DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar merepresentasikan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang menuntut perhatian mendalam secara global. Manifestasi tindakan sistematis—mencakup pembunuhan massal, deportasi paksa, kekerasan seksual, hingga kebijakan pencabutan hak kewarganegaraan—mengindikasikan secara kuat adanya praktik genosida sebagaimana yang terstandardisasi dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948. Penelitian ini mengkaji secara analitis kesesuaian tindakan otoritas Myanmar terhadap unsur-unsur konstitutif genosida dalam kerangka hukum internasional, sekaligus menelaah skema pertanggungjawaban negara (state responsibility) atas tindak pidana tersebut. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), studi ini menyimpulkan bahwa serangkaian kebijakan diskriminatif dan kekerasan masif tersebut telah memenuhi kriteria actus reus dan mens rea genosida. Sebagai konsekuensi yuridis, Myanmar memikul tanggung jawab penuh di bawah hukum internasional, yang menuntut keterlibatan aktif komunitas internasional dalam penegakan keadilan serta upaya preventif guna menghindari repetisi kejahatan serupa.
Berdasarkan analisis, tindakan otoritas Myanmar terhadap etnis Rohingya memenuhi unsur‑unsur genosida sebagaimana diatur dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948.Oleh karena itu, Myanmar dapat dimintai pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional, termasuk kewajiban memberikan perlindungan, pemulihan hak, dan reparasi bagi korban.Selanjutnya, peran komunitas internasional sangat penting untuk memperkuat mekanisme hukum, mengatasi hambatan politik, dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.
Penelitian lanjutan sebaiknya melakukan studi empiris mengenai implementasi putusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Internasional Kriminal terhadap Myanmar sejak langkah sementara Pengadilan Internasional (ICJ), dengan meneliti perubahan kebijakan domestik, respons lembaga internasional, serta dampaknya terhadap situasi Rohingya. Penelitian tersebut dapat menjawab pertanyaan: sejauh mana keputusan pengadilan internasional diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan, dan faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Selanjutnya, studi komparatif dapat membandingkan penerapan prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dalam kasus genosida lain, seperti Srebrenica, Darfur, dan konflik di Kashmir, untuk mengevaluasi konsistensi norma internasional serta perbedaan dalam penegakan hukum. Pertanyaan penelitian yang relevan meliputi: apakah mekanisme hukum internasional memberikan perlindungan yang setara bagi korban di berbagai wilayah, dan apa variabel yang memoderasi efektivitasnya. Selain itu, analisis kebijakan dapat difokuskan pada efektivitas sanksi ekonomi, embargo, dan diplomasi multilateral dalam mencegah pengulangan genosida, dengan menggunakan data longitudinal tentang ketegangan etnis di Asia Tenggara selama dua dekade terakhir. Penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa kombinasi tekanan internasional yang terkoordinasi dan mekanisme peradilan yang tegas dapat menurunkan risiko terjadinya kejahatan massal, sehingga memberikan dasar empiris bagi rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.
| File size | 235.21 KB |
| Pages | 4 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Inspektur Angkutan Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang memiliki kewenangan terbatas sebagai pelaksana teknis dalam pengawasan keselamatanInspektur Angkutan Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang memiliki kewenangan terbatas sebagai pelaksana teknis dalam pengawasan keselamatan
UNESUNES Kedua, Pada perkara Nomor 293/Pdt. Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohonKedua, Pada perkara Nomor 293/Pdt. Slk, hakim tidak menggunakan kewenangan ex officio karena dalam fakta persidangan anak berada dalam pemeliharaan pemohon
UNESUNES Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan
UNESUNES Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia pada PT Sinar Mitra Sepadan FinancePenerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen akibat debitur meninggal dunia pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance
UNESUNES Kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang diantaranya kendala non hukumKendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dengan restoratif justice pada Satresnarkoba Polresta Padang diantaranya kendala non hukum
UNESUNES LK, adalah hakim menerapkan asas keadilan dalam aspek putusan cerai berdasarkan alasan yang sah, pemberian hak jawab secara adil, perlindungan terhadapLK, adalah hakim menerapkan asas keadilan dalam aspek putusan cerai berdasarkan alasan yang sah, pemberian hak jawab secara adil, perlindungan terhadap
UNESUNES Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum internasional untuk melindungi warganya dari praktik perdaganganHasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum internasional untuk melindungi warganya dari praktik perdagangan
UNESUNES Dari segi hukum, pelaksanaan diversi juga memerlukan kerja sama yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat penegak hukum. Kendala yang ditemuiDari segi hukum, pelaksanaan diversi juga memerlukan kerja sama yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat penegak hukum. Kendala yang ditemui
Useful /
FKIP UWGMFKIP UWGM Kolaborasi keduanya menciptakan lingkungan belajar kondusif; teknologi digital seperti game edukasi dapat dimanfaatkan asal didampingi orang tua untukKolaborasi keduanya menciptakan lingkungan belajar kondusif; teknologi digital seperti game edukasi dapat dimanfaatkan asal didampingi orang tua untuk
FKIP UWGMFKIP UWGM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan kesadaran anak usia dini terhadap pentingnya pola konsumsi minuman sehat. KegiatanHasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan kesadaran anak usia dini terhadap pentingnya pola konsumsi minuman sehat. Kegiatan
UNESUNES Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik meliputi budaya organisasi dengan mentalitas blue code of silence, sistem pengawasan internal yangFaktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik meliputi budaya organisasi dengan mentalitas blue code of silence, sistem pengawasan internal yang
STISHUSNULKHOTIMAHSTISHUSNULKHOTIMAH Pelaksanaan kegiatan MABIT ini ditujukan untuk murid kelas 5 & 6 MI PUI Ciwedus 1 desa Timbang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan. Tujuan dari MABITPelaksanaan kegiatan MABIT ini ditujukan untuk murid kelas 5 & 6 MI PUI Ciwedus 1 desa Timbang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan. Tujuan dari MABIT