UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumEkonomi Islam di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan ekonomi. Sistem ekonomi Islam juga telah menembus sektor riil dengan adanya berbagai jenis usaha syariah seperti makanan halal, farmasi, pakaian muslim, hingga pariwisata syariah. Penelitian ini bertujuan menentukan eksistensi dan posisi hukum ekonomi Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Kehadiran ekonomi Islam ditandai dengan maraknya lembaga keuangan berbasis syariah seperti perbankan syariah dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB). Posisi hukum ekonomi syariah di sistem hukum Indonesia tidak hanya karena pertimbangan sejarah dan populasi mayoritas Islam, tetapi kebutuhan masyarakat luas.
Ekonomi Islam secara konseptual hadir di masyarakat melalui perluasan sektor keuangan syariah.Perbedaan utama ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada ideologi yang berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Hadis.Hukum ekonomi syariah berdiri sejajar dengan hukum konvensional, namun berdasarkan prinsip keadilan.Kehadiran KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) diperlukan untuk mengatasi disparitas putusan peradilan di Indonesia.
Penelitian lanjutan perlu dikembangkan terkait penerapan KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) sebagai acuan hukum tunggal di Indonesia, evaluasi integrasi nilai syariah dalam sektor non-tradisional seperti teknologi dan kripto ekonomi, serta analisis kompatibilitas hukum ekonomi syariah dengan prinsip Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. Penelitian juga dapat memastikan keseimbangan antara prinsip keadilan syariah dengan perlindungan hak konsumen non-muslim dalam praktik ekonomi modern.
| File size | 292.26 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan paradigma dalam ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dengan mengganti persyaratanPutusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan paradigma dalam ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah dengan mengganti persyaratan
UMMUMM Pengajuan kepailitan perusahaan efek kini diatur oleh POJK Nomor 21 Tahun 2022 dan dapat diajukan oleh perusahaan efek, kreditor, atau atas inisiatif OJKPengajuan kepailitan perusahaan efek kini diatur oleh POJK Nomor 21 Tahun 2022 dan dapat diajukan oleh perusahaan efek, kreditor, atau atas inisiatif OJK
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.
UMMUMM Studi ini menyarankan harmonisasi regulasi internasional, pembentukan badan independen untuk asset recovery, serta penguatan kerja sama sipil-informalStudi ini menyarankan harmonisasi regulasi internasional, pembentukan badan independen untuk asset recovery, serta penguatan kerja sama sipil-informal
UMMUMM Paradigma efektivitas dan efisiensi peradilan tercipta sebagai respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan hukum. Transformasi digital melaluiParadigma efektivitas dan efisiensi peradilan tercipta sebagai respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan hukum. Transformasi digital melalui
UMMUMM Teknologi ini telah membawa kita ke dunia yang tak terbatas dan menjadi sekutu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menciptakan agen otonom visionerTeknologi ini telah membawa kita ke dunia yang tak terbatas dan menjadi sekutu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menciptakan agen otonom visioner
UMMUMM Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, latar belakang pengaturan mengenai ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentanganBerdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, latar belakang pengaturan mengenai ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan
UMMUMM Justice restorative adalah pendekatan untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan guna mencapai keadilanJustice restorative adalah pendekatan untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan guna mencapai keadilan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Hal ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia, kontrol keuangan, dan pengelolaan konflik sebagai elemen kunci. Transformasi UIN Ar-Raniry menunjukkanHal ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia, kontrol keuangan, dan pengelolaan konflik sebagai elemen kunci. Transformasi UIN Ar-Raniry menunjukkan
UMMUMM Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,Namun, tantangan utama terletak pada inklusi dan literasi keuangan. Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi,
UMMUMM Artikel ini menganalisis norma hukum internasional dan nasional terkait hak kerja pengungsi serta aspek praktis tantangan yang dihadapi. Tujuan penelitianArtikel ini menganalisis norma hukum internasional dan nasional terkait hak kerja pengungsi serta aspek praktis tantangan yang dihadapi. Tujuan penelitian
UMMUMM Isi dari UU Pengelolaan Sampah belum menjelaskan secara eksplisit kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah, bahkan cenderung dialihkanIsi dari UU Pengelolaan Sampah belum menjelaskan secara eksplisit kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah, bahkan cenderung dialihkan