UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKecepatan evolusi teknologi sangat tinggi. Teknologi ini telah membawa kita ke dunia yang tak terbatas dan menjadi sekutu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menciptakan agen otonom visioner yang dapat melebihi kemampuan manusia dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia, disebut Artificial Intelligence (AI). Dalam implementasi AI di setiap bidang, seperti industri, kesehatan, pertanian, seni, dll. Konsekuensinya, AI dapat merusak kehidupan individu atau masyarakat yang dilindungi oleh hukum pidana. Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, hanya mengakui subjek hukum alami dan badan hukum (recht persoon) yang dapat dikenai sanksi pidana. AI saat ini dan dekatnya di masa depan memiliki peran penting di berbagai aspek, yang memengaruhi aspek pidana karena kerusakan yang diakibatkan. AI tidak memiliki status hukum yang memadai untuk dijelaskan dalam sistem pidana Indonesia. Dalam kertas ini, penulis akan menilai apakah sistem pidana Indonesia saat ini dapat menggugat tanggung jawab pidana intelijen buatan, serta menjelaskan siapa yang akan dikenai kemungkinan tanggung jawab pidana dari intelijen buatan.
Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, AI tidak dapat diproses melalui sanksi pidana dan masih memerlukan subjek alami atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana.Namun, di masa depan, jika AI menjadi lebih canggih dan mendekati manusia, AI harus diatur sebagai warga hukum.Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence, dan direct liability.Para ahli hukum di masa depan perlu merancang regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi AI untuk mencegah risiko atau kerugian di berbagai aspek dengan merevisi kode hukum pidana dan tata cara hukum.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kerangka hukum untuk menetapkan status hukum AI sebagai subjek tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, termasuk pembuatan kategori baru seperti badan hukum canggih. Selain itu, perlu kajian mendalam tentang batasan etika dalam pengembangan AI agar tidak melanggar hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Peneliti juga dapat mempelajari sistem hukum internasional sebagai perbandingan untuk mengadaptasi regulasi AI yang berlaku di negara lain ke dalam konteks hukum Indonesia.
- Dangerous Robots â Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... doi.org/10.2139/ssrn.3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy doi 10 2139 ssrn 3121905
- Dangerous Robots â Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... ssrn.com/abstract=3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy ssrn abstract 3121905
| File size | 402.82 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Penelitian menunjukkan bahwa IPM Indonesia dan Brunei Darussalam secara umum mengalami peningkatan tahunan, meskipun terdapat beberapa tahun dengan penurunanPenelitian menunjukkan bahwa IPM Indonesia dan Brunei Darussalam secara umum mengalami peningkatan tahunan, meskipun terdapat beberapa tahun dengan penurunan
DINASTIRESDINASTIRES Sistem common law di Inggris dan Amerika Serikat mengandalkan fleksibilitas interpretasi melalui preseden kasus dan penerapan doktrin tradisional sepertiSistem common law di Inggris dan Amerika Serikat mengandalkan fleksibilitas interpretasi melalui preseden kasus dan penerapan doktrin tradisional seperti
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Akibatnya, kehidupan yang harmonis dan bermutu dapat dipertahankan meskipun pengaruh teknologi melalui sosial media yang penuh paradoks dan kompleksitas.Akibatnya, kehidupan yang harmonis dan bermutu dapat dipertahankan meskipun pengaruh teknologi melalui sosial media yang penuh paradoks dan kompleksitas.
IUSIUS Peran ini memperkuat demokrasi dan memastikan kebijakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan ruang hukum dan institusionalPeran ini memperkuat demokrasi dan memastikan kebijakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan ruang hukum dan institusional
IUSIUS The establishment of regional marketplaces by local governments represents a concrete step towards fulfilling this obligation by offering a more equitableThe establishment of regional marketplaces by local governments represents a concrete step towards fulfilling this obligation by offering a more equitable
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang‑Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui perspektif Ibn Abdissalām, dengan kerangka kerja muwāzanah sebagai16 Tahun 2019 yang mengubah Undang‑Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui perspektif Ibn Abdissalām, dengan kerangka kerja muwāzanah sebagai
IUSIUS Tinjauan kritis terhadap studi sebelumnya mengungkapkan kesenjangan penelitian yang signifikan terkait perlindungan bagi komunitas hukum adat, khususnyaTinjauan kritis terhadap studi sebelumnya mengungkapkan kesenjangan penelitian yang signifikan terkait perlindungan bagi komunitas hukum adat, khususnya
USIUSI Pembangunan vila di Lembang berpotensi menjadi model pariwisata berkelanjutan yang dapat diterapkan di daerah lain. Dengan meningkatnya minat wisatawanPembangunan vila di Lembang berpotensi menjadi model pariwisata berkelanjutan yang dapat diterapkan di daerah lain. Dengan meningkatnya minat wisatawan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Secara formal, kewenangan penerbitan sertifikat berada di tangan BPN, sehingga BTN tidak dapat langsung dipersalahkan atas keterlambatan tersebut. Namun,Secara formal, kewenangan penerbitan sertifikat berada di tangan BPN, sehingga BTN tidak dapat langsung dipersalahkan atas keterlambatan tersebut. Namun,
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis putusan pengadilan yangPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis putusan pengadilan yang
DINASTIRESDINASTIRES Makalah ini merekomendasikan rekonstruksi komprehensif sistem pajak, termasuk penguatan pajak progresif, penegakan hukum yang setara, peningkatan transparansiMakalah ini merekomendasikan rekonstruksi komprehensif sistem pajak, termasuk penguatan pajak progresif, penegakan hukum yang setara, peningkatan transparansi
UINUIN Berdasarkan pemeriksaan terhadap Putusan tersebut, sebagian besar Putusan perceraian tidak menyebutkan ketentuan tentang pengasuhan anak. Artinya, SuratBerdasarkan pemeriksaan terhadap Putusan tersebut, sebagian besar Putusan perceraian tidak menyebutkan ketentuan tentang pengasuhan anak. Artinya, Surat