UINSAIZUUINSAIZU
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAbstrak: Pewajiban sertifikasi halal pada produk komoditas telah memunculkan banyak dilema, salah satunya adalah penerapan label halal pada barang non konsumsi. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya label halal pada beberapa produk makanan binatang dan produk non makanan. Bahkan sertifikasi halal diberlakukan pula pada bidang jasa yang masuk dalam kategori kegiatan supply chain management. Tulisan ini bertujuan menjelaskan tentang kewajiban sertifikasi halal oleh pemerintah terhadap barang komoditas telah mengakibatkan terjadinya miskonsepsi penerapan label halal pada barang komoditas. Data yang dikumpulkan dari sumber online seperti situs berita, situs makanan kucing, dan situs barang non konsumsi terkait penerapan sertifikasi halal dianalisis secara deskriptif.
Menurut ajaran Islam, semua urusan dunia secara default bersifat halal kecuali ada bukti teks yang melarangnya, namun penetapan status halal-haram oleh pemerintah terbukti rumit dan bersifat memaksa.Penerapan label halal yang meluas ke produk non‑pangan, produk hewan, serta tahapan produksi menempatkan otoritas tunggal pada negara, meningkatkan risiko penyalahgunaan dan menjejalkan bahasa religius formal dalam transaksi ekonomi.Akibatnya, masyarakat merasa kegiatan ekonominya diatur secara paksa tanpa mempertimbangkan perspektif lain, sehingga dipaksa mematuhi keputusan yang sering didasari miskonsepsi.
Penelitian selanjutnya dapat menguji bagaimana kewajiban sertifikasi halal memengaruhi pendapatan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar tradisional, dengan membandingkan wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut secara ketat dan wilayah yang memberikan pengecualian tertentu. Selanjutnya, studi kualitatif dapat menyelidiki persepsi konsumen non‑muslim terhadap label halal pada produk non‑pangan, untuk menilai apakah label tersebut menimbulkan stigma atau meningkatkan kepercayaan konsumen lintas agama. Terakhir, penelitian interdisipliner dapat mengembangkan kerangka ijtihad modern yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, ekonomi, dan ilmu sosial, guna merumuskan mekanisme penetapan status halal yang lebih fleksibel dan partisipatif, sehingga mengurangi risiko monopoli negara serta membuka ruang bagi interpretasi ilmiah yang beragam. Dengan mengumpulkan data lapangan, wawancara mendalam, serta analisis kebijakan, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat memperbaiki regulasi sertifikasi halal demi keseimbangan antara kepentingan religius dan ekonomi.
- THE FACTORS OF SERVICE, RELIGIOSITY AND KNOWLEDGE IN THE DECISION OF CUSTOMERS TO SAVE FUNDS IN SHARIA... journal.uty.ac.id/index.php/IJBHES/article/view/37THE FACTORS OF SERVICE RELIGIOSITY AND KNOWLEDGE IN THE DECISION OF CUSTOMERS TO SAVE FUNDS IN SHARIA journal uty ac index php IJBHES article view 37
- Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art2Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art2
- KONSTRUKSI KOMODIFIKASI MEDIA KOMUNIKASI UNTUK KAMPANYE KESEHATAN DI INSTAGRAM DALAM PENCEGAHAN VIRUS... ejournal.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/view/2718KONSTRUKSI KOMODIFIKASI MEDIA KOMUNIKASI UNTUK KAMPANYE KESEHATAN DI INSTAGRAM DALAM PENCEGAHAN VIRUS ejournal upbatam ac index php commed article view 2718
- Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kadaluarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul | Jesya (Jurnal... stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/348Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kadaluarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul Jesya Jurnal stiealwashliyahsibolga ac jurnal index php jesya article view 348
- Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM | Kristiana | Performa:... doi.org/10.20961/performa.19.2.46379Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM Kristiana Performa doi 10 20961 performa 19 2 46379
| File size | 452.32 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Praktik pemberian grasi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan aset hasil kejahatan masih belum banyak dikaji dalam kerangka hukum Islam,Praktik pemberian grasi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan aset hasil kejahatan masih belum banyak dikaji dalam kerangka hukum Islam,
STIBASTIBA 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi sudah dijalankan dengan baik, namun dalam penerapan sanksi pidana hukumnya masih terdapat banyak5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi sudah dijalankan dengan baik, namun dalam penerapan sanksi pidana hukumnya masih terdapat banyak
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI A critical analysis of classical and contemporary Islamic juridical opinions on contraception, azl (coitus interruptus), and permanent sterilization elucidatesA critical analysis of classical and contemporary Islamic juridical opinions on contraception, azl (coitus interruptus), and permanent sterilization elucidates
STIBASTIBA Namun, regulasi masih lemah dalam pengawasan terhadap wali, sehingga diperlukan pembentukan lembaga pengawas khusus atau penguatan peran peradilan agamaNamun, regulasi masih lemah dalam pengawasan terhadap wali, sehingga diperlukan pembentukan lembaga pengawas khusus atau penguatan peran peradilan agama
STIBASTIBA 8 Tahun 2021, di mana penyidik berperan sebagai fasilitator mediasi antara pelaku dan korban.meskipun pendekatan ini berhasil menyelesaikan 275 dari 4808 Tahun 2021, di mana penyidik berperan sebagai fasilitator mediasi antara pelaku dan korban.meskipun pendekatan ini berhasil menyelesaikan 275 dari 480
STIBASTIBA Narasumber terdiri dari tokoh adat, anggota Majelis Adat Gayo, dan pihak keluarga yang terlibat dalam praktik Perampam Dene. Hasil penelitian menunjukkanNarasumber terdiri dari tokoh adat, anggota Majelis Adat Gayo, dan pihak keluarga yang terlibat dalam praktik Perampam Dene. Hasil penelitian menunjukkan
STAINSTAIN Temuan mengungkapkan model evolusi tiga tahap: Bentuk Murni dalam konteks homogen (Luwu), Fusi Sincretik melalui kolaborasi antaragama (Bali), dan TerjemahanTemuan mengungkapkan model evolusi tiga tahap: Bentuk Murni dalam konteks homogen (Luwu), Fusi Sincretik melalui kolaborasi antaragama (Bali), dan Terjemahan
UM SURABAYAUM SURABAYA 22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No. 32 of 2004 and finally Law No. 23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation22 of 1999 was enacted but was then replaced by Law No. 32 of 2004 and finally Law No. 23 of 2014, which is currently in effect. The successful implementation
Useful /
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR An-Nisā: 3) memperbolehkan laki-laki menikahi hingga empat istri dengan syarat berlaku adil. Secara historis, ayat ini dipahami sebagai keringanan (rukhsah)An-Nisā: 3) memperbolehkan laki-laki menikahi hingga empat istri dengan syarat berlaku adil. Secara historis, ayat ini dipahami sebagai keringanan (rukhsah)
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Perlindungan hukum terhadap hak milik di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi kendala administratif, sosial,Perlindungan hukum terhadap hak milik di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi kendala administratif, sosial,
STIBASTIBA Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah untuk mengharmonisasikan antara hukum adat yang hidup di masyarakat dengan hukum Syariah. Pada rumusan masalahOleh karena itu, diperlukan adanya langkah untuk mengharmonisasikan antara hukum adat yang hidup di masyarakat dengan hukum Syariah. Pada rumusan masalah
STIAAMUNTAISTIAAMUNTAI Pertama pada reliability (kehandalan), pemberian pelayanan yang tepat dan benar cukup baik. Pada indikator ketepatan waktu masih kurang baik. Kedua, padaPertama pada reliability (kehandalan), pemberian pelayanan yang tepat dan benar cukup baik. Pada indikator ketepatan waktu masih kurang baik. Kedua, pada