UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyPengantar Masalah: Pandemi COVID-19 telah mendorong banyak perusahaan di Indonesia untuk mencari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan, menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif. Mekanisme PKPU saat ini dipandang sudah usang, gagal mengatasi konflik kepentingan dan dampak ekonomi yang lebih luas. Penelitian ini mengusulkan model restrukturisasi semipublik untuk meningkatkan keadilan dan inklusivitas. Tujuan/Sasaran Studi: Studi ini menganalisis urgensi dekonstruksi kerangka PKPU dengan memperkenalkan restrukturisasi semipublik, yang mengintegrasikan pengawasan yudisial dan pertimbangan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Desain/Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan metode deskriptif, pendekatan hermeneetik dekonstruksi, studi kasus, legislasi, dan analisis deduksi-silogisme. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder seperti literatur akademik dan komentar hukum. Temuan: Temuan mengungkapkan bahwa implementasi model restrukturisasi semipublik dalam kasus PKPU sangat penting untuk menciptakan proses penyelesaian yang lebih seimbang dan adil. Berbeda dengan mekanisme saat ini yang terlalu memihak kreditur, model ini menawarkan solusi komprehensif dengan melibatkan pengadilan dalam menyetujui rencana restrukturisasi, memastikan bahwa semua kreditur diperlakukan sama. Selain itu, model restrukturisasi semipublik mengadaptasi prinsip-prinsip yang berhasil dari negara lain, seperti Inggris, ke dalam kerangka hukum Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa restrukturisasi semipublik berbeda dari PKPU, yang umumnya ditegaskan dalam restrukturisasi utang. Restrukturisasi semipublik melampaui penyesuaian utang belaka, mencakup reorganisasi korporasi yang lebih luas. Model ini dapat memberikan kepastian hukum, menjaga kelangsungan usaha, dan mendorong stabilitas keuangan jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Pendekatan restrukturisasi semipublik ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila Indonesia dan berpotensi menjadikan sistem hukum kepailitan lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan ekonomi nasional.
Kerangka PKPU di Indonesia saat ini memiliki kelemahan signifikan karena sering disalahgunakan sebagai alat penagihan utang, bukan fasilitasi restrukturisasi sejati, yang berujung pada ketidakadilan bagi kreditur kecil dan likuidasi paksa perusahaan debitur.Model restrukturisasi semipublik yang diusulkan menawarkan solusi lebih seimbang dengan menekankan keadilan, inklusivitas, dan pengawasan yudisial, yang selaras dengan prinsip hukum Pancasila serta praktik sukses di Inggris.Oleh karena itu, reformasi hukum kepailitan di Indonesia untuk mengintegrasikan model ini sangat penting guna memodernisasi sistem PKPU, memastikan kepastian hukum, mendukung kelangsungan usaha, dan mempromosikan stabilitas keuangan jangka panjang demi keadilan sosial.
Penelitian lanjutan dapat secara mendalam mengkaji bagaimana kerangka hukum kepailitan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dapat direvisi secara konkret untuk mengintegrasikan model restrukturisasi semipublik. Studi ini bisa fokus pada perbandingan model hukum yang berhasil di yurisdiksi lain, seperti Part 26A di Inggris atau Chapter 11 di Amerika Serikat, untuk merumuskan usulan amandemen legislatif yang adaptif dengan nilai-nilai Pancasila dan konteks ekonomi Indonesia. Pertanyaan penelitian dapat mencakup bagaimana mekanisme cram-down (pemaksaan persetujuan pada kreditur yang tidak setuju) dapat dilegalisasi secara adil serta bagaimana proses pengujian insolvensi yang lebih komprehensif dapat diterapkan secara normatif, melampaui pembuktian sederhana yang berlaku saat ini. Selain itu, penting juga untuk meneliti kapasitas dan kesiapan infrastruktur hukum yang ada, termasuk kompetensi hakim pengadilan niaga, dalam mengimplementasikan model restrukturisasi yang lebih kompleks ini. Analisis dapat mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan khusus bagi para hakim dan administrator untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap aspek penilaian aset dan liabilitas yang mendalam, serta kemampuan dalam menengahi kepentingan berbagai pihak secara seimbang. Terakhir, penelitian masa depan dapat mengeksplorasi dampak sosial ekonomi dari penerapan restrukturisasi semipublik, terutama terhadap kelangsungan usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seringkali menjadi pihak paling rentan dalam krisis utang, guna memastikan model ini benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
- PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENCIPTAKAN KONSEP CORPORTAE RESQUE DALAM RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK INSOLVENCY... doi.org/10.20961/privat.v11i2.65479PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENCIPTAKAN KONSEP CORPORTAE RESQUE DALAM RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK INSOLVENCY doi 10 20961 privat v11i2 65479
- Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi | Dekonstruksi. keadilan pandangan dekonstruksi authors chris ruhupatty... doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.199Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi Dekonstruksi keadilan pandangan dekonstruksi authors chris ruhupatty doi 10 54154 dekonstruksi v9i04 199
- HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA | JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA. kepailitan jurnal... journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/129HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA kepailitan jurnal journal universitassuryadarma ac index php jihd article view 129
| File size | 317.46 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil kajian menunjukkan bahwa interpretasi hukum alam rasional terhadap Pancasila berperan sebagai jembatan antara nilai filosofis dan norma hukum positif,Hasil kajian menunjukkan bahwa interpretasi hukum alam rasional terhadap Pancasila berperan sebagai jembatan antara nilai filosofis dan norma hukum positif,
PENACCELERATIONPENACCELERATION Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam proses produksi mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan memprioritaskan manfaat.Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam proses produksi mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan memprioritaskan manfaat.
PENACCELERATIONPENACCELERATION Maqashid Syariah adalah tujuan inti dari setiap peraturan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk mengedepankan kesejahteraan serta kemaslahatan bagi umatMaqashid Syariah adalah tujuan inti dari setiap peraturan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk mengedepankan kesejahteraan serta kemaslahatan bagi umat
PENACCELERATIONPENACCELERATION Strategi seperti reformasi pajak dan efisiensi belanja negara menjadi kunci dalam menciptakan ruang fiskal yang sehat dan adaptif. Manajemen fiskal merupakanStrategi seperti reformasi pajak dan efisiensi belanja negara menjadi kunci dalam menciptakan ruang fiskal yang sehat dan adaptif. Manajemen fiskal merupakan
PENACCELERATIONPENACCELERATION These ethical foundations are derived from the Quran and hadith, which instill the values of fairness, transparency and legitimacy in economic transactions.These ethical foundations are derived from the Quran and hadith, which instill the values of fairness, transparency and legitimacy in economic transactions.
RUMAHJURNALRUMAHJURNAL Perlunya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini mencakupPerlunya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini mencakup
RADEN FATAHRADEN FATAH Marriage registration is not merely an administrative procedure but a legal instrument to provide official recognition of the relationship between husbandMarriage registration is not merely an administrative procedure but a legal instrument to provide official recognition of the relationship between husband
UADUAD Fungsi komunikatif seperti referensial dan emosional mendominasi wawancara, sementara pengambilan giliran dan perbaikan memperkuat koherensi dialog. TemuanFungsi komunikatif seperti referensial dan emosional mendominasi wawancara, sementara pengambilan giliran dan perbaikan memperkuat koherensi dialog. Temuan
Useful /
UADUAD (2) Peningkatan apa dalam kemampuan menulis dan keterlibatan yang diamati di bawah pendekatan CTL. Menggunakan desain penelitian tindakan kelas, studi(2) Peningkatan apa dalam kemampuan menulis dan keterlibatan yang diamati di bawah pendekatan CTL. Menggunakan desain penelitian tindakan kelas, studi
UNHAJUNHAJ Permasalahan gizi yang dihadapi remaja salah satunya adalah masalah anemia. Anemia didefinisikan sebagai penurunan kadar hemoglobin (Hb) darah dibawahPermasalahan gizi yang dihadapi remaja salah satunya adalah masalah anemia. Anemia didefinisikan sebagai penurunan kadar hemoglobin (Hb) darah dibawah
UNHAJUNHAJ Kesimpulan webinar ini memberikan pandangan menyeluruh tentang pentingnya pencegahan plagiat dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dan akademisKesimpulan webinar ini memberikan pandangan menyeluruh tentang pentingnya pencegahan plagiat dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dan akademis
USIUSI Secara parsial, Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun, dengan nilai signifikansi 0,03 yang lebih kecilSecara parsial, Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun, dengan nilai signifikansi 0,03 yang lebih kecil