Publisher

UADUAD

Journal http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty Abstract

Pengantar Masalah: Pandemi COVID-19 telah mendorong banyak perusahaan di Indonesia untuk mencari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan, menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif. Mekanisme PKPU saat ini dipandang sudah usang, gagal mengatasi konflik kepentingan dan dampak ekonomi yang lebih luas. Penelitian ini mengusulkan model restrukturisasi semipublik untuk meningkatkan keadilan dan inklusivitas. Tujuan/Sasaran Studi: Studi ini menganalisis urgensi dekonstruksi kerangka PKPU dengan memperkenalkan restrukturisasi semipublik, yang mengintegrasikan pengawasan yudisial dan pertimbangan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Desain/Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan metode deskriptif, pendekatan hermeneetik dekonstruksi, studi kasus, legislasi, dan analisis deduksi-silogisme. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder seperti literatur akademik dan komentar hukum. Temuan: Temuan mengungkapkan bahwa implementasi model restrukturisasi semipublik dalam kasus PKPU sangat penting untuk menciptakan proses penyelesaian yang lebih seimbang dan adil. Berbeda dengan mekanisme saat ini yang terlalu memihak kreditur, model ini menawarkan solusi komprehensif dengan melibatkan pengadilan dalam menyetujui rencana restrukturisasi, memastikan bahwa semua kreditur diperlakukan sama. Selain itu, model restrukturisasi semipublik mengadaptasi prinsip-prinsip yang berhasil dari negara lain, seperti Inggris, ke dalam kerangka hukum Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa restrukturisasi semipublik berbeda dari PKPU, yang umumnya ditegaskan dalam restrukturisasi utang. Restrukturisasi semipublik melampaui penyesuaian utang belaka, mencakup reorganisasi korporasi yang lebih luas. Model ini dapat memberikan kepastian hukum, menjaga kelangsungan usaha, dan mendorong stabilitas keuangan jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Pendekatan restrukturisasi semipublik ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila Indonesia dan berpotensi menjadikan sistem hukum kepailitan lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan ekonomi nasional.

Conclusion

Kerangka PKPU di Indonesia saat ini memiliki kelemahan signifikan karena sering disalahgunakan sebagai alat penagihan utang, bukan fasilitasi restrukturisasi sejati, yang berujung pada ketidakadilan bagi kreditur kecil dan likuidasi paksa perusahaan debitur.Model restrukturisasi semipublik yang diusulkan menawarkan solusi lebih seimbang dengan menekankan keadilan, inklusivitas, dan pengawasan yudisial, yang selaras dengan prinsip hukum Pancasila serta praktik sukses di Inggris.Oleh karena itu, reformasi hukum kepailitan di Indonesia untuk mengintegrasikan model ini sangat penting guna memodernisasi sistem PKPU, memastikan kepastian hukum, mendukung kelangsungan usaha, dan mempromosikan stabilitas keuangan jangka panjang demi keadilan sosial.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat secara mendalam mengkaji bagaimana kerangka hukum kepailitan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dapat direvisi secara konkret untuk mengintegrasikan model restrukturisasi semipublik. Studi ini bisa fokus pada perbandingan model hukum yang berhasil di yurisdiksi lain, seperti Part 26A di Inggris atau Chapter 11 di Amerika Serikat, untuk merumuskan usulan amandemen legislatif yang adaptif dengan nilai-nilai Pancasila dan konteks ekonomi Indonesia. Pertanyaan penelitian dapat mencakup bagaimana mekanisme cram-down (pemaksaan persetujuan pada kreditur yang tidak setuju) dapat dilegalisasi secara adil serta bagaimana proses pengujian insolvensi yang lebih komprehensif dapat diterapkan secara normatif, melampaui pembuktian sederhana yang berlaku saat ini. Selain itu, penting juga untuk meneliti kapasitas dan kesiapan infrastruktur hukum yang ada, termasuk kompetensi hakim pengadilan niaga, dalam mengimplementasikan model restrukturisasi yang lebih kompleks ini. Analisis dapat mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan khusus bagi para hakim dan administrator untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap aspek penilaian aset dan liabilitas yang mendalam, serta kemampuan dalam menengahi kepentingan berbagai pihak secara seimbang. Terakhir, penelitian masa depan dapat mengeksplorasi dampak sosial ekonomi dari penerapan restrukturisasi semipublik, terutama terhadap kelangsungan usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seringkali menjadi pihak paling rentan dalam krisis utang, guna memastikan model ini benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

References

1. PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENCIPTAKAN KONSEP CORPORTAE RESQUE DALAM RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK INSOLVENCY... doi.org/10.20961/privat.v11i2.65479PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENCIPTAKAN KONSEP CORPORTAE RESQUE DALAM RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK INSOLVENCY doi 10 20961 privat v11i2 65479
2. Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi | Dekonstruksi. keadilan pandangan dekonstruksi authors chris ruhupatty... doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.199Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi Dekonstruksi keadilan pandangan dekonstruksi authors chris ruhupatty doi 10 54154 dekonstruksi v9i04 199
3. HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA | JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA. kepailitan jurnal... journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/129HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA kepailitan jurnal journal universitassuryadarma ac index php jihd article view 129

Metadata

File size	317.46 KB
Pages	20
DMCA	Report