CEREDINDONESIACEREDINDONESIA
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)Sexual violence is a violation of human rights that significantly affects the physical, psychological, and social well-being of victims. Although Indonesia has established several legal frameworks to protect victims—including Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)—its implementation continues to face various challenges. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to victims of sexual violence under Indonesian positive law and to identify obstacles in its enforcement. The research employs a descriptive qualitative method using a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the TPKS Law offers substantial progress by strengthening victims rights to handling, protection, and recovery in a comprehensive manner. Nevertheless, its effectiveness remains hindered by the limited capacity of law enforcement officers to apply trauma-informed approaches, inadequate victim support services, persistent societal stigma, and weak interinstitutional coordination. This study concludes that enhancing the implementation of the TPKS Law requires improving law enforcement competence, expanding integrated victim services, and increasing public awareness to ensure that legal protection for victims is carried out effectively and equitably.
Legal protection for victims of sexual violence in Indonesia is comprehensively regulated, particularly through Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which represents a significant advancement in victim handling, protection, and recovery.Despite this progress, challenges remain, including limited understanding among law enforcement regarding sensitive approaches, insufficient support services, societal stigma, and weak inter-institutional coordination.Strengthening the implementation of the TPKS Law through improved law enforcement training, expanded victim services, and increased public awareness is crucial for ensuring effective and equitable legal protection for victims.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai model pelatihan trauma-informed bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, dengan fokus pada pengukuran perubahan perilaku dan peningkatan kualitas interaksi dengan korban. Selain itu, studi komparatif mengenai implementasi UU TPKS di berbagai daerah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan spesifik yang dihadapi di masing-masing wilayah, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Terakhir, penelitian kualitatif mendalam yang melibatkan korban kekerasan seksual dapat dilakukan untuk memahami pengalaman mereka dalam mengakses layanan dukungan dan keadilan, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan potensi perbaikan dalam sistem perlindungan korban.
| File size | 314.12 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Data konsumsi UPF dikumpulkan menggunakan Food Frequency Questionnaire (FFQ), sementara EI diukur menggunakan Trait Emotional Intelligence QuestionnaireData konsumsi UPF dikumpulkan menggunakan Food Frequency Questionnaire (FFQ), sementara EI diukur menggunakan Trait Emotional Intelligence Questionnaire
UIAUIA 1 of 2024 is a response to public criticism regarding the misuse of vague legal provisions to suppress freedom of expression. This study aims to examine1 of 2024 is a response to public criticism regarding the misuse of vague legal provisions to suppress freedom of expression. This study aims to examine
DINASTIRESDINASTIRES However, the implementation of these policies still faces challenges related to the dynamics of technological development. Therefore, an adaptive reconstructionHowever, the implementation of these policies still faces challenges related to the dynamics of technological development. Therefore, an adaptive reconstruction
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dengan demikian, upaya konservasi harus dilakukan secara terpadu, mencakup perlindungan ekosistem, penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan teknologiDengan demikian, upaya konservasi harus dilakukan secara terpadu, mencakup perlindungan ekosistem, penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan teknologi
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Luka bakar merupakan masalah kesehatan global dengan beban morbiditas dan mortalitas yang signifikan, termasuk di Indonesia. Data epidemiologi spesifikLuka bakar merupakan masalah kesehatan global dengan beban morbiditas dan mortalitas yang signifikan, termasuk di Indonesia. Data epidemiologi spesifik
STIE AASSTIE AAS Namun, terdapat perbedaan beban pajak di antara karyawan tetap PT XYZ yang masuk ke dalam berbagai kelompok TER (A, B, dan C) berdasarkan status PenghasilanNamun, terdapat perbedaan beban pajak di antara karyawan tetap PT XYZ yang masuk ke dalam berbagai kelompok TER (A, B, dan C) berdasarkan status Penghasilan
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil diskusi,Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil diskusi,
IBSIBS Dari hasil uji hipotesis yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya pengaruh positif antara kesua variabel (social media marketing, brand engagementDari hasil uji hipotesis yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya pengaruh positif antara kesua variabel (social media marketing, brand engagement
Useful /
UIAUIA Model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pada saat proses konsinyasi, dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikanModel penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pada saat proses konsinyasi, dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan
UIAUIA Diperlukan reformulasi norma hukum, penguatan pedoman pembuktian, penerapan sanksi yang proporsional, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegakDiperlukan reformulasi norma hukum, penguatan pedoman pembuktian, penerapan sanksi yang proporsional, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak
UIAUIA Saran yang dikemukakan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan Perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun revisi yang dimaksud dikhususkanSaran yang dikemukakan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan Perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun revisi yang dimaksud dikhususkan
JCEHJCEH Patients receive an explanation about Diabetes Mellitus, appropriate eating patterns, and the principles of balanced nutrition. This activity includesPatients receive an explanation about Diabetes Mellitus, appropriate eating patterns, and the principles of balanced nutrition. This activity includes