AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialPerubahan pola relasi kerja dan keluarga dalam masyarakat modern memunculkan kebutuhan lebih responsif terhadap peran ayah dalam pengaturan ketenagakerjaan yang pengasuhan anak. Dalam praktik hukum ketenagakerjaan, hak paternity leave bagi pekerja laki-laki masih menunjukkan perlindungan yang terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hak asasi manusia, khususnya kesetaraan gender dan perlindungan kehidupan keluarga.
Penelitian ini menegaskan bahwa paternity leave perlu dipahami sebagai bagian dari hak sosial dan hak keluarga yang berdimensi hak asasi manusia, sehingga memerlukan penguatan pengaturan agar mampu menjawab tuntutan kesetaraan gender dan keseimbangan kerja–keluarga secara nyata.Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk ayah belum sepenuhnya mengadopsi prinsip hak asasi manusia.Masalah yang terkait dengan pengaturan dan implementasi paternity leave menunjukkan bahwa sebelum penerapan Undang-Undang No.4 Tahun 2024, hak ini dianggap sebagai izin kerja sementara dan administratif, bukan sebagai hak orang tua.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan paternity leave dalam meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga. Selain itu, perlu dilakukan analisis komparatif dengan negara-negara lain yang telah mengadopsi kebijakan paternity leave yang lebih progresif. Penelitian ini juga dapat diperluas untuk mempelajari dampak paternity leave terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup pekerja laki-laki. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja laki-laki dan meningkatkan kesetaraan gender dalam konteks kerja dan keluarga.
- Fathers, Parental Leave Policies, and Infant Quality of Life: International Perspectives and Policy Impact... doi.org/10.1177/0002716209334349Fathers Parental Leave Policies and Infant Quality of Life International Perspectives and Policy Impact doi 10 1177 0002716209334349
- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the right to health: is Australia... onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.5694/j.1326-5377.2007.tb01027.xThe International Covenant on Economic Social and Cultural Rights and the right to health is Australia onlinelibrary wiley doi abs 10 5694 j 1326 5377 2007 tb01027 x
- Manfaat dan Kesehatan - IAIN PWT. manfaat kesehatan iain menu featured alya ketahui leci solusi sehat... doi.org/10.24090/jk.v7i2.3517Manfaat dan Kesehatan IAIN PWT manfaat kesehatan iain menu featured alya ketahui leci solusi sehat doi 10 24090 jk v7i2 3517
| File size | 427.34 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
HARPRESSIDHARPRESSID Dengan mengoptimalkan praktik supervisi akademik, MTs Negeri Palopo dapat terus memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan berfungsi sebagai model bagiDengan mengoptimalkan praktik supervisi akademik, MTs Negeri Palopo dapat terus memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan berfungsi sebagai model bagi
ISKIISKI The study reveals polarized discourse coalitions surrounding the Rempang Eco City policy, with one emphasizing economic development and the other prioritizingThe study reveals polarized discourse coalitions surrounding the Rempang Eco City policy, with one emphasizing economic development and the other prioritizing
UNEJUNEJ Artikel ini menyelidiki fenomena ini dari perspektif lain, melihat upaya untuk menyeimbangkan tujuan perlindungan lingkungan dengan perlindungan hak petaniArtikel ini menyelidiki fenomena ini dari perspektif lain, melihat upaya untuk menyeimbangkan tujuan perlindungan lingkungan dengan perlindungan hak petani
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pada badan usahaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pada badan usaha
UINSIUINSI Sejak tahun 2018, FinTech Syariah di Indonesia telah tumbuh secara signifikan melalui inovasi berbasis platform yang menggabungkan kontrak Islam dan teknologiSejak tahun 2018, FinTech Syariah di Indonesia telah tumbuh secara signifikan melalui inovasi berbasis platform yang menggabungkan kontrak Islam dan teknologi
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Kesimpulan. Penerapan. Namun, dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Sumber, masih ditemukan masalah seperti gangguan jaringan dan server dalam sistemKesimpulan. Penerapan. Namun, dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Sumber, masih ditemukan masalah seperti gangguan jaringan dan server dalam sistem
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hal ini karena penggunaan logo Pertamina sebagai merek hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek atau pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis (lisensi).Hal ini karena penggunaan logo Pertamina sebagai merek hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek atau pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis (lisensi).
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, diperlukan sebuah model hukum berupa perjanjian kolektif antar negara untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh masyarakatNamun, diperlukan sebuah model hukum berupa perjanjian kolektif antar negara untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA However, if sexual violence committed by a husband against his wife results in serious injury, unfortunately, there are currently no explicit regulationsHowever, if sexual violence committed by a husband against his wife results in serious injury, unfortunately, there are currently no explicit regulations
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri mantan gemblak mampu menegosiasikan masa lalu suaminya melalui penerimaan budaya, adaptasi sosial, serta strategiHasil penelitian menunjukkan bahwa istri mantan gemblak mampu menegosiasikan masa lalu suaminya melalui penerimaan budaya, adaptasi sosial, serta strategi
AKRABJUARAAKRABJUARA The Civil Code, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks andThe Civil Code, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and
UMMUMM Singapura telah menciptakan ekosistem inovatif dengan prinsip FEAT dan Veritas, sementara Indonesia masih membangun kerangka yang adaptif. Indonesia dapatSingapura telah menciptakan ekosistem inovatif dengan prinsip FEAT dan Veritas, sementara Indonesia masih membangun kerangka yang adaptif. Indonesia dapat