UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumOtoritas pemberian izin bagi perusahaan modal ventura di Indonesia bersifat dual yaitu lembaga keuangan (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) dan kementerian keuangan (Kemen Keuangan). Kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama namun terikat oleh regulasi yang berbeda, sehingga seringkali menemui tumpang tindih dan konflik otoritas. Studi ini meninjau regulasi Presiden Nomor 9/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK‑010/2012, serta Peraturan OJK Nomor 34/POJK‑05/2015, dan mengkaji basis hukum, mekanisme delegasi, serta prinsip lex posterior derogat priori dalam pengaturan izin VCC. Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan otoritas migrasi ke OJK merupakan kebijakan gradual yang memerlukan koordinasi terperinci untuk menghindari keberatan hukum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penciptaan undang‑undang khusus atas VCC dan peningkatan sistem pengawasan berbasis data.
Otoritas OJK secara khusus berwenang memberikan izin untuk perusahaan modal ventura, menggantikan fungsi kementerian keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan.Perpaduan regulasi lama dan baru diselaraskan melalui prinsip lex posterior derogat priori sehingga aturan terbaru berlaku.Perlu pembuatan undang‑undang khusus mengenai VCC untuk memfasilitasi proses izin dan pengawasan yang lebih tuntas.
1. Bagaimana mekanisme koordinasi antara OJK dan Kemen Keuangan dapat dioptimalkan untuk menghindari tumpang tindih regulasi dalam pemberian izin VCC? 2. Apakah penerapan pendekatan berbasis risiko pendekatan risk-based dalam pengawasan VCC dapat meningkatkan efisiensi regulasi? 3. Bagaimana dampak implementasi undang‑undang khusus atas VCC terhadap pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia? 4. Sejauh mana integrasi sistem data digital (digital platform) memfasilitasi proses aplikasi dan monitoring izin VCC? 5. Apakah peraturan perundang‑undangan yang mengatur kepemilikan asing di VCC dapat diselaraskan dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional? 6. Bagaimana kerangka kerja tata kris (crisis management) dapat diterapkan pada VCC dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu? 7. Apakah adopsi prinsip tata kelola (governance) internasional dapat memperkuat kredibilitas dan transparansi VCC domestik? 8. Seberapa penting peran auditor independen dalam memastikan kepatuhan operasional VCC terhadap peraturan yang berlaku? 9. Apakah kolaborasi antara lembaga penelitian dan industri dapat memberikan data empiris untuk perbaikan regulasi VCC? 10. Bagaimana kebijakan insentif fiskal dapat dirancang untuk mendorong investasi modal ventura di sektor-sektor strategis di masa depan?.
| File size | 293.53 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Apalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian uang yang digunakan pelakuApalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian uang yang digunakan pelaku
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif pemilik (prinsipal) pada kegiatan operasional memang tidak diperkenankan. Namun demikian pemilikHasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif pemilik (prinsipal) pada kegiatan operasional memang tidak diperkenankan. Namun demikian pemilik
UNIPASUNIPAS Berdasarkan hasil analisis Aplikasi E- Berpadu belum cukup efektif dipergunakan dalam pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, halBerdasarkan hasil analisis Aplikasi E- Berpadu belum cukup efektif dipergunakan dalam pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, hal
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Situasi ini berarti bahwa implementasi tiga dimensi modal ini, meskipun sedang berlangsung, belum sepenuhnya mencapai tingkat optimalitas yang diinginkan.Situasi ini berarti bahwa implementasi tiga dimensi modal ini, meskipun sedang berlangsung, belum sepenuhnya mencapai tingkat optimalitas yang diinginkan.
NEWINERANEWINERA Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pembangunan kapasitas institusi, reformasi digital imigrasi, dan penguatan kolaborasi multi-pemangku kepentingan.Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pembangunan kapasitas institusi, reformasi digital imigrasi, dan penguatan kolaborasi multi-pemangku kepentingan.
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Analisis menggunakan big data menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan penggunaan data yang lebih sedikit. Meskipun peluang yangAnalisis menggunakan big data menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan penggunaan data yang lebih sedikit. Meskipun peluang yang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas JasaDengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas Jasa
DINASTIREVDINASTIREV Komitmen organisasional memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, namun nilai rata-rata terendah dari komitmen organisasional adalah keinginan karyawanKomitmen organisasional memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, namun nilai rata-rata terendah dari komitmen organisasional adalah keinginan karyawan
Useful /
NEWINERANEWINERA 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang‑Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta data sekunder dari12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang‑Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta data sekunder dari
NEWINERANEWINERA The research concludes that the land certification policy through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is crucial for achieving legalThe research concludes that the land certification policy through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is crucial for achieving legal
UMMUMM 2 dan Article. 27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha2 dan Article. 27. 3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha
KKPKKP Lima lokus mikrosatelit dipilih dan dianalisis pada 160 individu ikan lele striped. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat genotip dari tiga lokus mikrosatelitLima lokus mikrosatelit dipilih dan dianalisis pada 160 individu ikan lele striped. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat genotip dari tiga lokus mikrosatelit