UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Yordania menghadapi kondisi ekonomi sulit sejak krisis dan perang di Suriah dan Irak serta pandemi 2020. Legislasi Yordania mengadopsi prinsip internasional seperti pedoman UNCITRAL untuk memberikan solusi insolvensi melalui UU No. 21/2018. Studi ini menganalisis penerapan teoretis UU insolvensi oleh pengadilan Yordania melalui pendekatan yuridis normatif deskriptif, menunjukkan bahwa aplikasinya masih bersifat teoritis. Perbandingan praktik di Indonesia, yang beralih dari uji insolvensi ke presumsi kebangkrutan, memberikan pelajaran penting dalam situasi pandemi, karena perusahaan sulit mengajukan laporan akibat ketidakpastian situasi.

Pengadilan Yordania masih memperlakukan UU insolvensi sebagai teori, karena penerapannya terhambat oleh kepentingan tertentu seperti lembaga keuangan.Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan pentingnya reformasi mekanisme insolvensi untuk mengatasi tantangan kreditur pada masa pandemi.Kebijakan moratorium insolvensi di Indonesia menjadi alternatif yang relevan dalam situasi ketidakpastian ekonomi.

Penelitian lanjutan bisa membandingkan efektivitas mekanisme insolvensi di negara-negara berbasis hukum islam dan hukum sipil untuk menemukan solusi inklusif. Studi tentang faktor non-hukum (seperti kebijakan perbankan) yang memengaruhi implementasi UU insolvensi di Yordania juga perlu dilakukan. Selain itu, evaluasi kebijakan moratorium insolvensi di Indonesia selama pandemi dapat menjadi topik eksperimen untuk mengukur dampaknya pada stabilitas ekonomi.

  1. "LEGAL STATUS OF INDIVIDUAL BANKRUPT DEBTORS" by Sonnyendah Retnaningsih and Isis Ikwansyah.... doi.org/10.15742/ilrev.v7n1.289LEGAL STATUS OF INDIVIDUAL BANKRUPT DEBTORS by Sonnyendah Retnaningsih and Isis Ikwansyah doi 10 15742 ilrev v7n1 289
  2. Reorganization: An insolvency procedure preventing liquidation in accordance with the provisions of the... doi.org/10.29117/irl.2020.0108Reorganization An insolvency procedure preventing liquidation in accordance with the provisions of the doi 10 29117 irl 2020 0108
  3. The Meaning and Declaration of Commercial and Civil Insolvency under the Provisions of the Jordanian... doi.org/10.5539/jpl.v13n1p161The Meaning and Declaration of Commercial and Civil Insolvency under the Provisions of the Jordanian doi 10 5539 jpl v13n1p161
Read onlineRead online
File size345.89 KB
Pages16
DMCAReportReport

Related /

juris Feminism and Gender Equality among Orang Asli Women Implications for Customs and Laws 2025More at 2025

UNHASUNHAS Meskipun Malaysia telah membuat kemajuan dalam mengakui hak-hak masyarakat Adat, perspektif wanita Orang Asli tentang feminisme dan kesetaraan gender sebagianMeskipun Malaysia telah membuat kemajuan dalam mengakui hak-hak masyarakat Adat, perspektif wanita Orang Asli tentang feminisme dan kesetaraan gender sebagian

juris Plastic Waste Management in Indonesia Current Legal Approaches and Future Perspectives 2023More at 2023

UNHASUNHAS Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek hukum dari mana beberapa perspektif baru kemudian dapat dibentuk untuk membayangkanPemeriksaan lebih lanjut menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek hukum dari mana beberapa perspektif baru kemudian dapat dibentuk untuk membayangkan

juris Chinese International Commercial Courts Overview and Potential Questions Around It 2022More at 2022

UNHASUNHAS Pada dasarnya, CICC dibentuk untuk membantu peningkatan inisiatif “Belt and Road Initiative (BRI). Pembentukan CICC merupakan kemajuan penting dalamPada dasarnya, CICC dibentuk untuk membantu peningkatan inisiatif “Belt and Road Initiative (BRI). Pembentukan CICC merupakan kemajuan penting dalam

juris Gender Bias and Artificial Intelligence A Challenge within the Periphery of Human Rights 2022More at 2022

UNHASUNHAS Pengembangan AI membuka masalah hukum yang kompleks, termasuk diskriminasi gender. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi kesetaraan genderPengembangan AI membuka masalah hukum yang kompleks, termasuk diskriminasi gender. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi kesetaraan gender

Useful /

juris Fixation Process of Laminated Bamboo Compression From Curved Cross Section Slats 2024More at 2024

APTKLHIAPTKLHI Pengepresan bilah bambu dengan teknik densifikasi ditujukan untuk menyeragamkan kerapatannya. Selanjutnya, perlakuan uap panas dilakukan untuk mempertahankanPengepresan bilah bambu dengan teknik densifikasi ditujukan untuk menyeragamkan kerapatannya. Selanjutnya, perlakuan uap panas dilakukan untuk mempertahankan

juris Prospects and Current Status of Defence Information Security in Ukraine 2022More at 2022

UNHASUNHAS Hasil penelitian ini penting untuk kegiatan penelitian, pembuatan hukum dan penegakan hukum. Peningkatan keamanan informasi pasukan pertahanan UkrainaHasil penelitian ini penting untuk kegiatan penelitian, pembuatan hukum dan penegakan hukum. Peningkatan keamanan informasi pasukan pertahanan Ukraina

juris An Applied Model Of Teaching Materials To Improve Students Speaking Skill 2017More at 2017

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan materi ajar dalam bentuk buku teks; oleh karena itu, penelitian ini dilakukan selama tiga tahun. TahunTujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan materi ajar dalam bentuk buku teks; oleh karena itu, penelitian ini dilakukan selama tiga tahun. Tahun

juris Art and Entertainment in Islam 2017More at 2017

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Di Aceh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh menyusun tim khusus untuk mengkaji seni musik, tari, dan nyanyian. Hasilnya, terbit buku How Islam Honors ArtDi Aceh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh menyusun tim khusus untuk mengkaji seni musik, tari, dan nyanyian. Hasilnya, terbit buku How Islam Honors Art

ads-block-test