UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Relevansi artikel ini terletak pada fokus terhadap keamanan informasi dalam pasukan pertahanan di Ukraina. Dalam kondisi perkembangan masyarakat informasi saat ini, teknologi informasi pasukan pertahanan harus menyesuaikan diri terhadap ancaman dan tantangan yang ada, guna memastikan perlindungan informasi strategis negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam keamanan informasi pasukan pertahanan Ukraina serta mencari cara untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode logika formal, metode struktural sistemik, serta metode hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian ruang informasi dan ruang siber oleh legislator telah memberikan regulasi hukum untuk perlindungan ruang informasi negara. Negara seperti Lituania dan Latvia telah mengkonsolidasikan pasukan yang melawan ancaman terhadap ruang informasi di bawah struktur Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, pihak berwenang berpendapat bahwa sistem entitas yang bertanggung jawab atas perlindungan ruang informasi perlu dioptimalkan dengan menciptakan kolaborasi antara pihak publik dan swasta seperti yang dilakukan di Jerman serta menyediakan tenaga kerja yang berkualifikasi. Hasil penelitian ini penting untuk kegiatan penelitian, pembuatan hukum dan penegakan hukum.

Peningkatan keamanan informasi pasukan pertahanan Ukraina membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk optimalisasi entitas yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan perlindungan informasi strategis.Legislasi Ukraina telah mendefinisikan konsep informasi, keamanan informasi, dan pasukan pertahanan, namun pemisahan antara keamanan informasi dan keamanan siber menimbulkan tantangan tersendiri dalam regulasi hukum perlindungan ruang informasi negara.Untuk itu, diperlukan optimalisasi sistem entitas yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dengan mendorong kolaborasi publik-swasta mengikuti contoh Jerman serta menyediakan tenaga kerja yang berkualifikasi.

Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana konsep keamanan informasi dan keamanan siber dapat diselaraskan dalam kerangka hukum nasional agar tidak saling bertentangan dan dapat memperkuat perlindungan informasi strategis negara. Kedua, perlunya studi yang mengkaji model optimalisasi entitas yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dengan mempertimbangkan efektivitas kolaborasi antar lembaga pemerintah serta integrasi sektor swasta dalam sistem perlindungan informasi nasional. Ketiga, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kebijakan pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualifikasi di bidang keamanan informasi dan siber dalam pasukan pertahanan, agar sistem keamanan negara mampu merespons ancaman secara cepat dan efektif.

  1. The Space Rush: Reviewing Indonesia’s Space Law in Facing the Rise of Space Mining... pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/2174The Space Rush Reviewing IndonesiayCEs Space Law in Facing the Rise of Space Mining pasca unhas ac ojs index php halrev article view 2174
  2. Prospects and Current Status of Defence Information Security in Ukraine | Hasanuddin Law Review. prospects... pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/3582Prospects and Current Status of Defence Information Security in Ukraine Hasanuddin Law Review prospects pasca unhas ac ojs index php halrev article view 3582
  3. Wayback Machine. wayback machine nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-12r1.pdfWayback Machine wayback machine nvlpubs nist gov nistpubs SpecialPublications NIST SP 800 12r1 pdf
  4. Features of Remote Work in Ukraine and the European Union: Comparative Legal Aspect | Hasanuddin Law... doi.org/10.20956/halrev.v7i3.3218Features of Remote Work in Ukraine and the European Union Comparative Legal Aspect Hasanuddin Law doi 10 20956 halrev v7i3 3218
Read onlineRead online
File size310.53 KB
Pages12
DMCAReportReport

Related /

juris Feminism and Gender Equality among Orang Asli Women Implications for Customs and Laws 2025More at 2025

UNHASUNHAS Temuan menunjukkan bahwa meskipun Konstitusi Federal Malaysia dan instrumen internasional seperti CEDAW menegaskan kesetaraan gender, masih ada kesadaranTemuan menunjukkan bahwa meskipun Konstitusi Federal Malaysia dan instrumen internasional seperti CEDAW menegaskan kesetaraan gender, masih ada kesadaran

juris In the Question of Geospatial Information Data Use in the Forestry Legislation Making in Indonesia 2023More at 2023

UNHASUNHAS Tingkat deforestasi yang tinggi dan berbagai sengketa hutan di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia belum didasarkan pada prinsip-prinsipTingkat deforestasi yang tinggi dan berbagai sengketa hutan di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia belum didasarkan pada prinsip-prinsip

juris Legal Status of Cryptocurrency Circulation in Iraq Lessons from the United Arab Emirates and the United States 2023More at 2023

UNHASUNHAS Masalah penelitian direpresentasikan melalui kurangnya undang-undang yang mengatur transaksi dengan mata uang kripto di Irak. Ada banyak risiko teknis,Masalah penelitian direpresentasikan melalui kurangnya undang-undang yang mengatur transaksi dengan mata uang kripto di Irak. Ada banyak risiko teknis,

juris Plastic Waste Management in Indonesia Current Legal Approaches and Future Perspectives 2023More at 2023

UNHASUNHAS Temuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaanTemuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaan

Useful /

juris Chinese International Commercial Courts Overview and Potential Questions Around It 2022More at 2022

UNHASUNHAS Penulis juga menyediakan analisis komprehensif tentang fungsi dan struktur CICC. Pengadilan Dagang Internasional Tiongkok (CICC) merupakan langkah pentingPenulis juga menyediakan analisis komprehensif tentang fungsi dan struktur CICC. Pengadilan Dagang Internasional Tiongkok (CICC) merupakan langkah penting

juris The New Framework Planned for the Legal Recognition and Regulation of Muslim Marriages in a Secular South Africa From Litigation to Law Reform 2022More at 2022

UINUIN Inisiatif paralel saat ini untuk merasionalisasi pengakuan semua jenis pernikahan di Afrika Selatan, meskipun ada duplikasi, telah lama tertunda dan patutInisiatif paralel saat ini untuk merasionalisasi pengakuan semua jenis pernikahan di Afrika Selatan, meskipun ada duplikasi, telah lama tertunda dan patut

juris Complying with Sharia While Exempting from Value Added Tax MurAbauah in Indonesian Islamic Banks 2022More at 2022

UINUIN Kajian ini berupaya mencari solusi dilema ini dengan usulan revisi regulasi perpajakan untuk transaksi murabahah dengan pendekatan analisa legal filosofis,Kajian ini berupaya mencari solusi dilema ini dengan usulan revisi regulasi perpajakan untuk transaksi murabahah dengan pendekatan analisa legal filosofis,

juris Pengaruh Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Sekota Bandar Lampung 2017More at 2017

SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hasil menunjukkan bahwa rekrutmen dan seleksi yang baik berkontribusi positif pada kinerja kepala sekolah, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor lainHasil menunjukkan bahwa rekrutmen dan seleksi yang baik berkontribusi positif pada kinerja kepala sekolah, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor lain

ads-block-test