UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA

Keraton: Journal of History Education and CultureKeraton: Journal of History Education and Culture

Penelitian ini mengeksplorasi ketidakhadiran sejarah konflik Aceh dalam kurikulum sejarah nasional Indonesia dan implikasinya bagi penguatan literasi perdamaian dalam pendidikan pasca-konflik. Meskipun nilai-nilai seperti toleransi, keragaman, dan perdamaian ditekankan dalam tujuan kurikulum nasional, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai ini diajarkan secara terpisah dari narasi sejarah lokal - khususnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui analisis dokumen kurikulum, buku teks sejarah, wawancara dengan guru, dan pengamatan kelas di beberapa sekolah menengah di Aceh. Temuan mengungkapkan bahwa guru sejarah menghadapi kesenjangan pedagogis dan institusional ketika mencoba memperkenalkan konflik lokal ke dalam kelas. Kekurangan panduan pengajaran, bahan belajar, dan dukungan struktural menyebabkan praktik pengajaran generik yang menghindari topik sensitif, termasuk konflik Aceh. Akibatnya, siswa tidak memiliki akses ke pemahaman kontekstual, reflektif, dan berbasis pengalaman tentang perdamaian dan sejarah. Penelitian ini menekankan urgensi integrasi sejarah lokal dan literasi perdamaian sebagai bagian dari pendidikan rekonsiliasi dan menyerukan reformasi kurikulum untuk memposisikan pendidikan sejarah sebagai ruang pedagogis transformasional, bukan hanya normatif.

Penelitian ini menemukan bahwa sejarah konflik Aceh belum terintegrasi secara bermakna ke dalam kurikulum sejarah nasional Indonesia.Akibatnya, pendidikan sejarah di Aceh pasca-konflik tetap generik, terlepas dari realitas lokal, dan terbatas dalam kemampuan untuk menumbuhkan kesadaran sejarah kritis dan literasi perdamaian.Guru sejarah menghadapi kendala pedagogis dan institusional yang signifikan saat mencoba memperkenalkan topik lokal yang sensitif, sementara nilai-nilai terkait perdamaian sering diajarkan tanpa dasar sejarah.Ketidakkonsistenan ini melemahkan potensi transformasional pendidikan dalam memupuk rekonsiliasi dan memori kolektif di masyarakat pasca-konflik.Untuk mengatasi kesenjangan ini, penting untuk mereformasi kurikulum sejarah agar memasukkan narasi konflik lokal seperti Aceh ke dalam kerangka pendidikan perdamaian yang lebih luas.Pemerintah dan otoritas pendidikan harus menyediakan panduan pedagogis, pengembangan profesional untuk guru, dan sumber daya pengajaran yang sensitif terhadap konteks.Langkah strategis ke depan adalah mengembangkan modul literasi perdamaian berdasarkan konflik Aceh, yang mengintegrasikan narasi lokal, pengalaman sejarah, dan nilai-nilai rekonsiliasi.Modul seperti itu dapat menjembatani memori kolektif dengan pendidikan formal, menjadikan pembelajaran sejarah lebih reflektif, terkontekstualisasi, dan transformasional.

Untuk mengatasi kesenjangan dalam pendidikan sejarah dan literasi perdamaian di Aceh, penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada reformasi kurikulum sejarah nasional yang secara eksplisit memasukkan narasi konflik lokal seperti Aceh. Pemerintah dan otoritas pendidikan harus menyediakan panduan pedagogis, pelatihan profesional untuk guru, dan sumber daya pengajaran yang sensitif terhadap konteks. Kedua, pengembangan modul literasi perdamaian yang berbasis konflik Aceh dapat menjadi jembatan antara memori kolektif dan pendidikan formal. Modul ini harus mengintegrasikan narasi lokal, pengalaman sejarah, dan nilai-nilai rekonsiliasi. Ketiga, penting untuk memanfaatkan pendekatan digital dan partisipatif dalam pendidikan literasi perdamaian. Studi kasus di Medan menunjukkan bahwa narasi perdamaian yang disajikan secara digital dan partisipatif dapat memperluas nilai-nilai toleransi di kalangan generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti urgensi integrasi sejarah lokal dan literasi perdamaian dalam kurikulum pendidikan, khususnya di daerah pasca-konflik seperti Aceh.

  1. Helsinki Memorandum of Understanding as a sluggish policy: A critical discourse analysis with process... jurnal.usk.ac.id/SiELE/article/view/28985Helsinki Memorandum of Understanding as a sluggish policy A critical discourse analysis with process jurnal usk ac SiELE article view 28985
  2. From Archives to the Classroom: Using Religious Archives to Promote Religious Literacy and Toleration... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9809.13074From Archives to the Classroom Using Religious Archives to Promote Religious Literacy and Toleration onlinelibrary wiley doi 10 1111 1467 9809 13074
  3. Why Was “Self-Government” Not Achieved in Aceh? The Challenges of Implementing a Peace Agreement... journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/789Why Was AuSelf GovernmentAy Not Achieved in Aceh The Challenges of Implementing a Peace Agreement journal scadindependent index php jipeuradeun article view 789
Read online
File size379.73 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test