UMMUMM

Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum

Otoritas pemberian izin bagi perusahaan modal ventura di Indonesia bersifat dual yaitu lembaga keuangan (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) dan kementerian keuangan (Kemen Keuangan). Kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama namun terikat oleh regulasi yang berbeda, sehingga seringkali menemui tumpang tindih dan konflik otoritas. Studi ini meninjau regulasi Presiden Nomor 9/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK‑010/2012, serta Peraturan OJK Nomor 34/POJK‑05/2015, dan mengkaji basis hukum, mekanisme delegasi, serta prinsip lex posterior derogat priori dalam pengaturan izin VCC. Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan otoritas migrasi ke OJK merupakan kebijakan gradual yang memerlukan koordinasi terperinci untuk menghindari keberatan hukum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penciptaan undang‑undang khusus atas VCC dan peningkatan sistem pengawasan berbasis data.

Otoritas OJK secara khusus berwenang memberikan izin untuk perusahaan modal ventura, menggantikan fungsi kementerian keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan.Perpaduan regulasi lama dan baru diselaraskan melalui prinsip lex posterior derogat priori sehingga aturan terbaru berlaku.Perlu pembuatan undang‑undang khusus mengenai VCC untuk memfasilitasi proses izin dan pengawasan yang lebih tuntas.

1. Bagaimana mekanisme koordinasi antara OJK dan Kemen Keuangan dapat dioptimalkan untuk menghindari tumpang tindih regulasi dalam pemberian izin VCC? 2. Apakah penerapan pendekatan berbasis risiko pendekatan risk-based dalam pengawasan VCC dapat meningkatkan efisiensi regulasi? 3. Bagaimana dampak implementasi undang‑undang khusus atas VCC terhadap pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia? 4. Sejauh mana integrasi sistem data digital (digital platform) memfasilitasi proses aplikasi dan monitoring izin VCC? 5. Apakah peraturan perundang‑undangan yang mengatur kepemilikan asing di VCC dapat diselaraskan dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional? 6. Bagaimana kerangka kerja tata kris (crisis management) dapat diterapkan pada VCC dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu? 7. Apakah adopsi prinsip tata kelola (governance) internasional dapat memperkuat kredibilitas dan transparansi VCC domestik? 8. Seberapa penting peran auditor independen dalam memastikan kepatuhan operasional VCC terhadap peraturan yang berlaku? 9. Apakah kolaborasi antara lembaga penelitian dan industri dapat memberikan data empiris untuk perbaikan regulasi VCC? 10. Bagaimana kebijakan insentif fiskal dapat dirancang untuk mendorong investasi modal ventura di sektor-sektor strategis di masa depan?.

File size293.53 KB
Pages9
DMCAReportReport

ads-block-test