UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumOtoritas pemberian izin bagi perusahaan modal ventura di Indonesia bersifat dual yaitu lembaga keuangan (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) dan kementerian keuangan (Kemen Keuangan). Kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama namun terikat oleh regulasi yang berbeda, sehingga seringkali menemui tumpang tindih dan konflik otoritas. Studi ini meninjau regulasi Presiden Nomor 9/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK‑010/2012, serta Peraturan OJK Nomor 34/POJK‑05/2015, dan mengkaji basis hukum, mekanisme delegasi, serta prinsip lex posterior derogat priori dalam pengaturan izin VCC. Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan otoritas migrasi ke OJK merupakan kebijakan gradual yang memerlukan koordinasi terperinci untuk menghindari keberatan hukum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penciptaan undang‑undang khusus atas VCC dan peningkatan sistem pengawasan berbasis data.
Otoritas OJK secara khusus berwenang memberikan izin untuk perusahaan modal ventura, menggantikan fungsi kementerian keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan.Perpaduan regulasi lama dan baru diselaraskan melalui prinsip lex posterior derogat priori sehingga aturan terbaru berlaku.Perlu pembuatan undang‑undang khusus mengenai VCC untuk memfasilitasi proses izin dan pengawasan yang lebih tuntas.
1. Bagaimana mekanisme koordinasi antara OJK dan Kemen Keuangan dapat dioptimalkan untuk menghindari tumpang tindih regulasi dalam pemberian izin VCC? 2. Apakah penerapan pendekatan berbasis risiko pendekatan risk-based dalam pengawasan VCC dapat meningkatkan efisiensi regulasi? 3. Bagaimana dampak implementasi undang‑undang khusus atas VCC terhadap pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia? 4. Sejauh mana integrasi sistem data digital (digital platform) memfasilitasi proses aplikasi dan monitoring izin VCC? 5. Apakah peraturan perundang‑undangan yang mengatur kepemilikan asing di VCC dapat diselaraskan dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional? 6. Bagaimana kerangka kerja tata kris (crisis management) dapat diterapkan pada VCC dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu? 7. Apakah adopsi prinsip tata kelola (governance) internasional dapat memperkuat kredibilitas dan transparansi VCC domestik? 8. Seberapa penting peran auditor independen dalam memastikan kepatuhan operasional VCC terhadap peraturan yang berlaku? 9. Apakah kolaborasi antara lembaga penelitian dan industri dapat memberikan data empiris untuk perbaikan regulasi VCC? 10. Bagaimana kebijakan insentif fiskal dapat dirancang untuk mendorong investasi modal ventura di sektor-sektor strategis di masa depan?.
| File size | 293.53 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STKIPPGRIBLSTKIPPGRIBL Fenomena kebocoran data dan manipulasi akses sistem mengindikasikan kurangnya integritas dalam manajemen informasi. Pendidikan anti-korupsi dianggap mampuFenomena kebocoran data dan manipulasi akses sistem mengindikasikan kurangnya integritas dalam manajemen informasi. Pendidikan anti-korupsi dianggap mampu
PANDAWANPANDAWAN Menggunakan kerangka IPFS-KI, metodologi deskriptif-kualitatif, penelitian ini menyelidiki desain arsitektur, mekanisme operasional, dan implementasi duniaMenggunakan kerangka IPFS-KI, metodologi deskriptif-kualitatif, penelitian ini menyelidiki desain arsitektur, mekanisme operasional, dan implementasi dunia
POLTEKBANGMAKASSARPOLTEKBANGMAKASSAR Data yang berasal dari bandara atau entitas yang diizinkan pertama kali divalidasi di Pusat Informasi Aeronautika (PIA) Perum LPPNPI sebelum diserahkanData yang berasal dari bandara atau entitas yang diizinkan pertama kali divalidasi di Pusat Informasi Aeronautika (PIA) Perum LPPNPI sebelum diserahkan
E SIBERE SIBER Data dikumpulkan dari 178 partisipan melalui kuesioner terverifikasi dan dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Sciences. StatistikData dikumpulkan dari 178 partisipan melalui kuesioner terverifikasi dan dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Sciences. Statistik
APTIIAPTII Dalam pelaksanaannya, proses penentuan penerima calon PKH di Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya sering kali mengalami hambatan, terutama berkenaanDalam pelaksanaannya, proses penentuan penerima calon PKH di Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya sering kali mengalami hambatan, terutama berkenaan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA PT. Putra Sumber Abadi merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan electrical dan technical. Pembangunan situs e-commerce ini mengacuPT. Putra Sumber Abadi merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan electrical dan technical. Pembangunan situs e-commerce ini mengacu
UNEJUNEJ Deklarasi Proses Bali tentang Penyelundupan Orang, Perdagangan Orang dan Kejahatan Transnasional Terkait mengakui skala besar dan kompleksitas tantanganDeklarasi Proses Bali tentang Penyelundupan Orang, Perdagangan Orang dan Kejahatan Transnasional Terkait mengakui skala besar dan kompleksitas tantangan
UMUSLIMUMUSLIM Penelitian yang dilakukan dengan mencari data-data dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk menyusun laporan penelitian ini. BatasanPenelitian yang dilakukan dengan mencari data-data dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk menyusun laporan penelitian ini. Batasan
Useful /
STKIPPGRIBLSTKIPPGRIBL Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan model PRISMA 2020, yang memilih artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahunPenelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan model PRISMA 2020, yang memilih artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahun
UMMUMM Ekonomi Islam secara konseptual hadir di masyarakat melalui perluasan sektor keuangan syariah. Perbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensionalEkonomi Islam secara konseptual hadir di masyarakat melalui perluasan sektor keuangan syariah. Perbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional
UMMUMM 27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua,27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua,
UMMUMM Berdasarkan analisis, regulasi recall partai politik atas anggota DPRD pada PP No. 12 Tahun 2018 mengandung implikasi hukum yang membatasi hak politikBerdasarkan analisis, regulasi recall partai politik atas anggota DPRD pada PP No. 12 Tahun 2018 mengandung implikasi hukum yang membatasi hak politik