Publisher

UMPOUMPO

Journal JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Abstract

Kebijakan kampus merdeka merupakan kebijakan aktual pada bidang pendidikan tinggi, karena menghendaki terjadinya modernisasi dan demokratisasi pendidikan tinggi, sehingga adaptif terhadap realitas kemajuan zaman, juga pada aspek pembelajarannya berdampak nyata bagi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kebijakan kampus merdeka dalam memenuhi hak-hak mahasiswa, serta memberikan rasionalisasi pentingnya orientasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka yang mengarah pada penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, agar menjadi warga negara yang beradab, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, proses analisis data dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) tantangan yang dihadapi oleh kebijakan kampus merdeka, dalam memenuhi hak-hak mahasiswa, umumnya karena belum meratanya kualitas pendidikan, realitas daya saing bangsa dan inovasi nasional, serta kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi mahasiswa, 2) penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, perlu menjadi orientasi umum dari Pendidikan Kewarganegaraan pada kebijakan kampus merdeka, karena komprehensif, guna mewujudkan mahasiswa yang beradab dan mampu diandalkan oleh negara. Upaya mengatasi tantangan yang berpotensi menghambat berjalan optimalnya kebijakan kampus merdeka, bisa melalui komitmen dan konsistensi berbagai pihak terlebih pemerintah dan pimpinan perguruan tinggi untuk memajukan pendidikan bangsa dan menjamin perlindungan hukum yang adil dan bantuan pendidikan yang tidak diskriminatif.

Conclusion

Tantangan kebijakan kampus merdeka dalam memenuhi hak-hak mahasiswa, umumnya karena realitas 1) belum meratanya kualitas pendidikan tinggi, termasuk pembelajaran dan fasilitasnya, 2) daya saing dan inovasi nasional, 3) kualitas pelayanan dan perlindungan hukum mahasiswa.Tantangan tersebut bisa diatasi oleh kebijakan kampus merdeka, melalui perlindungan hukum yang adil, bantuan pendidikan yang tidak diskriminatif, serta komitmen dan konsistensi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan tinggi Indonesia, yang didukung oleh pimpinan atau pengelola pendidikan tinggi, guna memberikan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa.Terlebih pimpinan perguruan tinggi berinisiatif secara kreatif dan inovatif untuk memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang dipimpinnya, karena telah diberikan otonomi lebih oleh kebijakan kampus merdeka, tentu perlu dioptimalkan sebijaksana dan sebaik mungkin.Dalam konteks orientasi dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kampus merdeka, tentu perlu menjadikan penguatan kompetensi kewarganegaraan milik mahasiswa, sebagai orientasi umumnya, karena dengan kuatnya kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, tentu mahasiswa tersebut, mampu diandalkan oleh negara, untuk membantunya dalam mewujudkan keadilan sosial.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak implementasi kebijakan kampus merdeka terhadap pemenuhan hak-hak mahasiswa, khususnya dalam konteks akses pendidikan yang merata. Selanjutnya, penelitian perlu mengeksplorasi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat kompetensi warga negara melalui pendekatan pembelajaran berbasis komunitas. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kualitas pelayanan pendidikan bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah, agar kebijakan kampus merdeka lebih inklusif dan berkelanjutan.

References

1. PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP KOMPETENSI WARGA NEGARA MAHASISWA FKIP UNTIRTA... jurnal.untirta.ac.id/index.php/UCEJ/article/view/2812PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP KOMPETENSI WARGA NEGARA MAHASISWA FKIP UNTIRTA jurnal untirta ac index php UCEJ article view 2812
2. Civic learning outcomes: a step towards an inclusive higher education: International Journal of Inclusive... tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2017.1365956Civic learning outcomes a step towards an inclusive higher education International Journal of Inclusive tandfonline doi full 10 1080 13603116 2017 1365956
3. Liberalisation and Privatisation of Higher Education in Flanders: Passing the Point of No Return? A Case... journals.sagepub.com/doi/10.2304/eerj.2013.12.4.513Liberalisation and Privatisation of Higher Education in Flanders Passing the Point of No Return A Case journals sagepub doi 10 2304 eerj 2013 12 4 513
4. Why ASEAN is Cooperating in the Education Sector? | Gawron | IKAT: The Indonesian Journal of Southeast... journal.ugm.ac.id/ikat/article/view/27471Why ASEAN is Cooperating in the Education Sector Gawron IKAT The Indonesian Journal of Southeast journal ugm ac ikat article view 27471
5. Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0 di Pendidikan Tinggi Vokasi | JOURNAL OF DIGITAL... doi.org/10.30871/deca.v2i1.1311Relevansi Pancasila Era Industry 4 0 dan Society 5 0 di Pendidikan Tinggi Vokasi JOURNAL OF DIGITAL doi 10 30871 deca v2i1 1311

Metadata

File size	288.36 KB
Pages	11
DMCA	Report