UNMUSUNMUS
Musamus Law ReviewMusamus Law ReviewPenelitian ini berfokus pada pemeriksaan saksi mahkota dalam proses pembuktian kasus pidana di Indonesia. Pemeriksaan saksi mahkota diperlukan karena aparat penegak hukum kesulitan mencari bukti selain keterangan saksi dari pelaku sendiri untuk menemukan kebenaran materiil yang dapat dibenarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran saksi mahkota dalam proses penuntutan pidana sangat signifikan, yaitu untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga proses pembuktian yang cepat dan sederhana memenuhi standar bukti minimal, menegakkan keadilan publik terhadap pelaku, dan menentukan tuntutan setiap aktor sesuai perannya. Perlunya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dan kebutuhan akan kebijakan reformasi hukum pidana melalui penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait isi materi saksi yang kuat dan terbatas di masa depan.
Peran saksi mahkota dalam proses pembuktian kasus pidana di Indonesia adalah untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga proses pembuktian yang cepat dan sederhana memenuhi standar bukti minimal, menegakkan keadilan publik terhadap pelaku, dan menentukan tuntutan setiap aktor sesuai perannya.Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota masih kurang memadai.Kebijakan hukum pidana terkait pemeriksaan saksi mahkota dalam proses pembuktian kasus pidana dianggap perlu dan penting untuk menyempurnakan ketentuan KUHAP.Penyempurnaan tersebut harus dilakukan dalam bentuk peraturan yang secara khusus dan terbatas mengatur posisi dan peran hak dan kewajiban saksi mahkota.
Untuk meningkatkan efektivitas peran saksi mahkota, diperlukan perlindungan hukum bagi saksi tersebut dengan menghormati hak-hak hukum mereka yang diatur dalam legislasi nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Agar penerapan hukum pembuktian dalam kasus pidana dapat berjalan sesuai harapan, dianggap penting dan mendesak untuk melakukan penyempurnaan KUHAP agar posisi dan peran hak dan kewajiban saksi mahkota dapat diketahui sebagai acuan dalam penerapannya.
| File size | 243.97 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Kasus pemerasan yang melibatkan terdakwa Bima Junanta bin Muchsin, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 466/Pid. B/2025/PN Jmb, memberikan ilustrasiKasus pemerasan yang melibatkan terdakwa Bima Junanta bin Muchsin, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 466/Pid. B/2025/PN Jmb, memberikan ilustrasi
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi menawarkan dasar normatif yang kuat; namun demikian, membuktikan unsur niat (mens rea) di antara pelaku bisnisTemuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi menawarkan dasar normatif yang kuat; namun demikian, membuktikan unsur niat (mens rea) di antara pelaku bisnis
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum Jakarta Selatan Nomor (PMH) dalam Putusan Pengadilan Negeri 79/Pdt. G/2023/PN Jkt. SelPenelitian ini menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum Jakarta Selatan Nomor (PMH) dalam Putusan Pengadilan Negeri 79/Pdt. G/2023/PN Jkt. Sel
UNTAGUNTAG Hal ini menunjukkan urgensi reformasi dalam mekanisme praperadilan, termasuk gagasan pembentukan sistem praperadilan terpadu yang lebih terstruktur danHal ini menunjukkan urgensi reformasi dalam mekanisme praperadilan, termasuk gagasan pembentukan sistem praperadilan terpadu yang lebih terstruktur dan
AMSIRAMSIR Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan memahami perbedaan bukti dalam hukum perdata dan hukum pidana, serta implikasi hukum penggunaan objek sengketaPenelitian ini bertujuan untuk menentukan dan memahami perbedaan bukti dalam hukum perdata dan hukum pidana, serta implikasi hukum penggunaan objek sengketa
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Oleh karena itu, perlindungan hukum dan edukasi bagi saksi perlu ditingkatkan agar proses peradilan lebih adil dan efektif. Perlindungan tersebut diwujudkanOleh karena itu, perlindungan hukum dan edukasi bagi saksi perlu ditingkatkan agar proses peradilan lebih adil dan efektif. Perlindungan tersebut diwujudkan
UNIRAYAUNIRAYA i1986 iK/Pid/1989 tanggal i21 iMaret i1990 imestinya ihakim imenyuaikan ipertimbangannya ipada iutusan imahkamah iagung iterbaru iyang iYurisprudensi iMARI.i1986 iK/Pid/1989 tanggal i21 iMaret i1990 imestinya ihakim imenyuaikan ipertimbangannya ipada iutusan imahkamah iagung iterbaru iyang iYurisprudensi iMARI.
UINSAIZUUINSAIZU Temuan utama penulis adalah bahwa satu-satunya bukti yang dapat diterima untuk zina adalah yang ditentukan oleh Al-Quran atau Sunnah, yaitu kesaksian lisanTemuan utama penulis adalah bahwa satu-satunya bukti yang dapat diterima untuk zina adalah yang ditentukan oleh Al-Quran atau Sunnah, yaitu kesaksian lisan
Useful /
AMSIRAMSIR Pengujian peraturan perundang-undangan secara satu atap di bawah MK dinilai sejalan dengan prinsip hierarki hukum, di mana putusan MK harus diutamakan,Pengujian peraturan perundang-undangan secara satu atap di bawah MK dinilai sejalan dengan prinsip hierarki hukum, di mana putusan MK harus diutamakan,
AMSIRAMSIR Temuan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma internasional dengan perundang‑undangan nasional untuk mewujudkan sistem pemasyarakatanTemuan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma internasional dengan perundang‑undangan nasional untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan
AMSIRAMSIR Perubahan teknologi global, termasuk otomatisasi, digitalisasi, dan adopsi kecerdasan buatan, telah menciptakan transformasi signifikan di pasar kerja.Perubahan teknologi global, termasuk otomatisasi, digitalisasi, dan adopsi kecerdasan buatan, telah menciptakan transformasi signifikan di pasar kerja.
CERICCERIC Penelitian deskriptif analitik ini dilakukan di Desa Cemara Kulon dengan stratified random sampling pada 122 penyintas bencana banjir Indramayu denganPenelitian deskriptif analitik ini dilakukan di Desa Cemara Kulon dengan stratified random sampling pada 122 penyintas bencana banjir Indramayu dengan