Pemegang Saham Files
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan
JIMF BIJIMF BI Studi ini menggunakan data panel tidak seimbang dari 43 bank syariah di 15 negara antara tahun 2010 dan 2020, yang dikumpulkan secara manual dari laporanStudi ini menggunakan data panel tidak seimbang dari 43 bank syariah di 15 negara antara tahun 2010 dan 2020, yang dikumpulkan secara manual dari laporan
JIMF BIJIMF BI Studi ini menyelidiki alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemegang rekening investasi tanpa batasan (URIAH) dalam perbankan Islam, di mana baik URIAHStudi ini menyelidiki alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemegang rekening investasi tanpa batasan (URIAH) dalam perbankan Islam, di mana baik URIAH
DINASTIPUBDINASTIPUB Variabel yang digunakan dalam faktor makroekonomi ini adalah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Agar dapat membagikan dividen, perusahaan jugaVariabel yang digunakan dalam faktor makroekonomi ini adalah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Agar dapat membagikan dividen, perusahaan juga
DINASTIPUBDINASTIPUB Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh dari rasio keuangan terhadap model Z-score Altman terhadap imbal hasil saham pada perusahaan sub-sektorPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh dari rasio keuangan terhadap model Z-score Altman terhadap imbal hasil saham pada perusahaan sub-sektor
Useful /
BERPUSIBERPUSI Kendala seperti peningkatan beban kerja, kesulitan pemahaman bacaan siswa, dan kurangnya dukungan orang tua dihadapi dengan strategi kolaboratif, penyediaanKendala seperti peningkatan beban kerja, kesulitan pemahaman bacaan siswa, dan kurangnya dukungan orang tua dihadapi dengan strategi kolaboratif, penyediaan
UMMUMM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknyaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan mengevaluasi dampaknya
UMMUMM Kudus dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial, menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat bekerja bersama untuk menciptakan keadilan substantif bagiKudus dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial, menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat bekerja bersama untuk menciptakan keadilan substantif bagi
UMBUMB Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pengelasan memerlukan alat berupa bangku, penyangga pipa, dan tali tambang yang digunakanDari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pengelasan memerlukan alat berupa bangku, penyangga pipa, dan tali tambang yang digunakan
Related /
UMMUMM Konsistensi Muhammadiyah dalam mengambil jalan moderat sepanjang sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari faktor kepemimpinan utamanya di tingkat kepemimpinanKonsistensi Muhammadiyah dalam mengambil jalan moderat sepanjang sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari faktor kepemimpinan utamanya di tingkat kepemimpinan
UMMUMM Metode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasiMetode etnografi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, studi kasus, kajian dokumen sejarah, dan peraturan adat digunakan untuk menganalisis integrasi
UMMUMM Penelitian normatif-yuridis ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan yuridis. Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatanPenelitian normatif-yuridis ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan yuridis. Temuan utama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan
UMMUMM Di sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenangDi sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenang