UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumDi negara demokrasi pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Di dalam pemilihan umum sering terjadi pelanggaran pemilu yaitu salah satunya pelanggaran tindak pidana pemilu. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana . Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Penelitian Hukum Sosiologis atau penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di kantor Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan sampel Komisioner Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan pegawai Bawaslu Kabupaten Nias selatan. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen dan didukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data penelitian yaitu analisis data kualitatif, yang disimpulkan secara deduktif ke induktif. Temuan dalam penelitian ini adalah adalah diawali dengan temuan dan laporan dari masyarakat atau temuan langsung dari Bawaslu, kemudian dilakukan pembahasan pertama untuk memastikan keterpenuhan syarat materil dan syarat formil, kemudian menyusun kajian pelanggaran pemilu. Dilanjutkan dengan pembahasan kedua, jika memenuhi unsur tindak pidana pemilu maka akan diteruskan ketahap penyidikan, tetapi jika tidak memenuhi unsur maka dihentikan proses penangananya. Jika penanganannya dilanjutkan tim Gakkumdu akan melaksanakan rapat pleno pengawas pemilu untuk melakukan penyidikan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan ketiga, yaitu pelimpahan kasus kepada jaksa, dilanjutkan dengan penuntutan. Terakhir yaitu melakukan pembahasan keempat yaitu membahas dua opsi yaitu melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang dalam penyelesaian tindak pidana pemilu.
Keberhasilan proses tersebut tergantung pada koordinasi yang efektif antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam melaksanakan tahapan pembahasan pertama hingga keempat.Oleh karena itu, penerapan model Gakkumdu secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu di wilayah tersebut.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas model Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu bila diterapkan di kabupaten atau provinsi lain, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan lintas wilayah. Selanjutnya, dapat diteliti dampak penerapan teknologi digital untuk pelaporan dan pencatatan temuan pemilu terhadap kecepatan dan akurasi proses penanganan kasus, mengingat keterbatasan manual yang disebutkan dalam studi ini. Terakhir, disarankan melakukan analisis perbandingan hasil putusan pengadilan antara kasus yang diproses melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan kasus yang diproses secara konvensional, guna menilai apakah integrasi lembaga meningkatkan kualitas keadilan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
| File size | 347.94 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadapDiperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memperkuat respons pemerintah terhadap
HTPHTP Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,
HTPHTP Fokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-UndangFokus utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang
YASIN ALSYSYASIN ALSYS The study also reveals a positive relationship between improved media relations practices and image management, indicating that fostering such practicesThe study also reveals a positive relationship between improved media relations practices and image management, indicating that fostering such practices
PUBMEDIAPUBMEDIA The conclusion of this study states that although restorative justice has excellent potential in resolving the phenomenon of child bullying that occursThe conclusion of this study states that although restorative justice has excellent potential in resolving the phenomenon of child bullying that occurs
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang
PUBMEDIAPUBMEDIA KUHP baru tidak hanya merevisi pasal yang sebelumnya multitafsir, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi melalui prinsip keadilan korektif.KUHP baru tidak hanya merevisi pasal yang sebelumnya multitafsir, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi melalui prinsip keadilan korektif.
UNSURUNSUR Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidanaDari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Scenario 1—emphasizing settlement typology and population density—most closely matched field observations, identifying densely populated informal settlementsScenario 1—emphasizing settlement typology and population density—most closely matched field observations, identifying densely populated informal settlements
UMSUMS However, in Ternate City, ARV adherence remains low due to side effect fears, stigma, depression, and limited health service access. Therefore, this studyHowever, in Ternate City, ARV adherence remains low due to side effect fears, stigma, depression, and limited health service access. Therefore, this study
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus penambangan tanpa izin didasarkan pada asas legalitas dan fakta persidangan.meskipun terdapatPenelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus penambangan tanpa izin didasarkan pada asas legalitas dan fakta persidangan.meskipun terdapat
UNSURUNSUR Kecerdasan Buatan tidak bertangungjawab atas kejadian yang tidak diharapkan dikemudian hari, baik secara perdata maupun secara administrasi bahkan secaraKecerdasan Buatan tidak bertangungjawab atas kejadian yang tidak diharapkan dikemudian hari, baik secara perdata maupun secara administrasi bahkan secara