JURNALFKMUITJURNALFKMUIT
Indonesia Timur Journal of Public HealthIndonesia Timur Journal of Public HealthPelaksanaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. K3 RS merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, khususnya dalam hal kesehatan dan keselamatan bagi SDM Rumah Sakit, pasien, pengunjung/ pengantar pasien, masyarakat sekitar Rumah Sakit. Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa upaya K3 harus diselenggarakan di semua tempat kerja khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan dan mudah terjangkit penyakit.
Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan, pelatihan, beban kerja, dan lama kerja dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di RSUD Haji Makassar tahun 2019.Karyawan yang memiliki pengetahuan, mengikuti pelatihan, beban kerja normal, dan masa kerja lama lebih cenderung menerapkan K3 secara optimal.Hasil ini menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan, pelatihan berkala, dan penyesuaian beban kerja untuk meningkatkan pelaksanaan K3.
Studi lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas program pelatihan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan pelaksanaan K3 di rumah sakit. Penelitian juga disarankan untuk membandingkan dampak beban kerja berbeda terhadap tingkat kepatuhan K3 di berbagai jenis rumah sakit. Selain itu, diperlukan penelitian tentang pengembangan alat bantu praktis (seperti aplikasi mobile) untuk monitoring dan pelaporan pelaksanaan K3 secara real-time.
| File size | 716.44 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hakPenguatan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara dalam konteks perlindungan hak-hak
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkanDengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar rasio legis pengaturan outsourcing dapat diwujudkan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 TahunPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Pengaturan tindak pidana pemerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia sebelum UU TPKS diundangkan masih bersifat terpisah dan tersebar di beberapa peraturanPengaturan tindak pidana pemerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia sebelum UU TPKS diundangkan masih bersifat terpisah dan tersebar di beberapa peraturan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji kompatibilitas konsep qisas dan diyat dengan sistem pemidanaan positif Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif yang menganalisisPenelitian ini mengkaji kompatibilitas konsep qisas dan diyat dengan sistem pemidanaan positif Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif yang menganalisis
UNBARIUNBARI Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerahTujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerah
UNBARIUNBARI Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakanUntuk memahami dan menganalisis kendala dalam. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki pengaruh besar dalam upaya pencegahan perkawinan usia diniPerubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki pengaruh besar dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini
Useful /
AZZUKHRUFCENDIKIAAZZUKHRUFCENDIKIA The analysis was conducted using multiple regression techniques, and the data was analyzed using Eviews9 software to test the hypotheses. The findingsThe analysis was conducted using multiple regression techniques, and the data was analyzed using Eviews9 software to test the hypotheses. The findings
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Metode pada penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo pada bulan November s.Metode pada penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo pada bulan November s.
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada supir tronton di Terminal Petikemas Makassar. BerdasarkanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada supir tronton di Terminal Petikemas Makassar. Berdasarkan
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Adapun permasalahan pokok: Kepastian hukum terhadap peralihan hak atas kapal di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Kota Sibolga.Adapun permasalahan pokok: Kepastian hukum terhadap peralihan hak atas kapal di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Kota Sibolga.