Mahkamah Konstitusi Files
UNHASUNHAS Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai denganMenggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai dengan
UMMUMM Dengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untukDengan menekankan pentingnya pragmatisme hukum, artikel ini menggambarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai norma teoretis dan alat yang efektif untuk
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan
UMMUMM Penelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. PenelitianPenelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian
UMMUMM Mahkamah berpendapat bahwa menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah bertentangan dengan ketentuan peraturanMahkamah berpendapat bahwa menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam membatalkan peraturan daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan
UNHASUNHAS Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja disusun sebagai badan independen dan dianggap sebagai institusi tertinggi yang tidak berada dalam cabang peradilan maupunDewan Konstitusi Kerajaan Kamboja disusun sebagai badan independen dan dianggap sebagai institusi tertinggi yang tidak berada dalam cabang peradilan maupun
UMMUMM Video pornografi dapat dijadikan bukti hukum dalam proses pidana di Indonesia, namun tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh bukti lain, sepertiVideo pornografi dapat dijadikan bukti hukum dalam proses pidana di Indonesia, namun tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh bukti lain, seperti
UMMUMM Aturan kekuatan hukum akhir dan mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment sebelumnya tidak diatur dalam perundang-undangan.Aturan kekuatan hukum akhir dan mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment sebelumnya tidak diatur dalam perundang-undangan.
UIDUID Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya, dan mengusulkan perubahan peraturan sertaHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya, dan mengusulkan perubahan peraturan serta
UGMUGM Di Indonesia, Undang-Undang No. 40/2007 mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban bagi perusahaan berbasis sumber daya. Empat bulanDi Indonesia, Undang-Undang No. 40/2007 mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban bagi perusahaan berbasis sumber daya. Empat bulan