UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKecepatan evolusi teknologi sangat tinggi. Teknologi ini telah membawa kita ke dunia yang tak terbatas dan menjadi sekutu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menciptakan agen otonom visioner yang dapat melebihi kemampuan manusia dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia, disebut Artificial Intelligence (AI). Dalam implementasi AI di setiap bidang, seperti industri, kesehatan, pertanian, seni, dll. Konsekuensinya, AI dapat merusak kehidupan individu atau masyarakat yang dilindungi oleh hukum pidana. Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, hanya mengakui subjek hukum alami dan badan hukum (recht persoon) yang dapat dikenai sanksi pidana. AI saat ini dan dekatnya di masa depan memiliki peran penting di berbagai aspek, yang memengaruhi aspek pidana karena kerusakan yang diakibatkan. AI tidak memiliki status hukum yang memadai untuk dijelaskan dalam sistem pidana Indonesia. Dalam kertas ini, penulis akan menilai apakah sistem pidana Indonesia saat ini dapat menggugat tanggung jawab pidana intelijen buatan, serta menjelaskan siapa yang akan dikenai kemungkinan tanggung jawab pidana dari intelijen buatan.
Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, AI tidak dapat diproses melalui sanksi pidana dan masih memerlukan subjek alami atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana.Namun, di masa depan, jika AI menjadi lebih canggih dan mendekati manusia, AI harus diatur sebagai warga hukum.Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence, dan direct liability.Para ahli hukum di masa depan perlu merancang regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi AI untuk mencegah risiko atau kerugian di berbagai aspek dengan merevisi kode hukum pidana dan tata cara hukum.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kerangka hukum untuk menetapkan status hukum AI sebagai subjek tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, termasuk pembuatan kategori baru seperti badan hukum canggih. Selain itu, perlu kajian mendalam tentang batasan etika dalam pengembangan AI agar tidak melanggar hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Peneliti juga dapat mempelajari sistem hukum internasional sebagai perbandingan untuk mengadaptasi regulasi AI yang berlaku di negara lain ke dalam konteks hukum Indonesia.
- Dangerous Robots â Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... doi.org/10.2139/ssrn.3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy doi 10 2139 ssrn 3121905
- Dangerous Robots â Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... ssrn.com/abstract=3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy ssrn abstract 3121905
| File size | 402.82 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Namun, masih dipertanyakan apakah pemerintah daerah sepenuhnya wajib mengelola sampah rumah tangga karena UU Pengelolaan Sampah tidak menjelaskan kewajibanNamun, masih dipertanyakan apakah pemerintah daerah sepenuhnya wajib mengelola sampah rumah tangga karena UU Pengelolaan Sampah tidak menjelaskan kewajiban
UMMUMM 2 dan Article. 27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha2 dan Article. 27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha
UMMUMM Zona, sistem pembatasan yang saat ini sangat banyak dibicarakan, awalnya difokuskan pada sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pada masalah penerimaanZona, sistem pembatasan yang saat ini sangat banyak dibicarakan, awalnya difokuskan pada sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pada masalah penerimaan
UMMUMM Perbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada ideologi yang berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Hukum ekonomi syariah berdiriPerbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada ideologi yang berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Hukum ekonomi syariah berdiri
Useful /
UNMUNM Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sorong dengan 20 partisipan. Temuan penelitian menunjukkanStudi ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sorong dengan 20 partisipan. Temuan penelitian menunjukkan
UMMUMM Perpaduan regulasi lama dan baru diselaraskan melalui prinsip lex posterior derogat priori sehingga aturan terbaru berlaku. Perlu pembuatan undang‑undangPerpaduan regulasi lama dan baru diselaraskan melalui prinsip lex posterior derogat priori sehingga aturan terbaru berlaku. Perlu pembuatan undang‑undang
UMMUMM Hasil menunjukkan bahwa penyelesaian kasus anak sebaiknya selalu memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak, dan hukuman hanya sebagai langkah terakhir.Hasil menunjukkan bahwa penyelesaian kasus anak sebaiknya selalu memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak, dan hukuman hanya sebagai langkah terakhir.
KKPKKP Marker mikrosatelit ini dapat digunakan dalam program pemuliaan ikan lele striped untuk meningkatkan sifat pertumbuhan. Penelitian ini juga memberikanMarker mikrosatelit ini dapat digunakan dalam program pemuliaan ikan lele striped untuk meningkatkan sifat pertumbuhan. Penelitian ini juga memberikan