INKADHAINKADHA
Kariman: Jurnal Pendidikan KeislamanKariman: Jurnal Pendidikan KeislamanSengketa hak milik dan keperdataan lain merupakan kewenangan yang termasuk masih belia dan berada dalam yurisdiksi Peradilan Agama. Sejak undang-undang nomor 07 tahun 1989 dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terjadi perubahan kedua menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai konsekuensi dari perluasan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang sesuai dengan pasal 49 tersebut. Dihapusnya hak opsi dalam perkara waris dan perkara kebendaan lainnya seperti wasiat, hibah dan wakaf hingga masuknya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, tentu saja hal ini memperluas wilayah mengadili yang bukan hanya terletak dalam subjek sengketa saja namun objek yang terkait di dalamnya. Seringkali sengketa ada persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam kaitannya terhadap kewenangan mengadili. Maka dalam hal ini penulis akan membahas terkait batasan, cara penyelesaian hingga masalah lain yang dapat ditimbulkan akibat perluasan wewenang Pengadilan Agama tersebut yang berhubungan langsung dengan sengketa hak milik dan keperdataan lain di Pengadilan Agama.
Batasan sengketa hak milik dan keperdataan lain dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah seluruh gugatan keperdataan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009 adalah kewenangan Peradilan Umum, sementara di Pengadilan Agama adalah jika sengketa tersebut berkaitan langsung dengan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.Cara penyelesaian sengketa hak milik dan keperdataan lain di Pengadilan Agama adalah dengan dikumulasikan dengan perkara yang ada di Pengadilan Agama karena perkara tersebut dengan sendirinya menjadi perkara yang tidak bisa berdiri sendiri.Akibat yang akan ditimbulkan akibat perluasan wewenang Pengadilan Agama terkait sengketa hak milik dan Keperdataan lain adalah perluasan asas personalitas keislaman dengan memperhatikan siapa saja yang tunduk dan patuh terhadap hukum islam, pihak ketiga yang mengajukan keberatan hanya akan ditangguhkan jika perkara tersebut belum didaftarkan di pengadilan Agama, Pengadilan Agama juga berhak memutuskan suatu akta otentik tidak berkekuatan hukum tetap dan pengajuan pembatalan jual beli (baik oleh pihak ketiga sekalipun) dalam perkara Sengketa Hak Milik dan Keperdataan Lain adalah batal demi hukum mengacu pada pasal 1320 KUHPer ayat (3) dan (4).
Penelitian lanjutan dapat mengkaji lebih dalam tentang efektivitas perluasan wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hak milik dan keperdataan lain, termasuk dampaknya terhadap asas personalitas keislaman. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diterapkan. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa hak milik yang melibatkan pihak ketiga non-Muslim untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
| File size | 403.44 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Penelitian ini menekankan pentingnya peran notaris dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak dalam transaksi kredit, serta menyarankanPenelitian ini menekankan pentingnya peran notaris dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak dalam transaksi kredit, serta menyarankan
DAARULHUDADAARULHUDA Teori Receptie in Complexu menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi pemeluknya, sedangkan teori Receptie menjadikan hukum Islam hanya berlakuTeori Receptie in Complexu menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi pemeluknya, sedangkan teori Receptie menjadikan hukum Islam hanya berlaku
POLBANGTAN GOWAPOLBANGTAN GOWA Petani tidak memiliki akses penuh terhadap lahan yang digarap karena statusnya sebagai petani penggarap. Regenerasi petani mengalami kendala, dengan sebagianPetani tidak memiliki akses penuh terhadap lahan yang digarap karena statusnya sebagai petani penggarap. Regenerasi petani mengalami kendala, dengan sebagian
DINASTIREVDINASTIREV Apabila pemberi waralaba mengakhiri perjanjian waralaba dengan penerima waralaba karena pailit, maka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikanApabila pemberi waralaba mengakhiri perjanjian waralaba dengan penerima waralaba karena pailit, maka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan
STAIBREBESSTAIBREBES Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dengan observasi lapangan dan wawancara terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dengan observasi lapangan dan wawancara terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan
UM SURABAYAUM SURABAYA Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkajiMetode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji
ALJAMIAHALJAMIAH Perkembangan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara idealisme keagamaan dan realitas sosial-politik, serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhanPerkembangan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara idealisme keagamaan dan realitas sosial-politik, serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan
UCYUCY Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim juga membutuhkan aturan yang mengatur tentang hubungan masyarakat muslim tersebutOleh karena itu, masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim juga membutuhkan aturan yang mengatur tentang hubungan masyarakat muslim tersebut
Useful /
UMSUMS Keunikan: Studi sebelumnya mengidentifikasi pendekatan yang sudah teruji dan inovatif untuk mengamankan data notaris tetapi tidak memiliki kerangka kerjaKeunikan: Studi sebelumnya mengidentifikasi pendekatan yang sudah teruji dan inovatif untuk mengamankan data notaris tetapi tidak memiliki kerangka kerja
UMSUMS Tulisan ini juga membahas bagaimana teknologi informasi mempengaruhi konflik pertambangan di Kalimantan Timur dengan menggunakan pendekatan penelitianTulisan ini juga membahas bagaimana teknologi informasi mempengaruhi konflik pertambangan di Kalimantan Timur dengan menggunakan pendekatan penelitian
UMSUMS Jika negosiasi gagal, para pihak harus mencari bantuan dari pemimpin adat mereka masing-masing, yang kemudian akan membimbing mereka melalui proses penyelesaianJika negosiasi gagal, para pihak harus mencari bantuan dari pemimpin adat mereka masing-masing, yang kemudian akan membimbing mereka melalui proses penyelesaian
WIDYAAGAPEWIDYAAGAPE Gereja, sebagai komunitas yang berbeda secara radikal, harus senantiasa merujuk pada fondasi dan pemenuhan identitasnya, yaitu Kerajaan Allah. Selama GerejaGereja, sebagai komunitas yang berbeda secara radikal, harus senantiasa merujuk pada fondasi dan pemenuhan identitasnya, yaitu Kerajaan Allah. Selama Gereja