INKADHAINKADHA
Kariman: Jurnal Pendidikan KeislamanKariman: Jurnal Pendidikan KeislamanSengketa hak milik dan keperdataan lain merupakan kewenangan yang termasuk masih belia dan berada dalam yurisdiksi Peradilan Agama. Sejak undang-undang nomor 07 tahun 1989 dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terjadi perubahan kedua menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai konsekuensi dari perluasan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang sesuai dengan pasal 49 tersebut. Dihapusnya hak opsi dalam perkara waris dan perkara kebendaan lainnya seperti wasiat, hibah dan wakaf hingga masuknya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, tentu saja hal ini memperluas wilayah mengadili yang bukan hanya terletak dalam subjek sengketa saja namun objek yang terkait di dalamnya. Seringkali sengketa ada persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam kaitannya terhadap kewenangan mengadili. Maka dalam hal ini penulis akan membahas terkait batasan, cara penyelesaian hingga masalah lain yang dapat ditimbulkan akibat perluasan wewenang Pengadilan Agama tersebut yang berhubungan langsung dengan sengketa hak milik dan keperdataan lain di Pengadilan Agama.
Batasan sengketa hak milik dan keperdataan lain dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah seluruh gugatan keperdataan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009 adalah kewenangan Peradilan Umum, sementara di Pengadilan Agama adalah jika sengketa tersebut berkaitan langsung dengan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.Cara penyelesaian sengketa hak milik dan keperdataan lain di Pengadilan Agama adalah dengan dikumulasikan dengan perkara yang ada di Pengadilan Agama karena perkara tersebut dengan sendirinya menjadi perkara yang tidak bisa berdiri sendiri.Akibat yang akan ditimbulkan akibat perluasan wewenang Pengadilan Agama terkait sengketa hak milik dan Keperdataan lain adalah perluasan asas personalitas keislaman dengan memperhatikan siapa saja yang tunduk dan patuh terhadap hukum islam, pihak ketiga yang mengajukan keberatan hanya akan ditangguhkan jika perkara tersebut belum didaftarkan di pengadilan Agama, Pengadilan Agama juga berhak memutuskan suatu akta otentik tidak berkekuatan hukum tetap dan pengajuan pembatalan jual beli (baik oleh pihak ketiga sekalipun) dalam perkara Sengketa Hak Milik dan Keperdataan Lain adalah batal demi hukum mengacu pada pasal 1320 KUHPer ayat (3) dan (4).
Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam tentang efektivitas perluasan wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hak milik dan keperdataan lain, termasuk dampaknya terhadap asas personalitas keislaman. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diterapkan. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa hak milik yang melibatkan pihak ketiga non-Muslim untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
| File size | 403.44 KB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-22l |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,jugaSyarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga
IUSIUS Berdasarkan hasil penelitian ; (1). Kedudukan akta Risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing yakni akta risalahBerdasarkan hasil penelitian ; (1). Kedudukan akta Risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing yakni akta risalah
UPIUPI Pluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannyaPluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannya
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Tujuan penelitian untuk menganalisis Konsep murabahah di satu sisi yang panduan teknisnya di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang mengacu pada syariahTujuan penelitian untuk menganalisis Konsep murabahah di satu sisi yang panduan teknisnya di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang mengacu pada syariah
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Conversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legalConversely, Indonesias efforts to accommodate this principle remain inadequate, with policies falling short in addressing challenges and providing legal
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Abstrak. Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf),Abstrak. Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf),
UNISRIUNISRI Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum adalahBahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum adalah
NEWINERANEWINERA Karena harganya yang murah dan kriteria yang sederhana, inisiatif ini merupakan keuntungan besar bagi masyarakat setempat dalam hal pencatatan hak milik.Karena harganya yang murah dan kriteria yang sederhana, inisiatif ini merupakan keuntungan besar bagi masyarakat setempat dalam hal pencatatan hak milik.
Useful /
UNIVGRESIKUNIVGRESIK Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasarPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar
UNIVGRESIKUNIVGRESIK Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan memfokuskan analisis keuangan sektor food and beverage selama pandemi. Berdasarkan hasil analisis, rasioPenelitian ini berkontribusi pada literatur dengan memfokuskan analisis keuangan sektor food and beverage selama pandemi. Berdasarkan hasil analisis, rasio
UNIVGRESIKUNIVGRESIK Total Assets Turnover dan Dividend Payout Ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba secara individual, namun Current Ratio, Net Profit Margin,Total Assets Turnover dan Dividend Payout Ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba secara individual, namun Current Ratio, Net Profit Margin,
UNIVGRESIKUNIVGRESIK Industri mebel kayu Jepara terus berkembang dari waktu ke waktu dan memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Semakin berkembangnya produk mebelIndustri mebel kayu Jepara terus berkembang dari waktu ke waktu dan memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Semakin berkembangnya produk mebel