DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalPengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraaan Bermotor Roda Dua, munculnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga terhadap barang (kendaraan bermotor roda dua), disebabkan oleh penyalahgunaan hak, diatur dalam buku tentang “kejahatan, Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Bentuk Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana, berlandaskan adanya kesalahan, yang menjadi dasar pertanggungjawaban untuk memberikan kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kejiwaan, dan tanpa alasan pemaaf. Kesalahan merupakan hal penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tanpa kesalahan maka pertanggungjawaban tidak ada. Prinsipnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan, yang fundamental untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku substantif dan memiliki rasa keadilan bagi korban, memberikan pembalasan atas tindakan yang diperbuat, karena penjatuhan hukuman adalah balas dendam, menakut-nakuti, dan memperbaiki pelaku.
Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang timbul akibat penyalahgunaan hak oleh pekerja rumah tangga.Bentuk pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, kesengajaan, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memberikan ganjaran yang sesuai kepada pelaku, dengan harapan dapat mencegah tindakan serupa di masa depan.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 372 KUHP dalam menangani kasus penggelapan kendaraan bermotor oleh pekerja rumah tangga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Selain itu, perlu diteliti mengenai peran mediasi atau restorative justice dalam menyelesaikan sengketa penggelapan kendaraan bermotor antara pelaku dan korban, sebagai alternatif dari proses pidana formal. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum berbeda untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, khususnya yang melibatkan hubungan kerja seperti antara majikan dan pekerja rumah tangga. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menangani kasus penggelapan kendaraan bermotor, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku.
| File size | 881.88 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UBTUBT Model dilatih selama 100 epoch menggunakan data latih. Hasil pelatihan menunjukkan nilai precision sebesar 0,865 dan recall sebesar 0,815. Evaluasi padaModel dilatih selama 100 epoch menggunakan data latih. Hasil pelatihan menunjukkan nilai precision sebesar 0,865 dan recall sebesar 0,815. Evaluasi pada
AFEKSIAFEKSI Berdasarkan temuan SLR ini, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk fokus pada pengembangan instrumen asesmen yang bersifat hybrid, yang mengkombinasikanBerdasarkan temuan SLR ini, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk fokus pada pengembangan instrumen asesmen yang bersifat hybrid, yang mengkombinasikan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara unsur perbuatan terdakwa dengan pasal yang dijatuhkan oleh hakim, di mana tindakan membawaHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara unsur perbuatan terdakwa dengan pasal yang dijatuhkan oleh hakim, di mana tindakan membawa
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Undang-undang tersebut mencakup hak-hak anak penyandang disabilitas fisik di berbagai bidang kehidupan dan mengakui berbagai disabilitas. PerlindunganUndang-undang tersebut mencakup hak-hak anak penyandang disabilitas fisik di berbagai bidang kehidupan dan mengakui berbagai disabilitas. Perlindungan
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Banyak korban cyberbullying tidak memahami perlindungan apa saja yang tersedia. Permasalahan dalam karya ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatanBanyak korban cyberbullying tidak memahami perlindungan apa saja yang tersedia. Permasalahan dalam karya ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan informasi dibantu dengan memanfaatkan informasi putusan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan penting yang sahPengumpulan informasi dibantu dengan memanfaatkan informasi putusan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan penting yang sah
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatanJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan
UNISMAUNISMA Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.Hukum menentukan bahwa hanya penggunaan senjata tajam untuk pekerjaan, pertanian, atau barang pusaka yang diizinkan. Di luar itu dapat dikenakan pidana.
Useful /
ITB ADITB AD Data transaksi penjualan label hijab premium tahun 2023–2024 dianalisis, menghasilkan itemset sering dan aturan asosiasi dengan nilai support dan confidenceData transaksi penjualan label hijab premium tahun 2023–2024 dianalisis, menghasilkan itemset sering dan aturan asosiasi dengan nilai support dan confidence
ITB ADITB AD Thus, the Monitoring System is considered effective in supporting proactive and efficient Network management. Implementasi sistem monitoring menggunakanThus, the Monitoring System is considered effective in supporting proactive and efficient Network management. Implementasi sistem monitoring menggunakan
UNISMAUNISMA Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2Untuk memperoleh tanah, pemerintah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 2
UNISMAUNISMA Penelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbanganPenelitian ini menekankan pentingnya partai politik lokal sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh, dan dapat dijadikan pertimbangan