UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumKecepatan evolusi teknologi sangat tinggi. Teknologi ini telah membawa kita ke dunia yang tak terbatas dan menjadi sekutu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menciptakan agen otonom visioner yang dapat melebihi kemampuan manusia dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia, disebut Artificial Intelligence (AI). Dalam implementasi AI di setiap bidang, seperti industri, kesehatan, pertanian, seni, dll. Konsekuensinya, AI dapat merusak kehidupan individu atau masyarakat yang dilindungi oleh hukum pidana. Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, hanya mengakui subjek hukum alami dan badan hukum (recht persoon) yang dapat dikenai sanksi pidana. AI saat ini dan dekatnya di masa depan memiliki peran penting di berbagai aspek, yang memengaruhi aspek pidana karena kerusakan yang diakibatkan. AI tidak memiliki status hukum yang memadai untuk dijelaskan dalam sistem pidana Indonesia. Dalam kertas ini, penulis akan menilai apakah sistem pidana Indonesia saat ini dapat menggugat tanggung jawab pidana intelijen buatan, serta menjelaskan siapa yang akan dikenai kemungkinan tanggung jawab pidana dari intelijen buatan.
Dalam sistem pidana Indonesia saat ini, AI tidak dapat diproses melalui sanksi pidana dan masih memerlukan subjek alami atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana.Namun, di masa depan, jika AI menjadi lebih canggih dan mendekati manusia, AI harus diatur sebagai warga hukum.Untuk sekarang, terdapat tiga model untuk memasukkan AI ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu Perpetrator-via-another, Natural-probable-consequence, dan direct liability.Para ahli hukum di masa depan perlu merancang regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi AI untuk mencegah risiko atau kerugian di berbagai aspek dengan merevisi kode hukum pidana dan tata cara hukum.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kerangka hukum untuk menetapkan status hukum AI sebagai subjek tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, termasuk pembuatan kategori baru seperti badan hukum canggih. Selain itu, perlu kajian mendalam tentang batasan etika dalam pengembangan AI agar tidak melanggar hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Peneliti juga dapat mempelajari sistem hukum internasional sebagai perbandingan untuk mengadaptasi regulasi AI yang berlaku di negara lain ke dalam konteks hukum Indonesia.
- Dangerous Robots â Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... doi.org/10.2139/ssrn.3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy doi 10 2139 ssrn 3121905
- Dangerous Robots â Artificial Intelligence vs. Human Intelligence by Prof. Gabriel Hallevy... ssrn.com/abstract=3121905Dangerous Robots yAAAe Artificial Intelligence vs Human Intelligence by Prof Gabriel Hallevy ssrn abstract 3121905
| File size | 402.82 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-cH |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Kemajuan pesat teknologi adalah pedang bermata dua. Walaupun memberikan kemudahan akses informasi, juga membuka pintu akses tak terbatas, termasuk dataKemajuan pesat teknologi adalah pedang bermata dua. Walaupun memberikan kemudahan akses informasi, juga membuka pintu akses tak terbatas, termasuk data
UMMUMM Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjagaAnak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga
UMMUMM Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis preskriptif berdasarkan kajian perundang-undangan dan kasus yang mengintegrasikan prinsip-prinsipTulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis preskriptif berdasarkan kajian perundang-undangan dan kasus yang mengintegrasikan prinsip-prinsip
UMMUMM Beberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukanBeberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukan
UMMUMM Hasilnya, setidaknya 200 sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan sertifikat hak pakai diberikan kepada TNI, sehingga memberikan perlindunganHasilnya, setidaknya 200 sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan sertifikat hak pakai diberikan kepada TNI, sehingga memberikan perlindungan
UMMUMM Terakhir, budaya hukum yang lemah dalam menjaga hak upah seimbang memberikan implikasi pada pelanggaran hak asasi manusia dan tidak menjamin keberlanjutanTerakhir, budaya hukum yang lemah dalam menjaga hak upah seimbang memberikan implikasi pada pelanggaran hak asasi manusia dan tidak menjamin keberlanjutan
UMMUMM Namun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhiNamun, tidak ada kewenangan hukumnya bagi anggota DPRD untuk mengajukan upaya hukum terhadap recall dan menjamin hak kembali jika tidak terbukti memenuhi
UMMUMM Sengketa medik terjadi akibat rasa tidak puas pasien terhadap layanan medis.mediasi efektif mengurangi dampak negatif hukum litigasi seperti reputasi burukSengketa medik terjadi akibat rasa tidak puas pasien terhadap layanan medis.mediasi efektif mengurangi dampak negatif hukum litigasi seperti reputasi buruk
Useful /
CAHAYA ICCAHAYA IC Metode penelitian menggunakan metode eksperimen dengan sensor piezoelektrik sintera keramik (2 cm diameter), multimeter digital, insole sepatu, kapasitorMetode penelitian menggunakan metode eksperimen dengan sensor piezoelektrik sintera keramik (2 cm diameter), multimeter digital, insole sepatu, kapasitor
UMMUMM Bahan hukum primer dan sekunder serta sumber non-hukum digunakan sebagai data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dianalisis secaraBahan hukum primer dan sekunder serta sumber non-hukum digunakan sebagai data sekunder yang dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dianalisis secara
UMMUMM Khususnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menawarkan perlindungan secara eksklusif kepada pekerja migran legal, praktik yang mendiskriminasiKhususnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menawarkan perlindungan secara eksklusif kepada pekerja migran legal, praktik yang mendiskriminasi
UGMUGM Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh frekuensi dan variasi harga terhadap persepsi kualitas konsumen, tetapi tidak terjadi signifikansi pada keinginanPenelitian ini membuktikan adanya pengaruh frekuensi dan variasi harga terhadap persepsi kualitas konsumen, tetapi tidak terjadi signifikansi pada keinginan