UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumOtoritas pemberian izin bagi perusahaan modal ventura di Indonesia bersifat dual yaitu lembaga keuangan (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) dan kementerian keuangan (Kemen Keuangan). Kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama namun terikat oleh regulasi yang berbeda, sehingga seringkali menemui tumpang tindih dan konflik otoritas. Studi ini meninjau regulasi Presiden Nomor 9/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK‑010/2012, serta Peraturan OJK Nomor 34/POJK‑05/2015, dan mengkaji basis hukum, mekanisme delegasi, serta prinsip lex posterior derogat priori dalam pengaturan izin VCC. Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan otoritas migrasi ke OJK merupakan kebijakan gradual yang memerlukan koordinasi terperinci untuk menghindari keberatan hukum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penciptaan undang‑undang khusus atas VCC dan peningkatan sistem pengawasan berbasis data.
Otoritas OJK secara khusus berwenang memberikan izin untuk perusahaan modal ventura, menggantikan fungsi kementerian keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan.Perpaduan regulasi lama dan baru diselaraskan melalui prinsip lex posterior derogat priori sehingga aturan terbaru berlaku.Perlu pembuatan undang‑undang khusus mengenai VCC untuk memfasilitasi proses izin dan pengawasan yang lebih tuntas.
1. Bagaimana mekanisme koordinasi antara OJK dan Kemen Keuangan dapat dioptimalkan untuk menghindari tumpang tindih regulasi dalam pemberian izin VCC? 2. Apakah penerapan pendekatan berbasis risiko pendekatan risk-based dalam pengawasan VCC dapat meningkatkan efisiensi regulasi? 3. Bagaimana dampak implementasi undang‑undang khusus atas VCC terhadap pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia? 4. Sejauh mana integrasi sistem data digital (digital platform) memfasilitasi proses aplikasi dan monitoring izin VCC? 5. Apakah peraturan perundang‑undangan yang mengatur kepemilikan asing di VCC dapat diselaraskan dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional? 6. Bagaimana kerangka kerja tata kris (crisis management) dapat diterapkan pada VCC dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu? 7. Apakah adopsi prinsip tata kelola (governance) internasional dapat memperkuat kredibilitas dan transparansi VCC domestik? 8. Seberapa penting peran auditor independen dalam memastikan kepatuhan operasional VCC terhadap peraturan yang berlaku? 9. Apakah kolaborasi antara lembaga penelitian dan industri dapat memberikan data empiris untuk perbaikan regulasi VCC? 10. Bagaimana kebijakan insentif fiskal dapat dirancang untuk mendorong investasi modal ventura di sektor-sektor strategis di masa depan?.
| File size | 293.53 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
MJKPUBLISHERMJKPUBLISHER Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara terbatas. Hasil penelitian menunjukkanMetode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan
STKIPPGRIBLSTKIPPGRIBL Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur berdasarkan berbagai jurnal, regulasi, dan dokumen terkait keamanan dataPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur berdasarkan berbagai jurnal, regulasi, dan dokumen terkait keamanan data
E SIBERE SIBER Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan sistem data yang andal serta peningkatan literasi digital di kalangan profesional olahraga dan konselingPenelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan sistem data yang andal serta peningkatan literasi digital di kalangan profesional olahraga dan konseling
APTIIAPTII Selain itu, sistem ini mampu memperbaiki transparansi, keadilan, dan kecepatan dalam prosedur pemilihan penerima. Dengan adanya sistem ini, diharapkanSelain itu, sistem ini mampu memperbaiki transparansi, keadilan, dan kecepatan dalam prosedur pemilihan penerima. Dengan adanya sistem ini, diharapkan
UADUAD Operator yang berbasis di yurisdiksi permisif memanfaatkan celah doktrinal antara UU ITE/KUHP dan Hukum Perkawinan, menghasilkan dua defisit yang diperparah.Operator yang berbasis di yurisdiksi permisif memanfaatkan celah doktrinal antara UU ITE/KUHP dan Hukum Perkawinan, menghasilkan dua defisit yang diperparah.
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Dari aspek pencapaian tujuan, program penghapusan denda sempat efektif pada 2021–2022, tetapi mengalami penurunan signifikan pada 2023 karena kebijakanDari aspek pencapaian tujuan, program penghapusan denda sempat efektif pada 2021–2022, tetapi mengalami penurunan signifikan pada 2023 karena kebijakan
MANDALANURSAMANDALANURSA Selain itu, kerentanan sistemik meningkat karena kebijakan sektoral tidak selaras dengan strategi nasional. Kasus peretasan data BPJS Kesehatan pada tahunSelain itu, kerentanan sistemik meningkat karena kebijakan sektoral tidak selaras dengan strategi nasional. Kasus peretasan data BPJS Kesehatan pada tahun
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Untuk pembayaran dari transaksi yang terjadi dapat transfer antar rekening bank. Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan sistem e-commerce ini adalahUntuk pembayaran dari transaksi yang terjadi dapat transfer antar rekening bank. Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan sistem e-commerce ini adalah
Useful /
UADUAD Studi ini merekomendasikan peningkatan penilaian zona pertambangan rakyat, pengembangan peraturan daerah transparan, peningkatan mekanisme pengawasan danStudi ini merekomendasikan peningkatan penilaian zona pertambangan rakyat, pengembangan peraturan daerah transparan, peningkatan mekanisme pengawasan dan
UADUAD Skandal asuransi Jiwasraya mengungkap kelemahan besar dalam pengawasan hukum negara terhadap perusahaan milik negara, khususnya dalam tata kelola perusahaan,Skandal asuransi Jiwasraya mengungkap kelemahan besar dalam pengawasan hukum negara terhadap perusahaan milik negara, khususnya dalam tata kelola perusahaan,
UADUAD Hal ini mengikis pengakuan terhadap komunitas adat dan partisipasi yang bermakna, meskipun doktrin internasional yang konvergen melindungi identitas kolektif,Hal ini mengikis pengakuan terhadap komunitas adat dan partisipasi yang bermakna, meskipun doktrin internasional yang konvergen melindungi identitas kolektif,
UMMUMM Namun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhiNamun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhi