaian perselisihan umat Islam dengan cara tahkim adalah menyalahi hukum Allah, dan berdosa besar sehingga halal darah mereka yang
ALJAMIAHALJAMIAH Artikel ini meneliti reaksi Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1988, dengan menggunakan pendekatan yang diambil MuhammadiyahArtikel ini meneliti reaksi Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1988, dengan menggunakan pendekatan yang diambil Muhammadiyah
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Seperti telah berjalan pelaksanaan sholat lima waktu, pembinaan rutin masalah keagamaan termasuk masalah aqidah didalamnya. Walaupun disadari masih cukupSeperti telah berjalan pelaksanaan sholat lima waktu, pembinaan rutin masalah keagamaan termasuk masalah aqidah didalamnya. Walaupun disadari masih cukup
Useful /
UEUUEU Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada, Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif yang secara eksplisit mewajibkan transparansiHasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada, Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif yang secara eksplisit mewajibkan transparansi
DINIYAHDINIYAH Pertama, dalam pandangan Islam, perempuan menempati posisi yang terhormat dan mulia, serta tidak ada pembedaan dengan laki-laki dalam urusan dakwah sepertiPertama, dalam pandangan Islam, perempuan menempati posisi yang terhormat dan mulia, serta tidak ada pembedaan dengan laki-laki dalam urusan dakwah seperti
UEUUEU Hasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi empatHasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi empat
UEUUEU Dalam kasus di mana ada sengketa mengenai kepemilikan tanah oleh warga masyarakat yang berhak atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pihak yang bersengketaDalam kasus di mana ada sengketa mengenai kepemilikan tanah oleh warga masyarakat yang berhak atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pihak yang bersengketa