UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKecepatan evolusi teknologi sangat tinggi. Teknologi ini telah membawa kita ke dunia yang tak terbatas dan menjadi sekutu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menciptakan agen otonom visioner yang dapat melebihi kemampuan manusia dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia, disebut Artificial Intelligence (AI). Dalam implementasi AI di setiap bidang, seperti industri, kesehatan, pertanian, seni, dll. Konsekuensinya, AI dapat merusak kehidupan individu atau masyarakat yang dilindungi oleh hukum pidana. Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, hanya mengakui subjek hukum alami dan badan hukum (recht persoon) yang dapat dikenai sanksi pidana. AI saat ini dan dekatnya di masa depan memiliki peran penting di berbagai aspek, yang memengaruhi aspek pidana karena kerusakan yang diakibatkan. AI tidak memiliki status hukum yang memadai untuk dijelaskan dalam sistem pidana Indonesia. Dalam kertas ini, penulis akan menilai apakah sistem pidana Indonesia saat ini dapat menggugat tanggung jawab pidana intelijen buatan, serta menjelaskan siapa yang akan dikenai kemungkinan tanggung jawab pidana dari intelijen buatan.
Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, AI tidak dapat diproses melalui sanksi pidana dan masih memerlukan subjek alami atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana.Namun, di masa depan, jika AI menjadi lebih canggih dan mendekati manusia, AI harus diatur sebagai warga hukum.Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence, dan direct liability.Para ahli hukum di masa depan perlu merancang regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi AI untuk mencegah risiko atau kerugian di berbagai aspek dengan merevisi kode hukum pidana dan tata cara hukum.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kerangka hukum untuk menetapkan status hukum AI sebagai subjek tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, termasuk pembuatan kategori baru seperti badan hukum canggih. Selain itu, perlu kajian mendalam tentang batasan etika dalam pengembangan AI agar tidak melanggar hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Peneliti juga dapat mempelajari sistem hukum internasional sebagai perbandingan untuk mengadaptasi regulasi AI yang berlaku di negara lain ke dalam konteks hukum Indonesia.
- Dangerous Robots â Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... doi.org/10.2139/ssrn.3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy doi 10 2139 ssrn 3121905
- Dangerous Robots â Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... ssrn.com/abstract=3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy ssrn abstract 3121905
| File size | 402.82 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UKIUKI Hubungan kerja sama antara Abe dan Ultra Mimi didasarkan pada pendekatan tumbuh bersama secara organik, dengan melibatkan pihak ketiga untuk legalitasHubungan kerja sama antara Abe dan Ultra Mimi didasarkan pada pendekatan tumbuh bersama secara organik, dengan melibatkan pihak ketiga untuk legalitas
UKIUKI Sebanyak 72% mahasiswa menginginkan kombinasi pembelajaran daring dan luring secara proporsional. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengembanganSebanyak 72% mahasiswa menginginkan kombinasi pembelajaran daring dan luring secara proporsional. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengembangan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Kesejahteraan anak merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian dalam perkara perkahwinan dan perceraian. Isu kesejahteraan anak biasanya muncul dalamKesejahteraan anak merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian dalam perkara perkahwinan dan perceraian. Isu kesejahteraan anak biasanya muncul dalam
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. HukumPenelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan konstitusional dan praktik implementasi tata kelola pertambangan di Indonesia. Hukum
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The study concludes that Law Number 30 of 2014 represents a significant advancement in regulating discretionary authority within Indonesian governmentThe study concludes that Law Number 30 of 2014 represents a significant advancement in regulating discretionary authority within Indonesian government
AIRAAIRA However, challenges related to computational overhead, scalability, and security must be addressed. Future research should focus on developing lightweightHowever, challenges related to computational overhead, scalability, and security must be addressed. Future research should focus on developing lightweight
OJSOJS Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) dengan sumberPendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) dengan sumber
UMMUMM Jual beli tanah yang dilakukan secara sepihak, atau tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum. Konsekuensi hukum dari jual beliJual beli tanah yang dilakukan secara sepihak, atau tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum. Konsekuensi hukum dari jual beli
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Untuk itu, diusulkan penambahan paragraf (5) dalam Pasal 66 UUJN yang menyatakan bahwa notaris yang menjalankan tugas dengan itikad baik dilindungi dariUntuk itu, diusulkan penambahan paragraf (5) dalam Pasal 66 UUJN yang menyatakan bahwa notaris yang menjalankan tugas dengan itikad baik dilindungi dari
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Illegal mining continues to thrive in various regions, causing severe environmental damage such as deforestation, water pollution, and soil erosion. TheIllegal mining continues to thrive in various regions, causing severe environmental damage such as deforestation, water pollution, and soil erosion. The
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, terutama bagi kelompokPasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, terutama bagi kelompok
UMMUMM Paving block dengan komposisi 20% cangkang telur memiliki kuat tekan 25,4 MPa, absorpsi air 3,2%, dan kepadatan 2,18 g/cm³ yang memenuhi standar SNI 03-0691-1996.Paving block dengan komposisi 20% cangkang telur memiliki kuat tekan 25,4 MPa, absorpsi air 3,2%, dan kepadatan 2,18 g/cm³ yang memenuhi standar SNI 03-0691-1996.