UIDUID

Reformasi HukumReformasi Hukum

Hak atas merek merupakan hak yang bersifat monopoli, yang hanya dapat digunakan oleh pemilik merek untuk menggunakan mereknya secara penuh tanpa adanya pihak lain tanpa seizinnya untuk menggunakan merek tersebut. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam penggunaan e-commerce sebagai sarana transaksi mengakibatkan hak atas merek yang bersifat monopoli dilanggar haknya. Merek terkenal yang telah memiliki citranya masing-masing seringkali mengadakan kolaborasi dengan merek terkenal lainnya untuk menghasilkan produk yang bersifat edisi terbatas, membuat produk tersebut tinggi peminat. Sayangnya kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menjual produk kolaborasi antar merek terkenal serupa pada e-commerce dengan cara melanggar hak yang dimiliki oleh kedua merek terkenal. Permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual produk co-branding dengan mengatasnamakan kedua merek terkenal dan akan dikaji juga mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal, sebagai pihak yang dilanggar haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk co-branding tanpa seizin pemegang hak merek serta ditujukan untuk menentukan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal atas hak mereknya yang dilanggar. Penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, dalam hal menjawab permasalahan serupa. Dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat, akan dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hak merek kedua merek terkenal merupakan tindakan passing off serta terhadap merek yang dilanggar haknya memiliki hak untuk melindungi mereknya baik mengajukan gugatan secara perdata, pidana, administrasi maupun dilakukan secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penjualan produk co-branding tanpa seizin pemegang hak atas merek terkenal telah mendatangkan kerugian yang ditimbulkan oleh kedua merek terkenal, baik penerima lisensi maupun pemberi lisensi.Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan memalsukan produk co-branding milik pihak lain adalah berbentuk passing off.Passing off sendiri belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, namun dengan menelaah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku usaha telah melanggar hak yang dimiliki oleh kedua pihak (penerima lisensi dan pemberi lisensi) serta telah melawan hukum.Dengan mengacu kepada Pasal 21 dan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Merek serta Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas merek milik pihak lain.

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada efek jangka panjang dari pelanggaran merek dalam industri e-commerce, dengan mengkaji dampaknya terhadap persepsi konsumen dan nilai jual produk co-branding. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi kerangka kerja hukum yang lebih kokoh untuk melindungi merek terkenal dari praktik penjualan tanpa izin, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang terus berubah. Saran lainnya ialah melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang kesadaran masyarakat mengenai hak-hak merek dan perlunya edukasi tentang pentingnya menghormati kekayaan intelektual dalam era digital ini.

  1. Co-Branding Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image | Pratama | Strategic : Jurnal Pendidikan Manajemen... doi.org/10.17509/strategic.v17i1.17531Co Branding Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Pratama Strategic Jurnal Pendidikan Manajemen doi 10 17509 strategic v17i1 17531
  2. Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu | Abdurahman | Aktualita : Jurnal... ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/6056Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu Abdurahman Aktualita Jurnal ejournal unisba ac index php aktualita article view 6056
  1. #hak merek#hak merek
Read onlineRead online
File size237.04 KB
Pages19
DMCAReportReport

Related /

juris Analysis Of The Influence From Cr Eps Roe Der On Stock Prices At Basic Industry And Chemical Sectors During Year Of 2017 2022More at 2022

DINASTIPUBDINASTIPUB Berdasarkan analisis pengaruh Current Ratio, Earning Per Share, Return on Equity, dan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham, kesimpulan yang dapatBerdasarkan analisis pengaruh Current Ratio, Earning Per Share, Return on Equity, dan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham, kesimpulan yang dapat

juris Problematika Penerapan Pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris terhadap Penegakan Hukum Pidana Problems with the Application of Article 66 of the Law on Notary Positions on Criminal Law Enforcement 2022More at 2022

UIDUID Pengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkanPengungkapan rahasia medis dan perbankan bersifat relatif dan wajib dibuka untuk kepentingan penegakan hukum pidana, sedangkan Pasal 66 UUJN memungkinkan

juris Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple 2022More at 2022

UIDUID Pengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhanaPengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhana

juris Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Jakarta Melalui Proses Konsiliasi Dispute Settlement Effectiveness By The Jakarta Consumer Dispute Settlement Agenc 2022More at 2022

UIDUID Hasil analisa bahwa proses konsiliasi dimulai dengan pengaduan, dilakukan prasidang dan barulah dilaksanakan sidang untuk membacakan putusan. Faktor-faktorHasil analisa bahwa proses konsiliasi dimulai dengan pengaduan, dilakukan prasidang dan barulah dilaksanakan sidang untuk membacakan putusan. Faktor-faktor

Useful /

juris The Community Management Strategies in the Jaga Hutan Borneo Program in Martadinata Village 2024More at 2024

PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Ekosistem alam, air dan vegetasi yang menjadi wilayah konservasi Balai Taman Nasional Kutai, menjadi sasaran tindak ilegal yang tidak bertanggung jawab.Ekosistem alam, air dan vegetasi yang menjadi wilayah konservasi Balai Taman Nasional Kutai, menjadi sasaran tindak ilegal yang tidak bertanggung jawab.

juris Effect of Reward and Work Environment on Employee Performance Through Work Satisfaction as a Mediation Study on Employees of PT International Chemical Industry 2022More at 2022

DINASTIPUBDINASTIPUB Selain itu, kepuasan kerja juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Secara tidak langsung, reward dan lingkungan kerja meningkatkanSelain itu, kepuasan kerja juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Secara tidak langsung, reward dan lingkungan kerja meningkatkan

juris Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat The Urgency Ratification RUU PDP to the Protection Data Leakage Receive SMS Dana Cepat 2022More at 2022

UIDUID Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bentuk kejahatan cyber dan perlindungan hukum kebocoran data menurut RUU PDP. Metode penelitian yang digunakanTujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bentuk kejahatan cyber dan perlindungan hukum kebocoran data menurut RUU PDP. Metode penelitian yang digunakan

juris Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orangtua Pada Masa Pandemi Covid 19 Cancellation of Marriage for Girls Under the Minimum Age Due to Elements of C 2022More at 2022

UIDUID Perkawinan dini didasari paksaan dari orangtua untuk lepas dari permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibat hukum terhadap perkawinan dini yangPerkawinan dini didasari paksaan dari orangtua untuk lepas dari permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibat hukum terhadap perkawinan dini yang

ads-block-test