UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyPengantar Masalah: Pandemi COVID-19 telah mendorong banyak perusahaan di Indonesia untuk mencari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan, menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif. Mekanisme PKPU saat ini dipandang sudah usang, gagal mengatasi konflik kepentingan dan dampak ekonomi yang lebih luas. Penelitian ini mengusulkan model restrukturisasi semipublik untuk meningkatkan keadilan dan inklusivitas. Tujuan/Sasaran Studi: Studi ini menganalisis urgensi dekonstruksi kerangka PKPU dengan memperkenalkan restrukturisasi semipublik, yang mengintegrasikan pengawasan yudisial dan pertimbangan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Desain/Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan metode deskriptif, pendekatan hermeneetik dekonstruksi, studi kasus, legislasi, dan analisis deduksi-silogisme. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder seperti literatur akademik dan komentar hukum. Temuan: Temuan mengungkapkan bahwa implementasi model restrukturisasi semipublik dalam kasus PKPU sangat penting untuk menciptakan proses penyelesaian yang lebih seimbang dan adil. Berbeda dengan mekanisme saat ini yang terlalu memihak kreditur, model ini menawarkan solusi komprehensif dengan melibatkan pengadilan dalam menyetujui rencana restrukturisasi, memastikan bahwa semua kreditur diperlakukan sama. Selain itu, model restrukturisasi semipublik mengadaptasi prinsip-prinsip yang berhasil dari negara lain, seperti Inggris, ke dalam kerangka hukum Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa restrukturisasi semipublik berbeda dari PKPU, yang umumnya ditegaskan dalam restrukturisasi utang. Restrukturisasi semipublik melampaui penyesuaian utang belaka, mencakup reorganisasi korporasi yang lebih luas. Model ini dapat memberikan kepastian hukum, menjaga kelangsungan usaha, dan mendorong stabilitas keuangan jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Pendekatan restrukturisasi semipublik ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila Indonesia dan berpotensi menjadikan sistem hukum kepailitan lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan ekonomi nasional.
Kerangka PKPU di Indonesia saat ini memiliki kelemahan signifikan karena sering disalahgunakan sebagai alat penagihan utang, bukan fasilitasi restrukturisasi sejati, yang berujung pada ketidakadilan bagi kreditur kecil dan likuidasi paksa perusahaan debitur.Model restrukturisasi semipublik yang diusulkan menawarkan solusi lebih seimbang dengan menekankan keadilan, inklusivitas, dan pengawasan yudisial, yang selaras dengan prinsip hukum Pancasila serta praktik sukses di Inggris.Oleh karena itu, reformasi hukum kepailitan di Indonesia untuk mengintegrasikan model ini sangat penting guna memodernisasi sistem PKPU, memastikan kepastian hukum, mendukung kelangsungan usaha, dan mempromosikan stabilitas keuangan jangka panjang demi keadilan sosial.
Penelitian lanjutan dapat secara mendalam mengkaji bagaimana kerangka hukum kepailitan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dapat direvisi secara konkret untuk mengintegrasikan model restrukturisasi semipublik. Studi ini bisa fokus pada perbandingan model hukum yang berhasil di yurisdiksi lain, seperti Part 26A di Inggris atau Chapter 11 di Amerika Serikat, untuk merumuskan usulan amandemen legislatif yang adaptif dengan nilai-nilai Pancasila dan konteks ekonomi Indonesia. Pertanyaan penelitian dapat mencakup bagaimana mekanisme cram-down (pemaksaan persetujuan pada kreditur yang tidak setuju) dapat dilegalisasi secara adil serta bagaimana proses pengujian insolvensi yang lebih komprehensif dapat diterapkan secara normatif, melampaui pembuktian sederhana yang berlaku saat ini. Selain itu, penting juga untuk meneliti kapasitas dan kesiapan infrastruktur hukum yang ada, termasuk kompetensi hakim pengadilan niaga, dalam mengimplementasikan model restrukturisasi yang lebih kompleks ini. Analisis dapat mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan khusus bagi para hakim dan administrator untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap aspek penilaian aset dan liabilitas yang mendalam, serta kemampuan dalam menengahi kepentingan berbagai pihak secara seimbang. Terakhir, penelitian masa depan dapat mengeksplorasi dampak sosial ekonomi dari penerapan restrukturisasi semipublik, terutama terhadap kelangsungan usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seringkali menjadi pihak paling rentan dalam krisis utang, guna memastikan model ini benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
- PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENCIPTAKAN KONSEP CORPORTAE RESQUE DALAM RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK INSOLVENCY... doi.org/10.20961/privat.v11i2.65479PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENCIPTAKAN KONSEP CORPORTAE RESQUE DALAM RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK INSOLVENCY doi 10 20961 privat v11i2 65479
- Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi | Dekonstruksi. keadilan pandangan dekonstruksi authors chris ruhupatty... doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.199Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi Dekonstruksi keadilan pandangan dekonstruksi authors chris ruhupatty doi 10 54154 dekonstruksi v9i04 199
- HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA | JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA. kepailitan jurnal... journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/129HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA kepailitan jurnal journal universitassuryadarma ac index php jihd article view 129
| File size | 317.46 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
OJS STEIALAMAROJS STEIALAMAR Kebijakan tersebut, seperti insentif pajak, pengurangan tarif, dan penerbitan sukuk yang didukung insentif fiskal, terbukti mampu mendorong inovasi produk,Kebijakan tersebut, seperti insentif pajak, pengurangan tarif, dan penerbitan sukuk yang didukung insentif fiskal, terbukti mampu mendorong inovasi produk,
DAARULHUDADAARULHUDA Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan hukum yang ideal dengan penerapan nyata dalam praktik. Sementara itu, prinsip going concern sertaKondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan hukum yang ideal dengan penerapan nyata dalam praktik. Sementara itu, prinsip going concern serta
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Integrasi antara pendekatan diplomasi bebas aktif dan teori Mandala memungkinkan Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang adaptif, kontekstual,Integrasi antara pendekatan diplomasi bebas aktif dan teori Mandala memungkinkan Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang adaptif, kontekstual,
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, terutama terkait akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas inovasiNamun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, terutama terkait akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas inovasi
JIMF BIJIMF BI Mengambil teori Signaling dan Dynamic Capabilities Theory (DCT), studi ini berpendapat bahwa kepatuhan Syariah berfungsi sebagai sinyal tata kelola yangMengambil teori Signaling dan Dynamic Capabilities Theory (DCT), studi ini berpendapat bahwa kepatuhan Syariah berfungsi sebagai sinyal tata kelola yang
UNPERUNPER Data sekunder adalah sumbernya. Pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan penelitian pustaka. Metode analisis data termasuk pengujian hipotesis,Data sekunder adalah sumbernya. Pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan penelitian pustaka. Metode analisis data termasuk pengujian hipotesis,
MKRIMKRI Penelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridisPenelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridis
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Kemudian dalam penegakan hukumnya, diharapkan dalam pengaturannya nanti dipertegas mengenai peranan hakim yang dapat menentukan sebuah perkara pidana dapatKemudian dalam penegakan hukumnya, diharapkan dalam pengaturannya nanti dipertegas mengenai peranan hakim yang dapat menentukan sebuah perkara pidana dapat
Useful /
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Results show that of 18 service indicators, 9 had positive gaps and 9 negative gaps, with 3 attributes in quadrant I (high importance, low satisfaction).Results show that of 18 service indicators, 9 had positive gaps and 9 negative gaps, with 3 attributes in quadrant I (high importance, low satisfaction).
MKRIMKRI Pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023, masih terdapat permasalahan residual yang berakibat pada pelaksanaan putusan. UntukPasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023, masih terdapat permasalahan residual yang berakibat pada pelaksanaan putusan. Untuk
ITSNULAMPUNGITSNULAMPUNG Program ini mencakup penilaian kebutuhan, pelatihan pengetahuan dan keterampilan, pendampingan teknis, serta evaluasi dan monitoring untuk memastikan implementasiProgram ini mencakup penilaian kebutuhan, pelatihan pengetahuan dan keterampilan, pendampingan teknis, serta evaluasi dan monitoring untuk memastikan implementasi
OJS STEIALAMAROJS STEIALAMAR Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa dapat disimpulkan yakni dengan perkembangan perbankan syariah di Kabupaten Subang patut mendapat perhatianBerdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa dapat disimpulkan yakni dengan perkembangan perbankan syariah di Kabupaten Subang patut mendapat perhatian