AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialPengaturan batas usia pensiun pekerja merupakan komponen strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan dan sistem perlindungan sosial karena berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan keamanan ekonomi pekerja, distribusi kesejahteraan, serta keadilan sosial industrial. Di Indonesia, pengaturan usia pensiun masih bersifat terfragmentasi dan belum terkonsolidasi dalam satu kerangka hukum yang terpadu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan antarpekerja serta ketidakpastian perlindungan sosial pada fase transisi menuju purnakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan batas usia pensiun pekerja di Indonesia melalui perspektif keadilan John Rawls, sekaligus merumuskan implikasi normatif untuk penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil secara sosial, terutama dalam memastikan kesetaraan kesempatan dan perlindungan bagi pekerja dari kelompok yang paling rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran keadilan John Rawls, terutama prinsip justice as fairness, fair equality of opportunity, dan difference principle, sementara analisis terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti pengaturan usia pensiun dalam kerangka hukum ketenagakerjaan serta sistem jaminan sosial di tingkat nasiona. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia pensiun pekerja di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan Rawlsian. Fragmentasi regulasi usia pensiun menciptakan ketimpangan kesempatan dan perlindungan sosial antarpekerja yang tidak dapat dibenarkan secara moral dalam kerangka keadilan sebagai fairness. Kebaruan dalam penelitian ini berada pada pendekatan normatif yang menempatkan pengaturan usia pensiun sebagai elemen dari basic structure of society, sekaligus menekankan pentingnya rekonstruksi kebijakan usia pensiun yang berlandaskan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil dan difference principle, agar distribusi manfaat bagi kelompok pekerja yang paling kurang beruntung menjadi lebih merata.
Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan batas usia pensiun pekerja di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan John Rawls, khususnya terkait kesetaraan kesempatan dan perlindungan kelompok rentan.Fragmentasi regulasi menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antarpekerja, yang tidak dapat dibenarkan secara moral.Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan usia pensiun yang berlandaskan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil dan difference principle, guna memastikan distribusi manfaat yang lebih merata bagi kelompok pekerja yang paling kurang beruntung.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, kesimpulan, latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji dampak spesifik dari fragmentasi regulasi usia pensiun terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial kelompok pekerja yang paling rentan, seperti pekerja informal dan pekerja dengan masa kerja pendek. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan usia pensiun yang lebih adil dan inklusif, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Ketiga, penelitian empiris perlu dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai model pengaturan usia pensiun, seperti peningkatan bertahap usia pensiun, fleksibilitas usia pensiun berdasarkan kondisi kesehatan dan pekerjaan, serta peningkatan akses terhadap program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja yang mendekati usia pensiun. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan usia pensiun yang lebih komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.
- Otsuka | Fair Terms of Social Cooperation among Equals | Journal of Practical Ethics. otsuka fair terms... doi.org/10.3998/jpe.4626Otsuka Fair Terms of Social Cooperation among Equals Journal of Practical Ethics otsuka fair terms doi 10 3998 jpe 4626
- The Problems and Forthcoming Ideal Concepts of Employment Social Security: An Indonesia's Perspective... jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1068The Problems and Forthcoming Ideal Concepts of Employment Social Security An Indonesias Perspective jurnalius ac ojs index php jurnalIUS article view 1068
- Rawls’s Justice as Fairness and Indonesian Health Policy: A Doctrinal Framework for Equity-Oriented... doi.org/10.33506/js.v12i1.4556RawlsAos Justice as Fairness and Indonesian Health Policy A Doctrinal Framework for Equity Oriented doi 10 33506 js v12i1 4556
| File size | 476.58 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Jika hal itu terpaksa dilakukan, maka ada prosedur pengajuan ke pengadilan, tentu tidak semua pengajuan izin pernikahan di bawah umur dapat diloloskanJika hal itu terpaksa dilakukan, maka ada prosedur pengajuan ke pengadilan, tentu tidak semua pengajuan izin pernikahan di bawah umur dapat diloloskan
TAMANLITERATAMANLITERA Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak di daerah ini meliputi rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, tekanan sosial, serta kehamilan di luarFaktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak di daerah ini meliputi rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, tekanan sosial, serta kehamilan di luar
IAINPTKIAINPTK Masih banyak praktik marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan hingga saat ini. Pemahaman yang tidak lengkap terhadap Alquran dan hadis merupakanMasih banyak praktik marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan hingga saat ini. Pemahaman yang tidak lengkap terhadap Alquran dan hadis merupakan
UMMUMM Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjagaAnak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini telah menguraikan dinamika rumit seputar ketentuan batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Analisis komprehensifPenelitian ini telah menguraikan dinamika rumit seputar ketentuan batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Analisis komprehensif
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini disebabkan kurangnya akses publik terkait penyampaian aspirasi, pertimbangan aspirasi, dan penjelasan aspirasi. Rumusan kebijakan publik untukHal ini disebabkan kurangnya akses publik terkait penyampaian aspirasi, pertimbangan aspirasi, dan penjelasan aspirasi. Rumusan kebijakan publik untuk
DINASTIREVDINASTIREV Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,
UNIGRESUNIGRES Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/buruh sesuai ketentuan adalah Umur 56 Tahun. Untuk itu setiap pekerja/buruhPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Saat ini mengatur Batas Usia Pensiun pekerja/buruh sesuai ketentuan adalah Umur 56 Tahun. Untuk itu setiap pekerja/buruh
Useful /
STPMATARAMSTPMATARAM Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tarik wisata Pantai Ekas Buana dan bagaimana strategi pengembangan Pantai Ekas Buana. Penulisan penelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tarik wisata Pantai Ekas Buana dan bagaimana strategi pengembangan Pantai Ekas Buana. Penulisan penelitian
STPMATARAMSTPMATARAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pantai Lakey memiliki potensi alam berupa pasir putih, laut biru, dan ombak menantang yang mendukung aktivitas surfing,Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pantai Lakey memiliki potensi alam berupa pasir putih, laut biru, dan ombak menantang yang mendukung aktivitas surfing,
STPMATARAMSTPMATARAM Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya komunikasi internal, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pengetahuan teknis. Upaya yang dilakukan PokdarwisTantangan yang dihadapi meliputi kurangnya komunikasi internal, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pengetahuan teknis. Upaya yang dilakukan Pokdarwis
UNHASUNHAS Isu hukum pusat yang dieksplorasi adalah apakah praktik-praktik adat yang mencerminkan norma-norma patriarkal dapat bertahan terhadap pengawasan konstitusionalIsu hukum pusat yang dieksplorasi adalah apakah praktik-praktik adat yang mencerminkan norma-norma patriarkal dapat bertahan terhadap pengawasan konstitusional