AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialPengaturan batas usia pensiun pekerja merupakan komponen strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan dan sistem perlindungan sosial karena berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan keamanan ekonomi pekerja, distribusi kesejahteraan, serta keadilan sosial industrial. Di Indonesia, pengaturan usia pensiun masih bersifat terfragmentasi dan belum terkonsolidasi dalam satu kerangka hukum yang terpadu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan antarpekerja serta ketidakpastian perlindungan sosial pada fase transisi menuju purnakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan batas usia pensiun pekerja di Indonesia melalui perspektif keadilan John Rawls, sekaligus merumuskan implikasi normatif untuk penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil secara sosial, terutama dalam memastikan kesetaraan kesempatan dan perlindungan bagi pekerja dari kelompok yang paling rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran keadilan John Rawls, terutama prinsip justice as fairness, fair equality of opportunity, dan difference principle, sementara analisis terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti pengaturan usia pensiun dalam kerangka hukum ketenagakerjaan serta sistem jaminan sosial di tingkat nasiona. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia pensiun pekerja di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan Rawlsian. Fragmentasi regulasi usia pensiun menciptakan ketimpangan kesempatan dan perlindungan sosial antarpekerja yang tidak dapat dibenarkan secara moral dalam kerangka keadilan sebagai fairness. Kebaruan dalam penelitian ini berada pada pendekatan normatif yang menempatkan pengaturan usia pensiun sebagai elemen dari basic structure of society, sekaligus menekankan pentingnya rekonstruksi kebijakan usia pensiun yang berlandaskan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil dan difference principle, agar distribusi manfaat bagi kelompok pekerja yang paling kurang beruntung menjadi lebih merata.
Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan batas usia pensiun pekerja di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan John Rawls, khususnya terkait kesetaraan kesempatan dan perlindungan kelompok rentan.Fragmentasi regulasi menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antarpekerja, yang tidak dapat dibenarkan secara moral.Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan usia pensiun yang berlandaskan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil dan difference principle, guna memastikan distribusi manfaat yang lebih merata bagi kelompok pekerja yang paling kurang beruntung.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, kesimpulan, latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji dampak spesifik dari fragmentasi regulasi usia pensiun terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial kelompok pekerja yang paling rentan, seperti pekerja informal dan pekerja dengan masa kerja pendek. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan usia pensiun yang lebih adil dan inklusif, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian empiris perlu dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai model pengaturan usia pensiun, seperti peningkatan bertahap usia pensiun, fleksibilitas usia pensiun berdasarkan kondisi kesehatan dan pekerjaan, serta peningkatan akses terhadap program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja yang mendekati usia pensiun. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan usia pensiun yang lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.
- Otsuka | Fair Terms of Social Cooperation among Equals | Journal of Practical Ethics. otsuka fair terms... doi.org/10.3998/jpe.4626Otsuka Fair Terms of Social Cooperation among Equals Journal of Practical Ethics otsuka fair terms doi 10 3998 jpe 4626
- The Problems and Forthcoming Ideal Concepts of Employment Social Security: An Indonesia's Perspective... jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1068The Problems and Forthcoming Ideal Concepts of Employment Social Security An Indonesias Perspective jurnalius ac ojs index php jurnalIUS article view 1068
- Rawls’s Justice as Fairness and Indonesian Health Policy: A Doctrinal Framework for Equity-Oriented... doi.org/10.33506/js.v12i1.4556RawlsAos Justice as Fairness and Indonesian Health Policy A Doctrinal Framework for Equity Oriented doi 10 33506 js v12i1 4556
| File size | 476.58 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Pendewasaan usia perkawinan merupakan program penting yang bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal 20 tahunPendewasaan usia perkawinan merupakan program penting yang bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal 20 tahun
TAMANLITERATAMANLITERA Fenomena pernikahan anak di Kabupaten Jember pada tahun 2023 menunjukkan angka yang tinggi, berdampak buruk bagi para pelakunya, termasuk gangguan ekonomi,Fenomena pernikahan anak di Kabupaten Jember pada tahun 2023 menunjukkan angka yang tinggi, berdampak buruk bagi para pelakunya, termasuk gangguan ekonomi,
DINASTIREVDINASTIREV Namun, sisi negatifnya terletak pada potensi penyalahgunaan oleh masyarakat sipil yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menciptakan kebingunganNamun, sisi negatifnya terletak pada potensi penyalahgunaan oleh masyarakat sipil yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menciptakan kebingungan
DINASTIREVDINASTIREV Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran dan penawaran sex toys di marketplaceData dikumpulkan melalui studi dokumen dan di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran dan penawaran sex toys di marketplace
DINASTIREVDINASTIREV Masyarakat Hukum Adat selalu terpinggirkan seiring berkembangnya zaman. Sebuah undang-undang khusus diperlukan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakatMasyarakat Hukum Adat selalu terpinggirkan seiring berkembangnya zaman. Sebuah undang-undang khusus diperlukan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakat
DINASTIREVDINASTIREV Kasus gugatan sederhana wanprestasi dalam kasus putusan pengadilan Magelang Nomor 15/Pdt. G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yangKasus gugatan sederhana wanprestasi dalam kasus putusan pengadilan Magelang Nomor 15/Pdt. G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yang
DINASTIREVDINASTIREV Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi HukumStb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum
UMMUMM Pekerja platform di wilayah seperti EU dan ASEAN menghadapi tantangan seperti waktu tunggu tidak dibayar yang lama, kurangnya akses ke jaminan sosial,Pekerja platform di wilayah seperti EU dan ASEAN menghadapi tantangan seperti waktu tunggu tidak dibayar yang lama, kurangnya akses ke jaminan sosial,
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Pengujian optimalitas menggunakan metode Stepping Stone menunjukkan bahwa semua nilai biaya peluang bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa solusiPengujian optimalitas menggunakan metode Stepping Stone menunjukkan bahwa semua nilai biaya peluang bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa solusi
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk ayah belum sepenuhnya mengadopsi prinsip hak asasi manusia. Masalah yang terkait dengan pengaturanPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk ayah belum sepenuhnya mengadopsi prinsip hak asasi manusia. Masalah yang terkait dengan pengaturan
AKRABJUARAAKRABJUARA Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, penelitian ini menggali bagaimana pemaknaan pengalaman terbentuk melalui intersubjektivitas danDengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, penelitian ini menggali bagaimana pemaknaan pengalaman terbentuk melalui intersubjektivitas dan
UMMUMM Makalah ini mengkaji pendekatan NCB Interpol Indonesia terhadap aspek hukum penanggulangan terorisme, menyoroti peran mereka dalam memupuk kerja sama internasional,Makalah ini mengkaji pendekatan NCB Interpol Indonesia terhadap aspek hukum penanggulangan terorisme, menyoroti peran mereka dalam memupuk kerja sama internasional,