UMMUMM

Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum

Konsep hegemoni recall terhadap anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat yang mewakili partai politik dan konstituen dapat memengaruhi pekerjaan dan kinerja anggota DPRD. Hak recall partai politik dapat membatasi hak politik anggota dewan, sekaligus memindahkan kedaulatan rakyat ke kedaulatan partai. Prosedur recall bagi anggota DPRD, baik melalui partai secara langsung maupun melalui keluhan publik kepada Dewan Honor Unjur, tetap dilakukan melalui mekanisme keputusan partai. Namun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhi alasan recall.

Berdasarkan analisis, regulasi recall partai politik atas anggota DPRD pada PP No.12 Tahun 2018 mengandung implikasi hukum yang membatasi hak politik anggota DPRD serta menimbulkan konsekuensi bagi keanggotaan DPRD ketika status anggota partai diakhiri.Juga, regulasi tersebut menciptakan kepastian hukum bagi partai politik dalam melakukan recall anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 99 PP.Oleh karena itu, diperlukan analisis dan evaluasi mendalam tentang pelaksanaan mekanisme pemecatan sementara anggota DPRD.

Berikut tiga pengembangan penelitian lanjutan yang dapat diambil dari studi ini: 1. Meneliti dampak recall partai politik terhadap kinerja legislatif anggota DPRD, terfokus pada indikator kinerja sebelum dan sesudah recall di tingkat provinsi, guna mengukur efeknya terhadap representasi rakyat. 2. Mengevaluasi mekanisme hukum yang tersedia bagi anggota DPRD untuk menanggapi, menolak, atau mengajukan banding atas recall, mengidentifikasi hambatan prosedural serta menyusun rekomendasi perbaikan prosedur pengadilan atau lembaga pengawasan. 3. Membandingkan sistem recall partai politik di Indonesia dengan skema recall di negara Asia Tenggara, menilai praktik terbaik, hambatan, dan pelajaran yang dapat diadaptasi demi menegakkan kedaulatan rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori tata hukum dan praktik demokrasi di Indonesia.

File size199.68 KB
Pages9
DMCAReportReport

ads-block-test