CEREDINDONESIACEREDINDONESIA
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)Sexual violence is a violation of human rights that significantly affects the physical, psychological, and social well-being of victims. Although Indonesia has established several legal frameworks to protect victims—including Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)—its implementation continues to face various challenges. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to victims of sexual violence under Indonesian positive law and to identify obstacles in its enforcement. The research employs a descriptive qualitative method using a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the TPKS Law offers substantial progress by strengthening victims rights to handling, protection, and recovery in a comprehensive manner. Nevertheless, its effectiveness remains hindered by the limited capacity of law enforcement officers to apply trauma-informed approaches, inadequate victim support services, persistent societal stigma, and weak interinstitutional coordination. This study concludes that enhancing the implementation of the TPKS Law requires improving law enforcement competence, expanding integrated victim services, and increasing public awareness to ensure that legal protection for victims is carried out effectively and equitably.
Legal protection for victims of sexual violence in Indonesia is comprehensively regulated, particularly through Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which represents a significant advancement in victim handling, protection, and recovery.Despite this progress, challenges remain, including limited understanding among law enforcement regarding sensitive approaches, insufficient support services, societal stigma, and weak inter-institutional coordination.Strengthening the implementation of the TPKS Law through improved law enforcement training, expanded victim services, and increased public awareness is crucial for ensuring effective and equitable legal protection for victims.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai model pelatihan trauma-informed bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, dengan fokus pada pengukuran perubahan perilaku dan peningkatan kualitas interaksi dengan korban. Selain itu, studi komparatif mengenai implementasi UU TPKS di berbagai daerah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan spesifik yang dihadapi di masing-masing wilayah, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Terakhir, penelitian kualitatif mendalam yang melibatkan korban kekerasan seksual dapat dilakukan untuk memahami pengalaman mereka dalam mengakses layanan dukungan dan keadilan, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan potensi perbaikan dalam sistem perlindungan korban.
| File size | 314.12 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 28 responden yang mewakili berbagai latar belakang demografis. Rencana hasil penelitian ini adalahData dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 28 responden yang mewakili berbagai latar belakang demografis. Rencana hasil penelitian ini adalah
UNESUNES Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum yang kuat dalam melindungi PMI dari TPPO. Perlindungan hukum harus mencakup pencegahanPenelitian ini menyimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum yang kuat dalam melindungi PMI dari TPPO. Perlindungan hukum harus mencakup pencegahan
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Sumber menunjukkan bahwa meskipun sistem ini berfungsiBerdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Sumber menunjukkan bahwa meskipun sistem ini berfungsi
UMMUMM Indonesia harus mengambil contoh pemerintah Tiongkok yang memberikan perhatian besar pada modifikasi standar ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kepentinganIndonesia harus mengambil contoh pemerintah Tiongkok yang memberikan perhatian besar pada modifikasi standar ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kepentingan
UNHASUNHAS Studi ini menganalisis penerapan teoretis UU insolvensi oleh pengadilan Yordania melalui pendekatan yuridis normatif deskriptif, menunjukkan bahwa aplikasinyaStudi ini menganalisis penerapan teoretis UU insolvensi oleh pengadilan Yordania melalui pendekatan yuridis normatif deskriptif, menunjukkan bahwa aplikasinya
IDEBAHASAIDEBAHASA Dengan menggunakan pendekatan fiksi populer yang dikembangkan oleh Cawelty (1976) dan Adi (2011), peneliti mengungkapkan formula dan arketipe dalam filmDengan menggunakan pendekatan fiksi populer yang dikembangkan oleh Cawelty (1976) dan Adi (2011), peneliti mengungkapkan formula dan arketipe dalam film
UNEJUNEJ Meskipun penegakan hak asasi universal biasanya dianggap sebagai domain lembaga internasional dan pemerintah nasional, pendekatan desentralisasi cenderungMeskipun penegakan hak asasi universal biasanya dianggap sebagai domain lembaga internasional dan pemerintah nasional, pendekatan desentralisasi cenderung
UNEJUNEJ Penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam melindungi jurnalis, dan sistem hukum menawarkan sedikit jalan keluar dalam kasus-kasus kekerasan. Bahkan,Penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam melindungi jurnalis, dan sistem hukum menawarkan sedikit jalan keluar dalam kasus-kasus kekerasan. Bahkan,
Useful /
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Selain prosedur administratif, terdapat persyaratan tambahan untuk pencairan manfaat asuransi: klaim tidak boleh melanggar hukum positif maupun hukum Syariah.Selain prosedur administratif, terdapat persyaratan tambahan untuk pencairan manfaat asuransi: klaim tidak boleh melanggar hukum positif maupun hukum Syariah.
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Berdasarkan hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh legalitas BPOM terhadap minat beli kosmetik Scarlett Whitening di PondokBerdasarkan hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh legalitas BPOM terhadap minat beli kosmetik Scarlett Whitening di Pondok
UNILAUNILA Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku makan lutung Jawa dan keragaman vegetasi pakan dari lutung Jawa agar bisa menekan penurunan populasiPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku makan lutung Jawa dan keragaman vegetasi pakan dari lutung Jawa agar bisa menekan penurunan populasi
UNILAUNILA Penelitian dilakukan pada bulan Maret–April 2012 dengan menggunakan metode wawancara melalui kuesioner dan observasi langsung. Pengolahan data dilakukanPenelitian dilakukan pada bulan Maret–April 2012 dengan menggunakan metode wawancara melalui kuesioner dan observasi langsung. Pengolahan data dilakukan