Publisher

UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA

Journal Jurnal LAPAGOJurnal LAPAGO Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan mahasiswa mengenai kebijakan penunjukan kepala kampung oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya beserta dampaknya terhadap penyelenggaraan demokrasi lokal. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dalam penelitian ini di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Informan dipilih secara purposive, yaitu mahasiswa yang memahami demokrasi lokal, pemerintahan kampung, dan kebijakan publik. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi rasional-legal Max Weber sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menilai kebijakan penunjukan kepala kampung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip legalitas dan demokrasi partisipatif. Kebijakan tersebut dipersepsikan menimbulkan ketegangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, membatasi partisipasi masyarakat, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Di sisi lain, mahasiswa menilai bahwa penunjukan kepala kampung dapat berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk mengatasi kekosongan jabatan serta memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang mengintegrasikan legalitas administratif, partisipasi masyarakat, transparansi, dan legitimasi sosial guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang demokratis dan akuntabel.

Conclusion

Berdasarkan temuan penelitian terkait persepsi mahasiswa terhadap kebijakan pengangkatan Kepala Kampung oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya dalam perspektif rasionalitas legal Max Weber, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan tersebut.Kritik tersebut terutama berfokus pada aspek kepatuhan kewenangan terhadap hukum, mekanisme prosedural, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, profesionalisme aparatur, serta prinsip akuntabilitas.Pertama, mahasiswa berpandangan bahwa pengangkatan kepala kampung semestinya sepenuhnya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai dasar utama keabsahan pemerintahan.Kedua, proses pengangkatan tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur formal yang bersifat transparan dan terstruktur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum serta melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat.Ketiga, mahasiswa menekankan pentingnya keabsahan kewenangan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan batas-batas hukum yang berlaku, agar tidak memunculkan anggapan adanya penyalahgunaan wewenang.Keempat, profesionalisme birokrasi dianggap sebagai faktor krusial yang menuntut adanya sikap netral, kemampuan yang memadai, serta penerapan sistem merit dalam proses pengisian jabatan publik.Kelima, transparansi dan akuntabilitas dipandang sebagai komponen utama yang berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkokoh legitimasi suatu kebijakan.

Future Research

Pertama, penelitian lanjutan dapat mengkaji mekanisme pemilihan kepala kampung yang lebih inklusif, seperti melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui forum diskusi atau pemilihan langsung untuk meningkatkan legitimasi sosial. Kedua, studi tentang penerapan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi proses pengangkatan kepala kampung, misalnya melalui platform publik yang menyediakan informasi lengkap dan real-time mengenai prosedur, dasar hukum, dan alasan keputusan pemerintah. Ketiga, penelitian dapat fokus pada dampak jangka panjang kebijakan pengangkatan kepala kampung terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas pemerintahan kampung, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi kebijakan tersebut.

Metadata

File size	152.96 KB
Pages	10
DMCA	Report