Publisher

NEWINERANEWINERA

Journal Journal La SocialeJournal La Sociale Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas orchestrasi lembaga pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, tinjauan dokumen, dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan pejabat, perwakilan masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu kapasitas teknis, analitis, dan komunikasi. Temuan menunjukkan bahwa fragmentasi kapasitas masih menjadi hambatan utama, di mana lembaga dengan kompetensi teknis kuat sering menunjukkan kelemahan dalam kemampuan analitis, sedangkan lembaga yang unggul dalam komunikasi publik cenderung lemah dalam aspek teknis. Rata-rata, hanya 18 hingga 20 persen aspirasi masyarakat yang diakomodasi dalam anggaran daerah, mencerminkan dominasi program sektoral, ruang fiskal terbatas, dan koordinasi antarlembaga yang lemah. Tantangan ini diperkuat oleh kerangka regulasi yang tetap top-down, membatasi ruang regional untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan lembaga pemerintah daerah untuk mengorkestrasi kapasitas internal mereka.Fragmentasi kapasitas di antara lembaga-lembaga tersebut menjadi penghambat utama dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat secara menyeluruh ke dalam kebijakan pembangunan.Meskipun setiap lembaga memiliki kekuatan tertentu, koordinasi yang lemah dan sinergi terbatas di antara lembaga-lembaga tersebut telah menyebabkan tingkat penyerapan aspirasi masyarakat yang rendah, hanya sekitar 18-20 persen dari proposal yang diakomodasi dalam anggaran daerah (APBD).Selain itu, kerangka regulasi yang tetap top-down juga membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang strategis untuk memperkuat orchestrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan integrasi kebijakan, memperluas partisipasi publik, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat aliran data, memperkuat koordinasi lintas sektoral, dan memperluas partisipasi publik, terutama di kalangan pemuda dan kelompok marginal.Dengan demikian, memperkuat orchestrasi tidak hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi sebagai strategi transformatif untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

Future Research

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Menganalisis dampak pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkuat orchestrasi lembaga pemerintah daerah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan integrasi kebijakan, memperluas partisipasi publik, dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan daerah.. . 2. Meneliti strategi pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pemerintah daerah. Penelitian ini dapat fokus pada pelatihan teknis dan analitis, serta pengembangan sistem data terintegrasi yang melibatkan partisipasi publik. Dengan demikian, penelitian dapat mengusulkan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kapasitas lembaga dalam perencanaan berbasis data dan mengukur aspirasi masyarakat secara lebih akurat.. . 3. Mengeksplorasi peran regulasi dalam memperkuat orchestrasi lembaga pemerintah daerah. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana kerangka regulasi yang adaptif terhadap konteks lokal dapat mendukung partisipasi publik dan fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian dapat mengusulkan strategi-strategi untuk merevisi regulasi yang ada agar lebih mendukung tata kelola pembangunan yang inklusif dan responsif.

References

1. Network orchestration in a large inter‐organizational project - Roehrich - 2023 - Journal of... doi.org/10.1002/joom.1237Network orchestration in a large interyAAAaorganizational project Roehrich 2023 Journal of doi 10 1002 joom 1237
2. Bridging Digital Gaps in Smart City Governance: The Mediating Role of Managerial Digital Readiness and... mdpi.com/2624-6511/8/4/117Bridging Digital Gaps in Smart City Governance The Mediating Role of Managerial Digital Readiness and mdpi 2624 6511 8 4 117
3. A REVIEW ON SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS AND THEIR ROLE IN ENHANCING U.S. GREEN INFRASTRUCTURE GOALS... jsdp-journal.org/index.php/jsdp/article/view/25A REVIEW ON SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS AND THEIR ROLE IN ENHANCING U S GREEN INFRASTRUCTURE GOALS jsdp journal index php jsdp article view 25
4. Orchestrating a digital platform ecosystem to address societal challenges: A robust action perspective... journals.sagepub.com/doi/10.1177/02683962221088333Orchestrating a digital platform ecosystem to address societal challenges A robust action perspective journals sagepub doi 10 1177 02683962221088333

Metadata

File size	983.72 KB
Pages	18
DMCA	Report