AKRABJUARAAKRABJUARA
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialAkrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu SosialStudi ini bertujuan mengkaji fondasi hak asasi manusia sebagai lensa analitis untuk menilai tradisi merariq (kawin lari) pada komunitas adat Sasak. Merariq adalah suatu bentuk perkawinan adat dimana calon mempelai laki-laki membawa atau melarikan calon mempelai perempuan, yang kerap kali dilakukan tanpa adanya persetujuan eksplisit dari perempuan yang bersangkutan. Adanya unsur paksaan serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak mendasar individu menjadikan praktik ini kontroversial secara yuridis. Penelitian menerapkan metode yuridis normatif melalui teknik studi kepustakaan. Temuan penelitian mengungkap bahwa merariq sering kali dilaksanakan dengan melibatkan paksaan dan tanpa kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai suatu pelanggaran HAM. Prinsip-prinsip inti HAM seperti universalitas, kesetaraan, larangan diskriminasi, serta sifat hak yang tidak terpisahkan dan saling bergantung turut terabaikan. Selain itu, praktik ini juga tidak selaras dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan kajian terhadap praktik merariq dalam masyarakat adat Sasak, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaannya mengandung pertentangan mendasar dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama prinsip-prinsip hak asasi manusia.Hal ini disebabkan karena praktik tersebut kerap meniadakan kebebasan individu, khususnya perempuan, dalam menentukan pilihan atas perkawinannya sendiri.Selain itu, merariq yang dilakukan dengan unsur pemaksaan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengingat tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera tidak mungkin tercapai melalui tindakan yang melanggar hak dan kebebasan personal.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif tentang hak asasi manusia dan hak-hak perempuan kepada masyarakat Sasak, terutama kepada generasi muda. Kedua, pemerintah dan pihak berwenang harus mengambil tindakan tegas terhadap praktik merariq yang melanggar hak asasi manusia. Ketiga, penting untuk mendorong dialog dan kerjasama antara komunitas adat Sasak dan pihak berwenang untuk mencari solusi yang menghormati tradisi sekaligus melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, dapat tercipta keseimbangan antara budaya dan hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
| File size | 235.47 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLCANDRADIMUKASTISIPOLCANDRADIMUKA Dalam program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini, peserta mendapat bekal pengetahuan pada tiga ranah utama yaitu aspek hukum, pemberdayaan masyarakat,Dalam program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini, peserta mendapat bekal pengetahuan pada tiga ranah utama yaitu aspek hukum, pemberdayaan masyarakat,
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Pendidikan tinggi di Indonesia memegang peranan strategis dalam membangun sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing, khususnya melalui penyelenggaraanPendidikan tinggi di Indonesia memegang peranan strategis dalam membangun sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing, khususnya melalui penyelenggaraan
UNIPASUNIPAS Rekomendasi utama meliputi pelatihan tematik, kolaborasi lintas sektor, penggunaan media digital, dan pembentukan koperasi perempuan berbasis adat. PerempuanRekomendasi utama meliputi pelatihan tematik, kolaborasi lintas sektor, penggunaan media digital, dan pembentukan koperasi perempuan berbasis adat. Perempuan
AKRABJUARAAKRABJUARA If the seller is declared bankrupt before registration, the trademark remains legally registered to the bankrupt debtor, resulting in detrimental consequencesIf the seller is declared bankrupt before registration, the trademark remains legally registered to the bankrupt debtor, resulting in detrimental consequences
UIN SUKAUIN SUKA Penerapan nilai-nilai ini dalam sistem hukum formal, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia,Penerapan nilai-nilai ini dalam sistem hukum formal, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia,
UMTUMT Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menekankan bahwa setiap orang yang melakukan penampilan harus mematuhi kewajiban yang berkaitan denganUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menekankan bahwa setiap orang yang melakukan penampilan harus mematuhi kewajiban yang berkaitan dengan
DINASTIREVDINASTIREV Akhirnya, partisipasi publik tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna. Hal ini disebabkan kurangnya akses publik terkait penyampaian aspirasi,Akhirnya, partisipasi publik tidak dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna. Hal ini disebabkan kurangnya akses publik terkait penyampaian aspirasi,
PENERBITPENERBIT Dampak tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk bertahan hidup. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa bentukDampak tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk bertahan hidup. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa bentuk
Useful /
UMTUMT Penting untuk merumuskan kebijakan agar proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dapat memiliki fasilitas untuk memenuhi hak seksualPenting untuk merumuskan kebijakan agar proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dapat memiliki fasilitas untuk memenuhi hak seksual
UMTUMT Penerapan metode omnibus law di Indonesia menandai perubahan signifikan dalam pendekatan legislatif dengan fokus pada efisiensi dan penyederhanaan regulasi.Penerapan metode omnibus law di Indonesia menandai perubahan signifikan dalam pendekatan legislatif dengan fokus pada efisiensi dan penyederhanaan regulasi.
UMTUMT Lembaga ini mencakup semua tahap proses hukum pidana, memastikan saksi dan korban merasa aman saat memberikan keterangan. Penelitian ini menggunakan metodeLembaga ini mencakup semua tahap proses hukum pidana, memastikan saksi dan korban merasa aman saat memberikan keterangan. Penelitian ini menggunakan metode
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, apabila menggunakan perspektif sadd adż-dżarīah maka jual beli sex toys secaraBerdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, apabila menggunakan perspektif sadd adż-dżarīah maka jual beli sex toys secara