STAIMAARIFSTAIMAARIF

Al-Fatih: Jurnal Studi IslamAl-Fatih: Jurnal Studi Islam

Perlindungan hukum terhadap anak yatim minim perhatian dari pemerintah, terutama terkait hak-hak hukum dan jaminan nafkah, merupakan isu fundamental dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran krusial Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peradilan Agama sebagai instrumen formal negara dalam menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan anak yatim. KHI berfungsi sebagai landasan hukum materiil, secara spesifik mengatur hak perwalian pada Pasal 107 dan hadhanah pada Pasal 105, serta menjamin hak ekonomi melalui ketentuan waris dan konsep inovatif wasiat wajibah pada Pasal 209 bagi cucu yang kehilangan ayah. Sementara itu, Peradilan Agama berperan sebagai pilar penegakan hukum yudikatif. Lembaga ini memiliki wewenang menetapkan perwalian yang sah, mengawasi harta anak yang belum dewasa, dan mengeksekusi pembagian warisan untuk memastikan bagian anak yatim terpenuhi dan terlindungi dari penyalahgunaan. Sinergi antara KHI sebagai norma dan Peradilan Agama sebagai eksekutor sangat vital dalam menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif, menjamin hak-hak sipil anak yatim, serta menjamin keberlanjutan nafkah mereka di tengah kerentanan ekonomi dan sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peradilan Agama merupakan fondasi penting dalam perlindungan hukum serta penjaminan nafkah bagi anak yatim di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi tantangan substansial.Meskipun KHI menyediakan kerangka normatif yang kuat, Peradilan Agama perlu memperkuat peran pengawasan proaktif dan menyelaraskan standar nafkah untuk mengatasi kesenjangan akses keadilan dan konsistensi yurisprudensi.Dengan meningkatkan mekanisme eksekusi dan pengawasan pasca‑putusan, perlindungan hukum bagi anak yatim dapat menjadi lebih optimal.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana sistem pemantauan digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perwalian serta aset anak yatim, dengan menguji efektivitas platform daring dalam memfasilitasi pelaporan dan audit oleh Peradilan Agama. Selain itu, studi komparatif antara mekanisme trust atau Baitul Mal dengan kerangka perwalian tradisional di Indonesia dapat mengidentifikasi model keuangan yang lebih berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang anak yatim, menilai aspek legal, administratif, dan dampak sosialnya. Selanjutnya, analisis perbedaan regional dalam putusan Peradilan Agama mengenai besaran nafkah dapat mengungkap faktor-faktor penyebab ketidakkonsistenan, sehingga memungkinkan penyusunan pedoman standar nasional yang mengurangi disparitas dan memperkuat kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

  1. #manajemen pendidikan#manajemen pendidikan
  2. #peradilan agama#peradilan agama
Read online
File size407.94 KB
Pages9
Short Linkhttps://juris.id/p-2cq
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test