SYEKH NURJATISYEKH NURJATI
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum IslamMahkamah : Jurnal Kajian Hukum IslamPerbedaan pandangan tentang harta benda wakaf di kalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (mal). Perbedaan tersebut mengenai harta dalam pengertian apa yang dapat dijadikan benda wakaf. Apakan benda wakaf itu bendanya tidak bergerak, atau bergerak. Maka dapatkah benda bergerak seperti uang sebagai harta yang dapat di wakafkan. Yang menjadi rumusan masalah Apa yang dimaksud dengan wakaf uang menurut Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004 ? Kenapa terjadi perbedaan pendapat hukum wakaf uang antara Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004 ? Bagaimana relevansi wakaf uang di Indonesia dengan mengunakan mata uang rupiah ?.
Setelah mencermati pendapat dan dasar hukum pendapat Sayyid Sabiq tentang wakaf uang sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan penulis melihat alasan Sayyid Sabiq tidak mengesahkan wakaf uang dikarenakan benda tersebut cenderung mudah habis ketika dibelikan sesuatu yang ringan, seperti lilin, minyak wangi, sehingga ketika sekali pakai, maka benda tersebut tidak jelas bekasnya.Pendapat tersebut sudah tidak lagi relevan jika ditetapkan sekarang.Mungkin dahulu orang menganggap bahwa uang akan habis ketika dipergunakan, karena pada masa itu uang hanya dipandang sebagai alat tukar belaka.Berbeda halnya dengan kondisi sekarang dimana uang dapat dijadikan komoditi dagang yang menguntungkan.Uang dapat didepositokan yang setiap jangka waktu tertentu dapat diambil keuntungannya dan diinvestasikan dalam bentuk saham-saham perusahaan yang dalam periode tertentu pemilik saham dapat menerima keuntungan.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak inflasi rupiah terhadap keberlanjutan wakaf tunai dalam konteks ekonomi Indonesia. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut tentang potensi integrasi antara prinsip hukum Islam dan regulasi positif dalam pengelolaan wakaf uang, terutama dalam menghadapi tantangan stabilitas nilai uang. Penelitian juga bisa fokus pada penggunaan teknologi digital dalam wakaf uang, seperti penggunaan aset kripto sebagai alternatif penyimpanan nilai yang lebih stabil, serta analisis kelayakan hukum dan syariah terhadap model wakaf berbasis teknologi ini. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan wakaf yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.
| File size | 480.1 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Masihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu dang ikan pari baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti yangMasihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu dang ikan pari baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti yang
AKABAAKABA (2) pola dum-dum ketupat, di mana pembagian dilakukan secara rata tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. dan (3) pola musyawarah mufakat, di mana pembagian(2) pola dum-dum ketupat, di mana pembagian dilakukan secara rata tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. dan (3) pola musyawarah mufakat, di mana pembagian
UntikaUntika Penelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang NomorPenelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor
DINASTIREVDINASTIREV Penggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak bertanggung jawab sering ditemukan di tengah masyarakat, padahal seharusnya masyarakat wajib melaksanakanPenggunaan sirine dan lampu isyarat yang tidak bertanggung jawab sering ditemukan di tengah masyarakat, padahal seharusnya masyarakat wajib melaksanakan
DINASTIREVDINASTIREV Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sex toys di marketplace, untuk mengetahui peraturan jual beli di marketplace, danMaka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sex toys di marketplace, untuk mengetahui peraturan jual beli di marketplace, dan
DINASTIREVDINASTIREV Saat ini RUU MHA sedang berada dalam proyek legislasi nasional dan menunggu jadwal pembahasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUUSaat ini RUU MHA sedang berada dalam proyek legislasi nasional dan menunggu jadwal pembahasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,G/2023/PN Mgg) dengan mengajukan gugatan sederhana karna Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta,
DINASTIREVDINASTIREV Perceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelisPerceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis
Useful /
UMMUMM Kabupaten Malang telah memiliki institusi pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas untuk mendukungKabupaten Malang telah memiliki institusi pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Bapas untuk mendukung
AKABAAKABA Fokus utama terletak pada pembuktian adanya penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangFokus utama terletak pada pembuktian adanya penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
STAINSTAIN Pendekatan ini memungkinkan komunitas untuk menerapkan ekonomi syariah yang sesuai dengan syariah secara fleksibel dan kontekstual, mempertimbangkan prinsip-prinsipPendekatan ini memungkinkan komunitas untuk menerapkan ekonomi syariah yang sesuai dengan syariah secara fleksibel dan kontekstual, mempertimbangkan prinsip-prinsip
STAINSTAIN Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian yang lebih mendalam dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya mengenai persetujuan (riḍā) dan batasanOleh karena itu, diperlukan penyesuaian yang lebih mendalam dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya mengenai persetujuan (riḍā) dan batasan