STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM

JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai mazhab fiqih di Indonesia, serta sejauh mana efektivitasnya dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan agama, serta wawancara dengan praktisi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang, telah berfungsi sebagai sumber hukum positif dalam lingkungan Peradilan Agama sejak diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia, memiliki kedudukan yang unik sebagai hukum positif yang berlaku khusus dilingkungan peradilan agama.KHI disusun berdasarkan perinsip-prinsip fiqih dari berbagai mazhab, namun secara dominan merujuk pada mazhab Syafii, yang memang paling banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia.1 tahun 1991 yang menjadikannya sebagai pedoman hukum materil dalam menyelesaikan perkara-perkara di pengadilan agama.Meskipun bukan undang-undang dalam arti formal, KHI memiliki kekuatan hukum karena dijadikan rujukan resmi oleh Lembaga peradilan dan diakui dalam praktik hukum nasional.Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai mazhab fiqih nasional yang bersifat praktis dan moderat serta menjadi jembatan antara hukum Islam klasik dan system hukum modern di Indonesia.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam mengenai dampak penerapan KHI terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana KHI dapat terus berkembang dan bertransformasi sesuai dengan tuntutan keadilan, dinamika masyarakat, serta kemajuan hukum yang berbasis pada nilai-nilai universal tanpa mengabaikan akar-akar normatif Islam. Terakhir, penelitian juga dapat fokus pada bagaimana KHI dapat mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta bagaimana hal ini dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijunjung oleh hukum nasional.

Read online
File size315.14 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test