DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar merepresentasikan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang menuntut perhatian mendalam secara global. Manifestasi tindakan sistematis—mencakup pembunuhan massal, deportasi paksa, kekerasan seksual, hingga kebijakan pencabutan hak kewarganegaraan—mengindikasikan secara kuat adanya praktik genosida sebagaimana yang terstandardisasi dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948. Penelitian ini mengkaji secara analitis kesesuaian tindakan otoritas Myanmar terhadap unsur-unsur konstitutif genosida dalam kerangka hukum internasional, sekaligus menelaah skema pertanggungjawaban negara (state responsibility) atas tindak pidana tersebut. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), studi ini menyimpulkan bahwa serangkaian kebijakan diskriminatif dan kekerasan masif tersebut telah memenuhi kriteria actus reus dan mens rea genosida. Sebagai konsekuensi yuridis, Myanmar memikul tanggung jawab penuh di bawah hukum internasional, yang menuntut keterlibatan aktif komunitas internasional dalam penegakan keadilan serta upaya preventif guna menghindari repetisi kejahatan serupa.
Berdasarkan analisis, tindakan otoritas Myanmar terhadap etnis Rohingya memenuhi unsur‑unsur genosida sebagaimana diatur dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948.Oleh karena itu, Myanmar dapat dimintai pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional, termasuk kewajiban memberikan perlindungan, pemulihan hak, dan reparasi bagi korban.Selanjutnya, peran komunitas internasional sangat penting untuk memperkuat mekanisme hukum, mengatasi hambatan politik, dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.
Penelitian lanjutan sebaiknya melakukan studi empiris mengenai implementasi putusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Internasional Kriminal terhadap Myanmar sejak langkah sementara Pengadilan Internasional (ICJ), dengan meneliti perubahan kebijakan domestik, respons lembaga internasional, serta dampaknya terhadap situasi Rohingya. Penelitian tersebut dapat menjawab pertanyaan: sejauh mana keputusan pengadilan internasional diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan, dan faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Selanjutnya, studi komparatif dapat membandingkan penerapan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dalam kasus genosida lain, seperti Srebrenica, Darfur, dan konflik di Kashmir, untuk mengevaluasi konsistensi norma internasional serta perbedaan dalam penegakan hukum. Pertanyaan penelitian yang relevan meliputi: apakah mekanisme hukum internasional memberikan perlindungan yang setara bagi korban di berbagai wilayah, dan apa variabel yang memoderasi efektivitasnya. Selain itu, analisis kebijakan dapat difokuskan pada efektivitas sanksi ekonomi, embargo, dan diplomasi multilateral dalam mencegah pengulangan genosida, dengan menggunakan data longitudinal tentang ketegangan etnis di Asia Tenggara selama dua dekade terakhir. Penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa kombinasi tekanan internasional yang terkoordinasi dan mekanisme peradilan yang tegas dapat menurunkan risiko terjadinya kejahatan massal, sehingga memberikan dasar empiris bagi rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.
| File size | 235.21 KB |
| Pages | 4 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Wisma Barokah Syariah Tebing Tinggi telah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk aturan dan kebijakan hotel secara keseluruhan, seperti larangan tamuWisma Barokah Syariah Tebing Tinggi telah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk aturan dan kebijakan hotel secara keseluruhan, seperti larangan tamu
UNESUNES Studi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum ketika pihak leasing tetap menagih angsuran kepada ahli waris meskipun debitur telah membayar premiStudi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum ketika pihak leasing tetap menagih angsuran kepada ahli waris meskipun debitur telah membayar premi
UNESUNES Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada SatresnarkobaPenelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba
UNESUNES Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas keadilan terhadap penetapan cerai talak yang tidak diikrarkan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I.Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas keadilan terhadap penetapan cerai talak yang tidak diikrarkan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I.
UNESUNES Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penindakan tegas terhadap pelaku, serta peningkatan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri.Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penindakan tegas terhadap pelaku, serta peningkatan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri.
UNESUNES Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Padang dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak padaPeran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Padang dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak pada
UNHASUNHAS Penegakan kerangka hukum yang ditetapkan melalui amandemen limbah plastik Konvensi Basel, penguatan kekuasaan pembuatan kebijakan pemerintah daerah, danPenegakan kerangka hukum yang ditetapkan melalui amandemen limbah plastik Konvensi Basel, penguatan kekuasaan pembuatan kebijakan pemerintah daerah, dan
NEWINERANEWINERA Hasilnya, secara prinsip, setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya di mana pun mereka berada, danHasilnya, secara prinsip, setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya di mana pun mereka berada, dan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang masih menjadi problem serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampakKekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang masih menjadi problem serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak
DAARULHUDADAARULHUDA Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, bersumber dari Al-Quran,Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, bersumber dari Al-Quran,
UNHASUNHAS Diperlukan penyempurnaan regulasi serta sistem manajemen pertambangan. Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakanDiperlukan penyempurnaan regulasi serta sistem manajemen pertambangan. Standarisasi reklamasi dan pengelolaan pascatambang juga menjadi penting untuk menyediakan
UNSUNS Penelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasisPenelitian ini dilatbertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa kegagalan pengelolaan pertambangan di Indonesia dan model pengelolaan Blok Masela berbasis