UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumAturan kekuatan hukum akhir dan mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment sebelumnya tidak diatur dalam perundang-undangan. Setelah dikeluarkannya PMK No. 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5), hal ini menimbulkan masalah hukum terkait isi materinya. Riset ini bertujuan mengisi kekosongan aturan mengenai sifat akhir dan kewajiban putusan Mahkamah Konstitusi dalam impeachment yang sebelumnya tidak tercantum di perundang-undangan.
Kesimpulan riset ini adalah bahwa ratio legis PMK No.21 Tahun 2009 mengisi kekosongan peraturan tentang finalitas dan kewajiban putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment, yang sebelumnya tidak diatur.Putusan impeachment tidak bersifat otomatis mengikat tanpa proses DPR dan MPR.Terdapat perbedaan sifat keputusan antara pasal 24C dan 7B UUD 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Peneliti sebaiknya melakukan studi tentang dasar hukum PMK 21/2009 dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, perlu penelitian perbandingan tentang mekanisme impeachment di negara-negara lain yang menggunakan sistem konstitusi presidential. Studi lanjutan juga bisa mengkaji dampak putusan impeachment Mahkamah Konstitusi terhadap independensi yudisial dan stabilitas politik negara. Penelitian tentang efektivitas kewajiban DPR dan MPR dalam menindaklanjuti putusan impeachment melalui kerangka hukum formal juga layak dilakukan.
| File size | 548.9 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
STMIKISTMIKI Baik faktor internal (kepercayaan diri, keteguhan) maupun eksternal (stabilitas ekonomi‑politik, fasilitas pendidikan, akses modal) memengaruhi keberhasilanBaik faktor internal (kepercayaan diri, keteguhan) maupun eksternal (stabilitas ekonomi‑politik, fasilitas pendidikan, akses modal) memengaruhi keberhasilan
MKRIMKRI Artikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannyaArtikel ini bertujuan melakukan kritik terhadap metode Omnibus dalam Pasal 64 (1) huruf b UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapannya
UntikaUntika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi
MKRIMKRI Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan kegagalan sistemik partai politik, ditandai oleh lemahnya kaderisasi, dominasi elite,Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan kegagalan sistemik partai politik, ditandai oleh lemahnya kaderisasi, dominasi elite,
APTKLHIAPTKLHI Penelitian di bidang kehutanan sangat penting dalam konservasi hutan, pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, memberikan informasi kebijakan, mendorongPenelitian di bidang kehutanan sangat penting dalam konservasi hutan, pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, memberikan informasi kebijakan, mendorong
PENCERAHPENCERAH Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6Secara khusus, penelitian mengevaluasi bagaimana status hukum diskresi sebagai objek sengketa telah berkembang setelah berlakunya Undang‑Undang No. 6
NEOLECTURANEOLECTURA Adapun penyimpangannya terlihat pada proses permohonan, analisis, persetujuan, penggunaan, serta pembayaran kembali kredit. Penelitian ini menyimpulkanAdapun penyimpangannya terlihat pada proses permohonan, analisis, persetujuan, penggunaan, serta pembayaran kembali kredit. Penelitian ini menyimpulkan
ALJAMIAHALJAMIAH Bahasa Arab merupakan bahasa komunikasi sehari-hari orang Yahudi Yathrib, dengan beberapa orang Yahudi berasal dari Arab yang memeluk agama Yahudi danBahasa Arab merupakan bahasa komunikasi sehari-hari orang Yahudi Yathrib, dengan beberapa orang Yahudi berasal dari Arab yang memeluk agama Yahudi dan
Useful /
UntikaUntika Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinyaTemuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan mereka dalam memantau proyek fisik dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran mampu menekan celah terjadinya
UntikaUntika Praktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secaraPraktik promosi produk overclaim yang dilakukan oleh influencer dalam promosi produk merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secara
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mataBerdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata
APTKLHIAPTKLHI Terapi hutan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari jasa lingkungan hutan. Terapi hutan juga diterapkan di seluruhTerapi hutan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari jasa lingkungan hutan. Terapi hutan juga diterapkan di seluruh