UMMUMM

Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum

Kecepatan evolusi teknologi sangat tinggi. Teknologi ini telah membawa kita ke dunia yang tak terbatas dan menjadi sekutu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menciptakan agen otonom visioner yang dapat melebihi kemampuan manusia dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia, disebut Artificial Intelligence (AI). Dalam implementasi AI di setiap bidang, seperti industri, kesehatan, pertanian, seni, dll. Konsekuensinya, AI dapat merusak kehidupan individu atau masyarakat yang dilindungi oleh hukum pidana. Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, hanya mengakui subjek hukum alami dan badan hukum (recht persoon) yang dapat dikenai sanksi pidana. AI saat ini dan dekatnya di masa depan memiliki peran penting di berbagai aspek, yang memengaruhi aspek pidana karena kerusakan yang diakibatkan. AI tidak memiliki status hukum yang memadai untuk dijelaskan dalam sistem pidana Indonesia. Dalam kertas ini, penulis akan menilai apakah sistem pidana Indonesia saat ini dapat menggugat tanggung jawab pidana intelijen buatan, serta menjelaskan siapa yang akan dikenai kemungkinan tanggung jawab pidana dari intelijen buatan.

Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, AI tidak dapat diproses melalui sanksi pidana dan masih memerlukan subjek alami atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana.Namun, di masa depan, jika AI menjadi lebih canggih dan mendekati manusia, AI harus diatur sebagai warga hukum.Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence, dan direct liability.Para ahli hukum di masa depan perlu merancang regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi AI untuk mencegah risiko atau kerugian di berbagai aspek dengan merevisi kode hukum pidana dan tata cara hukum.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kerangka hukum untuk menetapkan status hukum AI sebagai subjek tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, termasuk pembuatan kategori baru seperti badan hukum canggih. Selain itu, perlu kajian mendalam tentang batasan etika dalam pengembangan AI agar tidak melanggar hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Peneliti juga dapat mempelajari sistem hukum internasional sebagai perbandingan untuk mengadaptasi regulasi AI yang berlaku di negara lain ke dalam konteks hukum Indonesia.

  1. Dangerous Robots – Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... doi.org/10.2139/ssrn.3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy doi 10 2139 ssrn 3121905
  2. Dangerous Robots – Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... ssrn.com/abstract=3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy ssrn abstract 3121905
  1. #kesejahteraan sosial#kesejahteraan sosial
  2. #plausible hold ai#plausible hold ai
Read online
File size402.82 KB
Pages14
Short Linkhttps://juris.id/p-cH
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

JURIS Going Paperless in Education A Circular Economy Approach in Cambodian High Schools 2025More at 2025

RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT A quantitative descriptive approach was applied, using survey data from 148 students. Instrument validity and reliability were confirmed, and multipleA quantitative descriptive approach was applied, using survey data from 148 students. Instrument validity and reliability were confirmed, and multiple

JURIS Justification of the Thematic Legislation in Indonesia Justifikasi Pembentukan Undang Undang Tematik di Indonesia 2025More at 2025

MKRIMKRI 11 Tahun 2020 yang juga muncul kembali pada UU No. kesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan,11 Tahun 2020 yang juga muncul kembali pada UU No. kesulitan utama terletak pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan,

JURIS Constitutional Legitimacy and Institutional Behavior of Political Parties in the 2024 Regional Elections Legitimitasi Konstitusional dan Perilaku Kelembagaan Parpol dalam Calon Tunggal Pilkada 2024 2025More at 2025

MKRIMKRI Dengan demikian, demokrasi lokal dapat menjadi lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif. Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkanDengan demikian, demokrasi lokal dapat menjadi lebih kompetitif, partisipatif, dan substantif. Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan

JURIS Penelusuran Ide Proportionality dalam Pasal 28J 2 UUD NRI Tahun 1945 Tracing the Proportionality in Article 28J 2 UUD NRI Tahun 1945 2025More at 2025

MKRIMKRI Ketiga, praktik Mahkamah cenderung menggunakan penyeimbangan yang tidak terstruktur dan belum mengembangkan uji proporsionalitas bertahap yang disiplin.Ketiga, praktik Mahkamah cenderung menggunakan penyeimbangan yang tidak terstruktur dan belum mengembangkan uji proporsionalitas bertahap yang disiplin.

JURIS Analisis Perubahan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme Analysis of the Changing Threshold for Regional Head Candidacy from a Utilitarian Perspective 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap partisipasi politik lokal dalam perspektif utilitarianisme. Metode yang digunakanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap partisipasi politik lokal dalam perspektif utilitarianisme. Metode yang digunakan

JURIS Implementation of Mixed Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesia 2025More at 2025

MKRIMKRI Hasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen. Dengan demikian, sistem ini diharapkanHasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen. Dengan demikian, sistem ini diharapkan

JURIS The Concept Of A Mathematics Literacy Learning Model Based On Local Wisdom In Inclusive High Schools In Denpasar City 2025More at 2025

MAHADEWAMAHADEWA This study uses both quantitative and qualitative approaches. The quantitative results illustrate the analysis of the influence of local wisdom-based learningThis study uses both quantitative and qualitative approaches. The quantitative results illustrate the analysis of the influence of local wisdom-based learning

JURIS Systematic Survey Analysis of the Application of Artificial Intelligence Base Network on Grid Computing Techniques 2024More at 2024

AIRAAIRA In this study, researchers used the Systematic literature review method which identifies, evaluates and interprets all relevant research results relatedIn this study, researchers used the Systematic literature review method which identifies, evaluates and interprets all relevant research results related

Useful /

JURIS Studi Evaluasi Manajemen Kebutuhan Area Parkir Kendaraan di Blang Padang Kota Banda Aceh 2025More at 2025

UNIDA ACEHUNIDA ACEH Oleh karena itu, diperlukan perluasan lahan ruang parkir untuk kendaraan roda dua dan empat karena kapasitas yang tersedia belum memadai, dengan hasilOleh karena itu, diperlukan perluasan lahan ruang parkir untuk kendaraan roda dua dan empat karena kapasitas yang tersedia belum memadai, dengan hasil

JURIS Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indonesia 2022More at 2022

UMMUMM Penelitian ini bertujuan menentukan eksistensi dan posisi hukum ekonomi Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. KehadiranPenelitian ini bertujuan menentukan eksistensi dan posisi hukum ekonomi Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Kehadiran

JURIS Ratio Legis of The Constitutional Court Decision About Impeachment Is It Final and Binding 2022More at 2022

UMMUMM Setelah dikeluarkannya PMK No. 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5), hal ini menimbulkan masalah hukum terkait isi materinya. Riset ini bertujuan mengisi kekosonganSetelah dikeluarkannya PMK No. 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5), hal ini menimbulkan masalah hukum terkait isi materinya. Riset ini bertujuan mengisi kekosongan

JURIS Legal Regulation Authority to Grant Permits on the Venture Capital Company 2022More at 2022

UMMUMM Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan otoritas migrasi ke OJK merupakan kebijakan gradual yang memerlukan koordinasi terperinci untuk menghindari keberatanHasilnya menunjukkan bahwa peralihan otoritas migrasi ke OJK merupakan kebijakan gradual yang memerlukan koordinasi terperinci untuk menghindari keberatan

Subjects /

  1. #pengembangan kurikulum#pengembangan kurikulum
  2. #managing palm oil#managing palm oil
  3. #viral marketing#viral marketing
  4. #kontrol perilaku siswa#kontrol perilaku siswa
  5. #kepercayaan publik#kepercayaan publik
  6. #pembangunan berkelanjutan#pembangunan berkelanjutan
  7. #estimasi model#estimasi model
  8. #kualitas layanan#kualitas layanan

ads-block-test