UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumAturan kekuatan hukum akhir dan mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment sebelumnya tidak diatur dalam perundang-undangan. Setelah dikeluarkannya PMK No. 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5), hal ini menimbulkan masalah hukum terkait isi materinya. Riset ini bertujuan mengisi kekosongan aturan mengenai sifat akhir dan kewajiban putusan Mahkamah Konstitusi dalam impeachment yang sebelumnya tidak tercantum di perundang-undangan.
Kesimpulan riset ini adalah bahwa ratio legis PMK No.21 Tahun 2009 mengisi kekosongan peraturan tentang finalitas dan kewajiban putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment, yang sebelumnya tidak diatur.Putusan impeachment tidak bersifat otomatis mengikat tanpa proses DPR dan MPR.Terdapat perbedaan sifat keputusan antara pasal 24C dan 7B UUD 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Peneliti sebaiknya melakukan studi tentang dasar hukum PMK 21/2009 dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, perlu penelitian perbandingan tentang mekanisme impeachment di negara-negara lain yang menggunakan sistem konstitusi presidential. Studi lanjutan juga bisa mengkaji dampak putusan impeachment Mahkamah Konstitusi terhadap independensi yudisial dan stabilitas politik negara. Penelitian tentang efektivitas kewajiban DPR dan MPR dalam menindaklanjuti putusan impeachment melalui kerangka hukum formal juga layak dilakukan.
| File size | 548.9 KB |
| Pages | 10 |
| Short Link | https://juris.id/p-cJ |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Penelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. MetodePenelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. Metode
UMMUMM Oleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktuOleh karena itu, penundaan pemilihan umum hanya boleh dilakukan karena kondisi darurat (hanya jika diperlukan) dengan tiga kriteria. hanya dalam waktu
UMMUMM Hasil penelitian menemukan bahwa kerja digital bukan hanya terbatas pada ranah digital semata, tetapi juga berdampak pada berbagai aktivitas, mengubahHasil penelitian menemukan bahwa kerja digital bukan hanya terbatas pada ranah digital semata, tetapi juga berdampak pada berbagai aktivitas, mengubah
UMMUMM Penelitian ini mengkaji evolusi korupsi sebagai tindak kejahatan lintas batas serta kontribusi ASEAN dalam memperkuat kerja sama internasional untuk pemulihanPenelitian ini mengkaji evolusi korupsi sebagai tindak kejahatan lintas batas serta kontribusi ASEAN dalam memperkuat kerja sama internasional untuk pemulihan
UMMUMM Mediasi juga mampu melahirkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak sehingga bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Upaya-upaya penyelesaian sengketaMediasi juga mampu melahirkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak sehingga bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Upaya-upaya penyelesaian sengketa
UMMUMM Juga, regulasi tersebut menciptakan kepastian hukum bagi partai politik dalam melakukan recall anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 99 PP. OlehJuga, regulasi tersebut menciptakan kepastian hukum bagi partai politik dalam melakukan recall anggota DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 99 PP. Oleh
UMMUMM Kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme informal berdasarkan panduan standar, seperti diversi melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegakKasus dapat diselesaikan melalui mekanisme informal berdasarkan panduan standar, seperti diversi melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak
UMMUMM 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, ketentuan3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, ketentuan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Profesionalisasi manajemen universitas memerlukan pengelolaan oleh pemimpin yang berkompeten untuk mengubah peluang menjadi keuntungan. Hal ini melibatkanProfesionalisasi manajemen universitas memerlukan pengelolaan oleh pemimpin yang berkompeten untuk mengubah peluang menjadi keuntungan. Hal ini melibatkan
UMMUMM Namun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatasNamun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatas
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan
UINUIN Poligami ulama Madura dipengaruhi oleh faktor kebutuhan seksual dan otoritas ulama Madura, serta budaya hidup masyarakat Madura yang taat beragama danPoligami ulama Madura dipengaruhi oleh faktor kebutuhan seksual dan otoritas ulama Madura, serta budaya hidup masyarakat Madura yang taat beragama dan