UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumEkonomi Islam di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan ekonomi. Sistem ekonomi Islam juga telah menembus sektor riil dengan adanya berbagai jenis usaha syariah seperti makanan halal, farmasi, pakaian muslim, hingga pariwisata syariah. Penelitian ini bertujuan menentukan eksistensi dan posisi hukum ekonomi Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankan syariah dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB). Posisi hukum ekonomi syariah di sistem hukum Indonesia tidak hanya karena pertimbangan sejarah dan populasi mayoritas Islam, tetapi kebutuhan masyarakat luas.
Ekonomi Islam secara konseptual hadir di masyarakat melalui perluasan sektor keuangan syariah.Perbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada ideologi yang berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis.Hukum ekonomi syariah berdiri sejajar dengan hukum konvensional, namun berdasarkan prinsip keadilan.Kehadiran KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) diperlukan untuk mengatasi disparitas putusan peradilan di Indonesia.
Penelitian lanjutan perlu dikembangkan terkait penerapan KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) sebagai acuan hukum tunggal di Indonesia, evaluasi integrasi nilai syariah dalam sektor non-tradisional seperti teknologi dan kripto ekonomi, serta analisis kompatibilitas hukum ekonomi syariah dengan prinsip Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. Penelitian juga dapat memastikan keseimbangan antara prinsip keadilan syariah dengan perlindungan hak konsumen non-muslim dalam praktik ekonomi modern.
| File size | 292.26 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Indonesia harus mengambil contoh pemerintah Tiongkok yang memberikan perhatian besar pada modifikasi standar ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kepentinganIndonesia harus mengambil contoh pemerintah Tiongkok yang memberikan perhatian besar pada modifikasi standar ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kepentingan
UMMUMM Konsep ekonomi sirkular dipercaya penting untuk mencapai tujuan dekarbonisasi sebagaimana diamanahkan oleh Perjanjian Paris. Dengan pendekatan sosio-hukum,Konsep ekonomi sirkular dipercaya penting untuk mencapai tujuan dekarbonisasi sebagaimana diamanahkan oleh Perjanjian Paris. Dengan pendekatan sosio-hukum,
UMMUMM Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence,Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence,
UMMUMM Selain itu, penting bagi perempuan untuk menjaga jarak persaudaraan darah dengan calon suami, guna mencegah masalah kesehatan dan etika serta menahan ketidaksetaraanSelain itu, penting bagi perempuan untuk menjaga jarak persaudaraan darah dengan calon suami, guna mencegah masalah kesehatan dan etika serta menahan ketidaksetaraan
Useful /
CAHAYA ICCAHAYA IC Rangkaian seri menghasilkan daya maksimum 3,39 µW, sementara rangkaian paralel mencapai 51,2 µW. Lari menghasilkan daya tertinggi (42,56 mW pada konfigurasiRangkaian seri menghasilkan daya maksimum 3,39 µW, sementara rangkaian paralel mencapai 51,2 µW. Lari menghasilkan daya tertinggi (42,56 mW pada konfigurasi
UGMUGM Bukti dari literatur menunjukkan penelitian tentang loyalitas pelanggan terus berkembang dan semakin terintegrasi ke dalam disiplin terkait. Studi iniBukti dari literatur menunjukkan penelitian tentang loyalitas pelanggan terus berkembang dan semakin terintegrasi ke dalam disiplin terkait. Studi ini
UMMUMM Hasil menunjukkan bahwa penyelesaian kasus anak sebaiknya selalu memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak, dan hukuman hanya sebagai langkah terakhir.Hasil menunjukkan bahwa penyelesaian kasus anak sebaiknya selalu memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak, dan hukuman hanya sebagai langkah terakhir.
UMMUMM Namun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhiNamun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhi