AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penggunaan senjata biologis merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar Hukum Kemanusiaan Internasional (Hukum Humaniter Internasional/IHL), khususnya prinsip pembedaan, proporsionalitas, penderitaan yang tidak perlu, dan kehati-hatian. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis instrumen hukum internasional seperti Konvensi Senjata Biologis (BWC), Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, serta preseden historis dan penggunaan agen biologis yang terdokumentasi dalam konflik bersenjata. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis dan historis, menghubungkan evolusi senjata biologis dengan kerangka kerja kontemporer IHL. Temuan menunjukkan bahwa senjata biologis secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip inti IHL karena sifatnya yang tidak pandang bulu, penyebarannya yang tidak terkendali, penderitaan yang berkepanjangan, dan dampaknya yang besar terhadap penduduk sipil. Karakteristik ini membuat senjata biologis tidak mampu membedakan antara target militer yang sah dan warga sipil, sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dihindari dan tidak proporsional. Selain itu, sifat patogeniknya menghasilkan penderitaan yang berlebihan dan menciptakan risiko signifikan di luar medan perang, sehingga melanggar prinsip penderitaan yang tidak perlu dan kehati-hatian. Oleh karena itu, penggunaan senjata biologis dalam konflik bersenjata apa pun memenuhi syarat sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan dapat merupakan kejahatan perang berdasarkan rezim hukum internasional.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan senjata biologis merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental Hukum Kemanusiaan Internasional, termasuk prinsip pembedaan, proporsionalitas, penderitaan yang tidak perlu, dan kehati-hatian.Senjata biologis, karena sifatnya yang tidak terkendali, dampak yang meluas, dan potensi menyebabkan penderitaan yang berlebihan, secara inheren tidak sesuai dengan norma-norma hukum humaniter internasional.Meskipun Konvensi Senjata Biologis (BWC) memberikan dasar hukum untuk pelarangan senjata ini, kelemahan dalam mekanisme verifikasi dan perkembangan pesat bioteknologi memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan internasional.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme verifikasi BWC dan potensi pengembangan sistem verifikasi yang lebih kuat dan komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap konvensi tersebut. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi etis dan hukum dari perkembangan bioteknologi modern, khususnya terkait dengan potensi penyalahgunaan teknologi tersebut untuk mengembangkan senjata biologis baru. Ketiga, penting untuk mengkaji peran organisasi internasional dan kerjasama multilateral dalam mencegah proliferasi senjata biologis dan merespons ancaman bioterrorisme, termasuk pengembangan protokol dan mekanisme respons yang lebih efektif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan kebijakan global untuk mencegah penggunaan senjata biologis dan melindungi umat manusia dari ancaman yang ditimbulkannya. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, kita dapat membangun sistem keamanan yang lebih efektif dan berkelanjutan di era bioteknologi yang berkembang pesat.
| File size | 264.22 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Statuta Roma dan hukum humaniter internasional, khususnya, sangat dilanggar ketika tentara anak direkrut untuk digunakan dalam konflik bersenjata. PerekrutanStatuta Roma dan hukum humaniter internasional, khususnya, sangat dilanggar ketika tentara anak direkrut untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Perekrutan
UIDUID Sebagai rekomendasi, ASEAN perlu memperkuat legitimasi hukum terhadap Konsensus Lima Poin sebagai model penanganan UCG di kawasan, agar dapat berfungsiSebagai rekomendasi, ASEAN perlu memperkuat legitimasi hukum terhadap Konsensus Lima Poin sebagai model penanganan UCG di kawasan, agar dapat berfungsi
AKRABJUARAAKRABJUARA Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum, penelitian ini menganalisis landasan filosofis, sosiologis,Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum, penelitian ini menganalisis landasan filosofis, sosiologis,
AKRABJUARAAKRABJUARA Ditemukan adanya kekosongan pemahaman mengenai jimak yang etis dan legal, serta masih kuatnya stigma terhadap anak luar nikah meskipun telah ada putusanDitemukan adanya kekosongan pemahaman mengenai jimak yang etis dan legal, serta masih kuatnya stigma terhadap anak luar nikah meskipun telah ada putusan
AKRABJUARAAKRABJUARA Pengaturan batas usia pensiun pekerja merupakan komponen strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan dan sistem perlindungan sosial karena berpengaruh langsungPengaturan batas usia pensiun pekerja merupakan komponen strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan dan sistem perlindungan sosial karena berpengaruh langsung
AKRABJUARAAKRABJUARA Hal ini disebabkan karena praktik tersebut kerap meniadakan kebebasan individu, khususnya perempuan, dalam menentukan pilihan atas perkawinannya sendiri.Hal ini disebabkan karena praktik tersebut kerap meniadakan kebebasan individu, khususnya perempuan, dalam menentukan pilihan atas perkawinannya sendiri.
AKRABJUARAAKRABJUARA This is proven by T count >T table (0,44>0,05). Organizational culture has an effect on job satisfaction. This is proven by T count>T table (0. 26>0,05)This is proven by T count >T table (0,44>0,05). Organizational culture has an effect on job satisfaction. This is proven by T count>T table (0. 26>0,05)
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series periode 2018-2022 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Minahasa. Metode analisis yang digunakanPenelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series periode 2018-2022 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Minahasa. Metode analisis yang digunakan
Useful /
UIDUID Namun, dalam praktiknya, eksekusi putusan PTUN di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal efektivitas dan kepatuhan para pejabatNamun, dalam praktiknya, eksekusi putusan PTUN di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal efektivitas dan kepatuhan para pejabat
AKRABJUARAAKRABJUARA Kebijakan ini menciptakan spektrum keanggotaan baru dengan memberikan kepastian tempat tinggal dan peluang untuk beraktivitas bagi diaspora, sembari tetapKebijakan ini menciptakan spektrum keanggotaan baru dengan memberikan kepastian tempat tinggal dan peluang untuk beraktivitas bagi diaspora, sembari tetap
AKRABJUARAAKRABJUARA Pengujian optimalitas menggunakan metode Stepping Stone menunjukkan bahwa semua nilai biaya peluang bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa solusiPengujian optimalitas menggunakan metode Stepping Stone menunjukkan bahwa semua nilai biaya peluang bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa solusi
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menegaskan bahwa paternity leave perlu dipahami sebagai bagian dari hak sosial dan hak keluarga yang berdimensi hak asasi manusia, sehinggaPenelitian ini menegaskan bahwa paternity leave perlu dipahami sebagai bagian dari hak sosial dan hak keluarga yang berdimensi hak asasi manusia, sehingga