UIDUID

Reformasi HukumReformasi Hukum

Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan pertentangan lama yang hadir kembali ditataran praktik antara penegak hukum dengan notaris mengingat pasal tersebut pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Polemik dan perdebatan antara perlindungan hukum jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum pidana akan berlarut‑larut apabila tidak ditemukan jalan keluar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaan jabatan notaris) dengan tata cara pemeriksaan terhadap kerahasiaan informasi jabatan lainnya serta hambatan pelaksanaan Pasal 66 UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya, dan mengusulkan perubahan peraturan serta peningkatan harmonisasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan organisasi notaris.

Pengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkan penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga diperlukan perubahan regulasi untuk mengurangi konflik.Konflik kepentingan antara perlindungan hukum jabatan notaris dan penegakan hukum pidana muncul karena keduanya berlandaskan pada ketentuan undang‑undang yang memberikan wewenang setara, yang menyebabkan hambatan dalam praktik.Oleh karena itu, penyelarasan prosedur pemeriksaan akta pada tingkat penyelidikan serta harmonisasi antar lembaga penegak hukum dan organisasi notaris diperlukan untuk memastikan kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak penerapan pemeriksaan akta secara wajib bersama antara majelis kehormatan notaris dan aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan terhadap kecepatan penyelesaian perkara dan rasa keadilan yang dirasakan para pihak; selanjutnya, analisis perbandingan lintas profesi mengenai regulasi kerahasiaan (notaris, kedokteran, perbankan) dapat menghasilkan kerangka kerja terpadu yang menyeimbangkan kepentingan privasi dan kebutuhan penegakan hukum; terakhir, evaluasi transparansi keputusan Majelis Kehormatan Notaris melalui survei persepsi notaris dan penegak hukum dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi kepercayaan, kepatuhan, serta efektivitas kolaborasi inter‑institusi dalam konteks penegakan hukum pidana.

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN... ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/34267PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN ojs unud ac index php ActaComitas article view 34267
  2. jurnal perspektif. simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal... doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.25jurnal perspektif simpan rahasia kedokteran kewajiban saksi ahli perspektif kajian pembangunan jurnal doi 10 30742 perspektif v18i3 25
Read onlineRead online
File size232.78 KB
Pages20
DMCAReportReport

Related /

juris Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Jakarta Melalui Proses Konsiliasi Dispute Settlement Effectiveness By The Jakarta Consumer Dispute Settlement Agenc 2022More at 2022

UIDUID Permasalahan yang dibahas yaitu tentang hambatan yang dihadapi BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen dan efektivitas penyelesaian sengketaPermasalahan yang dibahas yaitu tentang hambatan yang dihadapi BPSK Jakarta dalam proses penyelesaian sengketa konsumen dan efektivitas penyelesaian sengketa

juris Aspek Hukum Penjualan Produk Co branding pada Loka Pasar E commerce tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia Legal Aspect of Selling Co branding Products at Market Place 2022More at 2022

UIDUID Penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, dalam hal menjawab permasalahan serupa. Dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat,Penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, dalam hal menjawab permasalahan serupa. Dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat,

juris Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat The Urgency Ratification RUU PDP to the Protection Data Leakage Receive SMS Dana Cepat 2022More at 2022

UIDUID Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bentuk kejahatan cyber dan perlindungan hukum kebocoran data menurut RUU PDP. Metode penelitian yang digunakanTujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bentuk kejahatan cyber dan perlindungan hukum kebocoran data menurut RUU PDP. Metode penelitian yang digunakan

juris Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orangtua Pada Masa Pandemi Covid 19 Cancellation of Marriage for Girls Under the Minimum Age Due to Elements of C 2022More at 2022

UIDUID Perkawinan dini didasari paksaan dari orangtua untuk lepas dari permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibat hukum terhadap perkawinan dini yangPerkawinan dini didasari paksaan dari orangtua untuk lepas dari permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibat hukum terhadap perkawinan dini yang

Useful /

juris Hubungan Dukungan Sosial Beban Belajar Kecerdasan Emosional Kejenuhan dan Prestasi Belajar Matematika 2024More at 2024

UNDIKSHAUNDIKSHA Sampel dalam penelitian sebanyak 377 siswa yang didapat dari total anggota populasi 6658 siswa menggunakan teknik area proportional simple random sampling.Sampel dalam penelitian sebanyak 377 siswa yang didapat dari total anggota populasi 6658 siswa menggunakan teknik area proportional simple random sampling.

juris The Model Of Employee s Performance Of Islamic Education Agencies In Bandung 2022More at 2022

DINASTIPUBDINASTIPUB Berarti motivasi kerja ditentukan oleh kepemimpinan yang diberikan. Dimensi kepemimpinan yang paling dominan adalah sikap terhadap manusia. Budaya organisasiBerarti motivasi kerja ditentukan oleh kepemimpinan yang diberikan. Dimensi kepemimpinan yang paling dominan adalah sikap terhadap manusia. Budaya organisasi

juris Analysis of The Effect of FTSE 100 Nikkei 225 and Dow Jones Industrial Average on Composite Stock Index in Indonesia Stock Exchange 2022More at 2022

DINASTIPUBDINASTIPUB Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel indeks DJIA dan indeks FTSE 100 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks SahamHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel indeks DJIA dan indeks FTSE 100 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Saham

juris Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple 2022More at 2022

UIDUID Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4. 061 sengketa yang menjadi tunggakanMetode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4. 061 sengketa yang menjadi tunggakan

ads-block-test