UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumAturan kekuatan hukum akhir dan mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment sebelumnya tidak diatur dalam perundang-undangan. Setelah dikeluarkannya PMK No. 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5), hal ini menimbulkan masalah hukum terkait isi materinya. Riset ini bertujuan mengisi kekosongan aturan mengenai sifat akhir dan kewajiban putusan Mahkamah Konstitusi dalam impeachment yang sebelumnya tidak tercantum di perundang-undangan.
Kesimpulan riset ini adalah bahwa ratio legis PMK No.21 Tahun 2009 mengisi kekosongan peraturan tentang finalitas dan kewajiban putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment, yang sebelumnya tidak diatur.Putusan impeachment tidak bersifat otomatis mengikat tanpa proses DPR dan MPR.Terdapat perbedaan sifat keputusan antara pasal 24C dan 7B UUD 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Peneliti sebaiknya melakukan studi tentang dasar hukum PMK 21/2009 dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, perlu penelitian perbandingan tentang mekanisme impeachment di negara-negara lain yang menggunakan sistem konstitusi presidential. Studi lanjutan juga bisa mengkaji dampak putusan impeachment Mahkamah Konstitusi terhadap independensi yudisial dan stabilitas politik negara. Penelitian tentang efektivitas kewajiban DPR dan MPR dalam menindaklanjuti putusan impeachment melalui kerangka hukum formal juga layak dilakukan.
| File size | 548.9 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Masalah perlindungan hak-hak orang yang diberi status pengungsi relevan karena peningkatan jumlah pengungsi dan permasalahan politik, ekonomi, dan sosialMasalah perlindungan hak-hak orang yang diberi status pengungsi relevan karena peningkatan jumlah pengungsi dan permasalahan politik, ekonomi, dan sosial
UMMUMM Penelitian ini menemukan bahwa konsep ekonomi sirkular belum diterapkan dalam pengelolaan limbah di lingkup perkotaan. Kota cerdas berbasis ekonomi sirkularPenelitian ini menemukan bahwa konsep ekonomi sirkular belum diterapkan dalam pengelolaan limbah di lingkup perkotaan. Kota cerdas berbasis ekonomi sirkular
UMMUMM Kecepatan evolusi teknologi sangat tinggi. Teknologi ini telah membawa kita ke dunia yang tak terbatas dan menjadi sekutu dalam kehidupan sehari-hari.Kecepatan evolusi teknologi sangat tinggi. Teknologi ini telah membawa kita ke dunia yang tak terbatas dan menjadi sekutu dalam kehidupan sehari-hari.
UMMUMM Sistem ekonomi Islam juga telah menembus sektor riil dengan adanya berbagai jenis usaha syariah seperti makanan halal, farmasi, pakaian muslim, hinggaSistem ekonomi Islam juga telah menembus sektor riil dengan adanya berbagai jenis usaha syariah seperti makanan halal, farmasi, pakaian muslim, hingga
Useful /
UGMUGM Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dalam frekuensi perubahan harga dan variasi harga terhadap persepsi kualitas dan keinginan membeli.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dalam frekuensi perubahan harga dan variasi harga terhadap persepsi kualitas dan keinginan membeli.
UMMUMM Terakhir, budaya hukum yang lemah dalam menjaga hak upah seimbang memberikan implikasi pada pelanggaran hak asasi manusia dan tidak menjamin keberlanjutanTerakhir, budaya hukum yang lemah dalam menjaga hak upah seimbang memberikan implikasi pada pelanggaran hak asasi manusia dan tidak menjamin keberlanjutan
UMMUMM Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil sampel dari masyarakat Baduy Dalam-Banten, Tenganan Pegringsingan-Bali, dan Wonokitri-Tengger.Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil sampel dari masyarakat Baduy Dalam-Banten, Tenganan Pegringsingan-Bali, dan Wonokitri-Tengger.
UMMUMM Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan otoritas migrasi ke OJK merupakan kebijakan gradual yang memerlukan koordinasi terperinci untuk menghindari keberatanHasilnya menunjukkan bahwa peralihan otoritas migrasi ke OJK merupakan kebijakan gradual yang memerlukan koordinasi terperinci untuk menghindari keberatan