DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalPenanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan ditangani dengan metode yang berbeda-beda. Selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tahap persidangan terdapat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan kepada hakim untuk mengupayakan diversi terhadap Anak Berkonflik Hukum. Terdapat kasus yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gst., dimana Anak Berkonflik Hukum dalam kasus tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diupayakan diversi, ternyata diversi tidak dilakukan. Sehingga permasalahan timbul, antara lain: pengaturan penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum berdasarkan peraturan perundang‑undangan dan analisis hukum terhadap putusan tersebut.
Penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum optimal dalam penerapan diversifikasi sesuai UU SPPA dan Perma No.Gst tidak mengupayakan diversi meskipun anak memenuhi syarat.Hal ini menyebabkan hakim hanya menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua, yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif.Diperlukan penerapan diversifikasi serta rehabilitasi medis untuk anak yang menjadi korban narkotika guna memulihkan mereka secara efektif.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki faktor‑faktor yang memengaruhi keengganan hakim dalam menerapkan diversifikasi pada kasus anak di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan menggunakan pendekatan campuran, termasuk wawancara mendalam terhadap hakim, jaksa, dan pekerja sosial. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi efektivitas program rehabilitasi medis bagi anak pengguna narkotika dibandingkan dengan diversifikasi tradisional, melalui studi longitudinal yang mengukur tingkat residivisme dan hasil kesehatan. Terakhir, dikembangkan model keadilan restoratif berbasis komunitas yang melibatkan keluarga, korban, dan fasilitator untuk anak pelaku, kemudian diuji dampaknya terhadap kesejahteraan anak dan kepuasan korban, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan berpusat pada kepentingan terbaik anak.
| File size | 571.57 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
MALAHAYATIMALAHAYATI Dengan demikian, intervensi yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan faktor-faktor terkait lainnya sangat penting untuk mengurangiDengan demikian, intervensi yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan faktor-faktor terkait lainnya sangat penting untuk mengurangi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten di tingkat daerah, tumpang tindih kewenangan birokrasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakatNamun, tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten di tingkat daerah, tumpang tindih kewenangan birokrasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat
IAIN LANGSAIAIN LANGSA These findings highlight the need for stronger regulatory frameworks, continuous training, and more stable technological integration to ensure that e-CourtThese findings highlight the need for stronger regulatory frameworks, continuous training, and more stable technological integration to ensure that e-Court
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Faktor yang menjadi kendala penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranyaFaktor yang menjadi kendala penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya
UntikaUntika Proses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember.Proses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember.
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Penyelesaian konflik umumnya dilakukan melalui mediasi oleh pihak ketiga, seperti Kepala Dusun dan aparat desa, yang sering kali berujung pada perpindahanPenyelesaian konflik umumnya dilakukan melalui mediasi oleh pihak ketiga, seperti Kepala Dusun dan aparat desa, yang sering kali berujung pada perpindahan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM 1 Tahun 1991. Kompilasi hukum Islam di Indonesia, memiliki kedudukan yang unik sebagai hukum positif yang berlaku khusus dilingkungan peradilan agama.1 Tahun 1991. Kompilasi hukum Islam di Indonesia, memiliki kedudukan yang unik sebagai hukum positif yang berlaku khusus dilingkungan peradilan agama.
UNMUSUNMUS Meskipun kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa serupa, bentuk penanganan yang berbeda perlu diterapkan. Hal ini sangat penting, terutamaMeskipun kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa serupa, bentuk penanganan yang berbeda perlu diterapkan. Hal ini sangat penting, terutama
Useful /
MALAHAYATIMALAHAYATI Langkah ini diharapkan mampu mengurangi laju penularan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup seluruh santri secara keseluruhan. Penyebaran scabies diLangkah ini diharapkan mampu mengurangi laju penularan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup seluruh santri secara keseluruhan. Penyebaran scabies di
MALAHAYATIMALAHAYATI Dalam era digitalisasi saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam berbagai sektor, terutama sektor kesehatan. Penelitian iniDalam era digitalisasi saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam berbagai sektor, terutama sektor kesehatan. Penelitian ini
STIKESALMAARIFSTIKESALMAARIF Ada hubungan yang bermakna antara usia ibu dengan kejadian berat badan bayi lahir dengan hasil analisa Bivariat hasil uji statistic Chi-square diperolehAda hubungan yang bermakna antara usia ibu dengan kejadian berat badan bayi lahir dengan hasil analisa Bivariat hasil uji statistic Chi-square diperoleh
UNMUSUNMUS Perlunya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dan kebutuhan akan kebijakan reformasi hukum pidana melalui penyempurnaan Kitab Undang-Undang HukumPerlunya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dan kebutuhan akan kebijakan reformasi hukum pidana melalui penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum