DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalPengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraaan Bermotor Roda Dua, munculnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga terhadap barang (kendaraan bermotor roda dua), disebabkan oleh penyalahgunaan hak, diatur dalam buku tentang “kejahatan, Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Bentuk Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana, berlandaskan adanya kesalahan, yang menjadi dasar pertanggungjawaban untuk memberikan kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kejiwaan, dan tanpa alasan pemaaf. Kesalahan merupakan hal penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tanpa kesalahan maka pertanggungjawaban tidak ada. Prinsipnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan, yang fundamental untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku substantif dan memiliki rasa keadilan bagi korban, memberikan pembalasan atas tindakan yang diperbuat, karena penjatuhan hukuman adalah balas dendam, menakut-nakuti, dan memperbaiki pelaku.
Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang timbul akibat penyalahgunaan hak oleh pekerja rumah tangga.Bentuk pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, kesengajaan, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memberikan ganjaran yang sesuai kepada pelaku, dengan harapan dapat mencegah tindakan serupa di masa depan.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 372 KUHP dalam menangani kasus penggelapan kendaraan bermotor oleh pekerja rumah tangga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Selain itu, perlu diteliti mengenai peran mediasi atau restorative justice dalam menyelesaikan sengketa penggelapan kendaraan bermotor antara pelaku dan korban, sebagai alternatif dari proses pidana formal. Terakhir, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum berbeda untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, khususnya yang melibatkan hubungan kerja seperti antara majikan dan pekerja rumah tangga. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menangani kasus penggelapan kendaraan bermotor, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku.
| File size | 881.88 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Direkomendasikan adopsi mekanisme Fast-Track Removal yang dikelola otoritas independen dengan kewenangan kuasi-yudisial. Selanjutnya, penetapan Hak PenghapusanDirekomendasikan adopsi mekanisme Fast-Track Removal yang dikelola otoritas independen dengan kewenangan kuasi-yudisial. Selanjutnya, penetapan Hak Penghapusan
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, penyintas kekerasanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, penyintas kekerasan
DINASTIREVDINASTIREV Penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh majelis hakim dinilai kurang mencerminkan substansi fakta hukum dan intensi terdakwa sebagaimanaPenjatuhan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh majelis hakim dinilai kurang mencerminkan substansi fakta hukum dan intensi terdakwa sebagaimana
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Studi ini merekomendasikan reformasi normatif, pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, serta fasilitas pemasyarakatan yang ramah disabilitas untuk menjaminStudi ini merekomendasikan reformasi normatif, pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, serta fasilitas pemasyarakatan yang ramah disabilitas untuk menjamin
IJBLEIJBLE Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformulasi hukum acara pidana Indonesia dengan mengintegrasikan mekanisme PerjanjianPenelitian ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformulasi hukum acara pidana Indonesia dengan mengintegrasikan mekanisme Perjanjian
FHUKIFHUKI Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindunganIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan informasi dibantu dengan memanfaatkan informasi putusan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan penting yang sahPengumpulan informasi dibantu dengan memanfaatkan informasi putusan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan penting yang sah
Useful /
UNISSULAUNISSULA (2-tailed) sebesar 0,012 yang berarti bahwa proporsi siswa yang sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) lebih dari. Perolehan nilai sig. (2-tailed)(2-tailed) sebesar 0,012 yang berarti bahwa proporsi siswa yang sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) lebih dari. Perolehan nilai sig. (2-tailed)
UNISSULAUNISSULA Uji ketuntasan klasikal memakai rumus statistik z diperoleh nilai Zhitung = 2,1461 ≥ Ztabel = 0,1765. Hasil pengujian N-gain terdapat skor rata-rataUji ketuntasan klasikal memakai rumus statistik z diperoleh nilai Zhitung = 2,1461 ≥ Ztabel = 0,1765. Hasil pengujian N-gain terdapat skor rata-rata
UNILAUNILA Batas-batas nilai kagatori Sesuai ditetapkan melalui studi pustaka terhadap hasil-hasil riset. Sedangkan katagori Kurang Seusai disimpangkan (diturunkanBatas-batas nilai kagatori Sesuai ditetapkan melalui studi pustaka terhadap hasil-hasil riset. Sedangkan katagori Kurang Seusai disimpangkan (diturunkan
UNILAUNILA Tingginya perambahan yang masih terjadi di KPHL Batutegi menimbulkan pertanyaan penting tentang status kesuburan tanah di wilayah tersebut. Hal ini berkaitanTingginya perambahan yang masih terjadi di KPHL Batutegi menimbulkan pertanyaan penting tentang status kesuburan tanah di wilayah tersebut. Hal ini berkaitan