SINESIASINESIA
Equality : Journal of Law and JusticeEquality : Journal of Law and JusticePersoalan narkotika menunjukkan bahwa masalah tersebut bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk penanganannya. Pemahaman yang mendalam mengenai sejarah, dampak, regulasi, dan perspektif filosofis dari tindak pidana narkotika sangat penting untuk menyusun kebijakan yang efektif dan adil. Permasalahan tindak pidana narkotika merupakan isu krusial yang mengancam stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tindak pidana narkotika dari dua perspektif tersebut, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya penanggulangan narkotika yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini akan mengkaji pendekatan hukum dan filsafat dalam menangani tindak pidana narkotika untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menyeluruh.
Permasalahan tindak pidana narkotika merupakan isu yang krusial dan kompleks, berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat.Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkotika dilarang keras dan dikenakan hukuman berat sebagai upaya menjaga kesehatan dan moralitas umat.Sementara itu, dalam perspektif filsafat, tindak pidana narkotika menyentuh aspek moralitas, kebebasan individu, dan tanggung jawab sosial.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tindak pidana narkotika dari perspektif hukum Islam dan filsafat, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya penanggulangan narkotika yang efektif dan berkeadilan.Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua perspektif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani tindak pidana narkotika di Indonesia.
Untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana narkotika, diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif dari berbagai pemangku kepentingan, menggabungkan perspektif hukum dan moral. Dalam konteks ini, hukum Islam dan filsafat menawarkan pandangan yang berharga. Penguatan pendidikan dan penyuluhan, pendekatan rehabilitasi yang humanis dan berbasis komunitas, serta penegakan hukum yang adil dan proporsional dapat menjadi fokus utama dalam penanganan tindak pidana narkotika. Dengan menggabungkan perspektif hukum Islam dan filsafat, diharapkan dapat tercipta pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi dalam menangani masalah narkotika. Kedua perspektif ini, ketika diterapkan secara harmonis, dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan bermoral.
| File size | 459.36 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan penelitian menunjukkan bahwa rumusan hukum yang bersifat netral gender, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan danTemuan penelitian menunjukkan bahwa rumusan hukum yang bersifat netral gender, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
STAKATNPONTIANAKSTAKATNPONTIANAK Implementasi pendidikan karakter religius di SMP Karya Budi Putussibau dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti doa bersama, renungan, retret, dan partisipasiImplementasi pendidikan karakter religius di SMP Karya Budi Putussibau dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti doa bersama, renungan, retret, dan partisipasi
DINASTIRESDINASTIRES Faktor utama yang menyebabkan gugatan dinyatakan Di NO meliputi dokumen yang tidak lengkap, kesalahan prosedur pengajuan, ketidaksesuaian syarat formil,Faktor utama yang menyebabkan gugatan dinyatakan Di NO meliputi dokumen yang tidak lengkap, kesalahan prosedur pengajuan, ketidaksesuaian syarat formil,
IAHN GDEPUDJAIAHN GDEPUDJA Tarian Rejang Dewa merupakan manifestasi kesakralan dalam tradisi Hindu Bali yang berfungsi sebagai media penyucian ruang ritual. Sakralitas tarian iniTarian Rejang Dewa merupakan manifestasi kesakralan dalam tradisi Hindu Bali yang berfungsi sebagai media penyucian ruang ritual. Sakralitas tarian ini
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA G/2022/PN Medan menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan pihak yang dirugikan atas wanprestasi yang terjadi. Hal iniG/2022/PN Medan menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan pihak yang dirugikan atas wanprestasi yang terjadi. Hal ini
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi penerapan hukum rahasia dagang dalam rezim HKI Indonesia dan konsistensi putusan pengadilan.Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi penerapan hukum rahasia dagang dalam rezim HKI Indonesia dan konsistensi putusan pengadilan.
UM SURABAYAUM SURABAYA Pertimbangan utama meliputi kesesuaian dengan syariah, kerugian aktual, itikad baik debitur, kondisi sosio‑ekonomi mereka, serta prinsip keadilan. PenentuanPertimbangan utama meliputi kesesuaian dengan syariah, kerugian aktual, itikad baik debitur, kondisi sosio‑ekonomi mereka, serta prinsip keadilan. Penentuan
IUSIUS Kepastian hukum terkait pengaturan Expert Advisor juga diperlukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai elemen pendukungKepastian hukum terkait pengaturan Expert Advisor juga diperlukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai elemen pendukung
Useful /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Fokus utama diarahkan pada bagaimana Ombudsman merespon laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencegahFokus utama diarahkan pada bagaimana Ombudsman merespon laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencegah
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pelaku usaha menjadi fokus kajian ini, yang mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaanPelaku usaha menjadi fokus kajian ini, yang mengkaji tentang konsekuensi OSS berbasis elektronik. Dengan tujuan untuk memudahkan operasional perusahaan
UINSALATIGAUINSALATIGA Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas siswa di Solihuddin School menunjukkan perilaku keagamaan positif, tetapi adanya perbedaan dalam pemahaman danPenelitian ini menemukan bahwa mayoritas siswa di Solihuddin School menunjukkan perilaku keagamaan positif, tetapi adanya perbedaan dalam pemahaman dan
IUSIUS Orientasi sistem hukum Lawrence Friedman terkait pengesahan RKUHP mencakup adopsi nilai dan budaya hukum Indonesia dalam substansi KUHP Baru, sosialisasiOrientasi sistem hukum Lawrence Friedman terkait pengesahan RKUHP mencakup adopsi nilai dan budaya hukum Indonesia dalam substansi KUHP Baru, sosialisasi