UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewNegara demokrasi dapat ditandai dengan adanya lembaga konstitusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan konstitusionalisme dan membela konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi, Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja (Dewan Konstitusi) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi) memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan konstitusionalisme dan melindungi konstitusi. Namun, dalam hal struktur, prosedur, dan kompetensi, Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme individual. Secara institusional, kedua badan yudisial ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama untuk menjaga nilai-nilai inti konstitusi. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji fitur-fitur berbeda dari Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan menunjukkan tujuan yang sama sebagai penjaga konstitusi. Dalam makalah ini, hasil hukum yang berupa keputusan dibahas, khususnya efek dari keputusan tersebut. Selain itu, makalah ini menyelidiki siapa yang dapat menjadi pemohon atau dapat mengajukan keluhan dan menjelaskan syarat dan pengunduran diri hakim. Makalah ini menyimpulkan apakah Mahkamah Konstitusi dan Dewan Konstitusi memiliki jalur yang berbeda dalam menegakkan konstitusionalisme dan melindungi konstitusi.
Perbandingan antara dua institusi yang berbeda, yaitu Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, mungkin dapat dilakukan, namun sangat penting.Hal ini untuk melihat bagaimana dua institusi yang berbeda di dua negara berkembang dengan tujuan utama yang sama sebagai penjaga konstitusi.Dewan Konstitusi Kerajaan Kamboja disusun sebagai badan independen dan dianggap sebagai institusi tertinggi yang tidak berada dalam cabang peradilan maupun cabang lainnya, meskipun berdiri sebagai badan konstitusi yang terdiri dari anggota dari tiga cabang yang terpisah.Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu cabang yang memegang kekuasaan yudisial didirikan dengan tujuan untuk menjaga negara demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.Kesimpulannya, kedua institusi tersebut, meskipun memiliki ciri-ciri yang berbeda berdasarkan sejarah, asal usul, dan nilai inti masing-masing masyarakat, sama-sama berfungsi sebagai penjaga konstitusi.
Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan putusan dari Mahkamah Konstitusi dapat lebih mengedepankan keadilan sosial di dalam masyarakat. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana langkah konkret yang dapat diambil oleh Dewan Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, penting untuk menganalisis dampak keputusan yang diambil oleh kedua lembaga ini terhadap kebijakan publik di masing-masing negara, guna menentukan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga konstitusi.
- Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision,... doi.org/10.36745/ijca.308Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court Reflections on Appointment Supervision doi 10 36745 ijca 308
- The Guardian of Constitution: A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia | Hasanuddin Law Review.... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4627The Guardian of Constitution A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia Hasanuddin Law Review doi 10 20956 halrev v9i2 4627
| File size | 336.15 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapaiDengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapai
UMMUMM Penelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. PenelitianPenelitian ini merumuskan model penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan melalui Badan Pengawas Pemillu dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian
UNHASUNHAS Perbandingan praktik di Indonesia, yang beralih dari uji insolvensi ke presumsi kebangkrutan, memberikan pelajaran penting dalam situasi pandemi, karenaPerbandingan praktik di Indonesia, yang beralih dari uji insolvensi ke presumsi kebangkrutan, memberikan pelajaran penting dalam situasi pandemi, karena
UNHASUNHAS Penggunaan data training yang bias dapat menghasilkan algoritma diskriminatif, memperluas ketimpangan antar kelompok. PBB perlu merevisi perjanjian hukumPenggunaan data training yang bias dapat menghasilkan algoritma diskriminatif, memperluas ketimpangan antar kelompok. PBB perlu merevisi perjanjian hukum
Useful /
UMMUMM Melalui analisis mendalam, kajian ini menyoroti bagaimana sistem paten untuk obat-obat dan produk farmasi mendorong inovasi serta menghadapi kritik karenaMelalui analisis mendalam, kajian ini menyoroti bagaimana sistem paten untuk obat-obat dan produk farmasi mendorong inovasi serta menghadapi kritik karena
UMMUMM Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaanPembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaan
UMMUMM 07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, membatasi pilihan07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, membatasi pilihan
