AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialPengaturan batas usia pensiun pekerja merupakan komponen strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan dan sistem perlindungan sosial karena berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan keamanan ekonomi pekerja, distribusi kesejahteraan, serta keadilan sosial industrial. Di Indonesia, pengaturan usia pensiun masih bersifat terfragmentasi dan belum terkonsolidasi dalam satu kerangka hukum yang terpadu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan antarpekerja serta ketidakpastian perlindungan sosial pada fase transisi menuju purnakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan batas usia pensiun pekerja di Indonesia melalui perspektif keadilan John Rawls, sekaligus merumuskan implikasi normatif untuk penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil secara sosial, terutama dalam memastikan kesetaraan kesempatan dan perlindungan bagi pekerja dari kelompok yang paling rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran keadilan John Rawls, terutama prinsip justice as fairness, fair equality of opportunity, dan difference principle, sementara analisis terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti pengaturan usia pensiun dalam kerangka hukum ketenagakerjaan serta sistem jaminan sosial di tingkat nasiona. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia pensiun pekerja di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan Rawlsian. Fragmentasi regulasi usia pensiun menciptakan ketimpangan kesempatan dan perlindungan sosial antarpekerja yang tidak dapat dibenarkan secara moral dalam kerangka keadilan sebagai fairness. Kebaruan dalam penelitian ini berada pada pendekatan normatif yang menempatkan pengaturan usia pensiun sebagai elemen dari basic structure of society, sekaligus menekankan pentingnya rekonstruksi kebijakan usia pensiun yang berlandaskan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil dan difference principle, agar distribusi manfaat bagi kelompok pekerja yang paling kurang beruntung menjadi lebih merata.
Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan batas usia pensiun pekerja di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan John Rawls, khususnya terkait kesetaraan kesempatan dan perlindungan kelompok rentan.Fragmentasi regulasi menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antarpekerja, yang tidak dapat dibenarkan secara moral.Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan usia pensiun yang berlandaskan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil dan difference principle, guna memastikan distribusi manfaat yang lebih merata bagi kelompok pekerja yang paling kurang beruntung.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, kesimpulan, latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji dampak spesifik dari fragmentasi regulasi usia pensiun terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial kelompok pekerja yang paling rentan, seperti pekerja informal dan pekerja dengan masa kerja pendek. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan usia pensiun yang lebih adil dan inklusif, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian empiris perlu dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai model pengaturan usia pensiun, seperti peningkatan bertahap usia pensiun, fleksibilitas usia pensiun berdasarkan kondisi kesehatan dan pekerjaan, serta peningkatan akses terhadap program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja yang mendekati usia pensiun. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan usia pensiun yang lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.
- Otsuka | Fair Terms of Social Cooperation among Equals | Journal of Practical Ethics. otsuka fair terms... doi.org/10.3998/jpe.4626Otsuka Fair Terms of Social Cooperation among Equals Journal of Practical Ethics otsuka fair terms doi 10 3998 jpe 4626
- The Problems and Forthcoming Ideal Concepts of Employment Social Security: An Indonesia's Perspective... jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1068The Problems and Forthcoming Ideal Concepts of Employment Social Security An Indonesias Perspective jurnalius ac ojs index php jurnalIUS article view 1068
- Rawls’s Justice as Fairness and Indonesian Health Policy: A Doctrinal Framework for Equity-Oriented... doi.org/10.33506/js.v12i1.4556RawlsAos Justice as Fairness and Indonesian Health Policy A Doctrinal Framework for Equity Oriented doi 10 33506 js v12i1 4556
| File size | 476.58 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Pemikiran ini berdampak pada era modern dengan kelebihan dan kekurangan, seperti konflik antara akal dan wahyu, metode penafsiran, serta konsep fitrah.Pemikiran ini berdampak pada era modern dengan kelebihan dan kekurangan, seperti konflik antara akal dan wahyu, metode penafsiran, serta konsep fitrah.
DAARULHUDADAARULHUDA Data diperoleh dari literatur klasik ushul fiqh, karya fiqh, dan kajian kontemporer (2018–2025), kemudian dianalisis dengan analisis isi (content analysis)Data diperoleh dari literatur klasik ushul fiqh, karya fiqh, dan kajian kontemporer (2018–2025), kemudian dianalisis dengan analisis isi (content analysis)
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Pemikiran Muhammad Abduh menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi kemunduran umat Islam melalui modernisasi beragama dan pendidikan. Abduh menekankanPemikiran Muhammad Abduh menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi kemunduran umat Islam melalui modernisasi beragama dan pendidikan. Abduh menekankan
PENACCELERATIONPENACCELERATION Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip ekonomi Islam melalui regulasi, literasi masyarakat, dan sinergi antara negara serta komunitas menjadiOleh karena itu, penguatan implementasi prinsip ekonomi Islam melalui regulasi, literasi masyarakat, dan sinergi antara negara serta komunitas menjadi
PENACCELERATIONPENACCELERATION Dalam kegiatan pembiayaan, transaksi di BMT tidak dapat dipisahkan dari nilai maqashid Syariah karena maqashid berfungsi mengarahkan aktivitas yang mengandungDalam kegiatan pembiayaan, transaksi di BMT tidak dapat dipisahkan dari nilai maqashid Syariah karena maqashid berfungsi mengarahkan aktivitas yang mengandung
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Kantor Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Selayang memiliki tenaga kerja PHL (Pegawai Harian Lepas) yang tangguh, profesional, dan sanggup berbuat lokalKantor Dinas Kebersihan Kecamatan Medan Selayang memiliki tenaga kerja PHL (Pegawai Harian Lepas) yang tangguh, profesional, dan sanggup berbuat lokal
YPIDATHUYPIDATHU Dampak lingkungan berupa degradasi tanah, penurunan kualitas air tanah, masalah pengelolaan limbah, dan minimnya ruang hijau menuntut perencanaan perkotaanDampak lingkungan berupa degradasi tanah, penurunan kualitas air tanah, masalah pengelolaan limbah, dan minimnya ruang hijau menuntut perencanaan perkotaan
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan pemimpin gereja dan analisis dokumen.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan pemimpin gereja dan analisis dokumen.
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Kasus ini menggambarkan permasalahan umum dalam administrasi pertanahan di Indonesia, khususnya hambatan balik nama sertifikat akibat pemilik terdahuluKasus ini menggambarkan permasalahan umum dalam administrasi pertanahan di Indonesia, khususnya hambatan balik nama sertifikat akibat pemilik terdahulu
DAARULHUDADAARULHUDA Penetapan usia minimal yang bersifat kaku dan umum, tanpa dasar objektif yang berkaitan langsung dengan sifat pekerjaan, berpotensi bertentangan denganPenetapan usia minimal yang bersifat kaku dan umum, tanpa dasar objektif yang berkaitan langsung dengan sifat pekerjaan, berpotensi bertentangan dengan
DAARULHUDADAARULHUDA Sebaliknya, mereka harus diposisikan dalam konteks perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Prinsip maqasid memberikan kerangka metodologis yang sesuaiSebaliknya, mereka harus diposisikan dalam konteks perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Prinsip maqasid memberikan kerangka metodologis yang sesuai
AKRABJUARAAKRABJUARA Senjata biologis, karena sifatnya yang tidak terkendali, dampak yang meluas, dan potensi menyebabkan penderitaan yang berlebihan, secara inheren tidakSenjata biologis, karena sifatnya yang tidak terkendali, dampak yang meluas, dan potensi menyebabkan penderitaan yang berlebihan, secara inheren tidak