UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewTeknologi berkembang pesat dan kecerdasan buatan (AI) telah menjadi isu kontroversial. Pengembangan AI membuka masalah hukum yang kompleks, termasuk diskriminasi gender. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melindungi kesetaraan gender melalui konvensi dan resolusi menjadi fokus analisis, serta menggali apakah AI dapat menjadi ancaman bagi kesetaraan gender dan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjaganya.
AI berpotensi memperkuat kemiskinan gender jika tidak diatur dengan baik.Penggunaan data training yang bias dapat menghasilkan algoritma diskriminatif, memperluas ketimpangan antar kelompok.PBB perlu merevisi perjanjian hukum internasional untuk mengakomodasi tantangan kecerdasan buatan, termasuk regulasi pengumpulan data dan pengembangan algoritma yang inklusif.
Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas algoritma anti-diskriminasi dalam sistem AI, terutama dalam konteks negara berkembang. Perlu studi lebih lanjut tentang keterlibatan organisasi global seperti PBB dalam menyusun standar etis pengembangan AI yang inklusif. Studi juga sebaiknya memfokuskan pada peran edukasi dan pelatihan profesional dalam mengurangi bias gender dalam data dan algoritma AI.
- Gender Bias and Artificial Intelligence: A Challenge within the Periphery of Human Rights | Hasanuddin... pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/3569Gender Bias and Artificial Intelligence A Challenge within the Periphery of Human Rights Hasanuddin pasca unhas ac ojs index php halrev article view 3569
- Edge Machine Learning for AI-Enabled IoT Devices: A Review. edge machine learning enabled devices review... doi.org/10.3390/s20092533Edge Machine Learning for AI Enabled IoT Devices A Review edge machine learning enabled devices review doi 10 3390 s20092533
- Anti-discrimination Laws, AI, and Gender Bias: A Case Study in Non-mortgage Fintech Lending by Stephanie... doi.org/10.2139/ssrn.3719577Anti discrimination Laws AI and Gender Bias A Case Study in Non mortgage Fintech Lending by Stephanie doi 10 2139 ssrn 3719577
- Gender differences in the acceptance of the Muslim headscarf | 15 | Ge. gender differences acceptance... taylorfrancis.com/books/9781317383482/chapters/10.4324/9781315675879-15Gender differences in the acceptance of the Muslim headscarf 15 Ge gender differences acceptance taylorfrancis books 9781317383482 chapters 10 4324 9781315675879 15
| File size | 308.63 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Karena pembuat kebijakan sebagai pihak pemroses data wajib menjamin keamanan data itu sendiri, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan PeraturanKarena pembuat kebijakan sebagai pihak pemroses data wajib menjamin keamanan data itu sendiri, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan
UNHASUNHAS Oleh karena itu, studi ini membuat beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk mengubah adat istiadat dan hukum Orang Asli ke arah kesetaraan gender karenaOleh karena itu, studi ini membuat beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk mengubah adat istiadat dan hukum Orang Asli ke arah kesetaraan gender karena
UMMUMM Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjagaAnak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga
UMMUMM Kemajuan sedang dibuat dalam mengakui perlindungan hukum dan hak asasi manusia untuk kepemilikan hak atas tanah di Urutsewu, dengan spesifikasi tanah sekarangKemajuan sedang dibuat dalam mengakui perlindungan hukum dan hak asasi manusia untuk kepemilikan hak atas tanah di Urutsewu, dengan spesifikasi tanah sekarang
Useful /
UMMUMM Meskipun hukum ini mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi masalah ini, hukum tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan negara-negara majuMeskipun hukum ini mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi masalah ini, hukum tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan negara-negara maju
UMMUMM Pembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaanPembentukan peraturan perampasan aset yang lebih komprehensif menjadi krusial, mengingat tingginya tingkat korupsi. Studi ini menguraikan dua pertanyaan
UNHASUNHAS Legislasi Ukraina telah mendefinisikan konsep informasi, keamanan informasi, dan pasukan pertahanan, namun pemisahan antara keamanan informasi dan keamananLegislasi Ukraina telah mendefinisikan konsep informasi, keamanan informasi, dan pasukan pertahanan, namun pemisahan antara keamanan informasi dan keamanan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan budaya sekolah Islami di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam internalisasi nilai-nilaiPenelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan budaya sekolah Islami di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam internalisasi nilai-nilai