UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA
Jurnal LAPAGOJurnal LAPAGODesentralisasi sebagai suatu paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah telah ditetapkan setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana desentralisasi kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca tindakan pemerintah daerah/penyelenggara pelayanan publik bersikap tertutup, sikap penyelenggara yang seharusnya pada posisi melayani masyarakat/melayani apa yang dibutuhkan masyarakat. Standar pelayanan publik sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga dalam penerapan pelayanan menimbulkan kesenjangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, faktor evaluasi sangat penting untuk mengetahui penyebab timbulnya kesenjangan. Kemampuan birokrasi yaitu petugas yang menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat, masih belum bersikap netral karena masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi tertentu (kepentingan daerah). Kontrol masyarakat dan pengaduan masyarakat belum berjalan optimal karena masyarakat belum banyak mengetahui bahwa masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pengaduan dengan menyampaikan keluhan-keluhan apabila penyelenggara melakukan penyimpangan dari muatan /substansi standar pelayanan.
Pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, terutama berkaitan dengan kendala dalam penerapan model demokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.Pertama, pasca reformasi tindakan pemerintah daerah/penyelenggara pelayanan publik bersikap tertutup, sikap penyelenggara yang seharusnya pada posisi melayani masyarakat/melayani apa yang dibutuhkan masyarakat.Saat ini yang terjadi justru sebaliknya, penyelenggara dilayani masyarakat, sehingga timbul asumsi bahwa institusi pelayanan identik dengan pelayanan yang tidak responsif, berbelit-belit, lamban, biaya tinggi, keadaan ini adalah akibat dari pengaruh sistem sentralistik yang bersikap top down.Keadaan ini mengakibatkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara penyelenggara dan masyarakat yang berkepentingan sehingga kebijakan pelayanan publik tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Keadaan ini menimbulkan rendahnya kualitas pelayanan publik.Kedua, menetapkan standar pelayanan publik, tidak sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga dalam penerapan pelayanan menimbulkan kesenjangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, faktor evaluasi sangat penting untuk mengetahui penyebab timbulnya kesenjangan.Dalam Pasal 20 masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik melakukan diskusi, musyawarah, dan menerima masukan dari masyarakat dapat dijadikan bahan untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pe- layanan publik agar sesuai dengan harapan masyarakat.Ketiga, kemampuan birokrasi yaitu petugas yang menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat, masih belum bersikap netral karena masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi tertentu (kepentingan daerah).Keempat, kontrol masyarakat dan pengaduan masyarakat belum berjalan optimal karena masyarakat belum banyak mengetahui bahwa masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pengaduan dengan menyampaikan keluhan-keluhan apabila penyelenggara melakukan penyimpangan dari muatan /substansi standar pelayanan.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut tentang dampak desentralisasi kewenangan terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana desentralisasi kewenangan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pelayanan publik. Selain itu, studi ini juga dapat mengeksplorasi peran birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta bagaimana kontrol dan pengaduan masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah.
| File size | 247.8 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
FIP UNGFIP UNG Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Paguyuban Pemuda Literasi Global (PPLG) menjadi salah satu sarana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaanHasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Paguyuban Pemuda Literasi Global (PPLG) menjadi salah satu sarana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
FIP UNGFIP UNG Hasil dari penelitian ini yaitu: proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah menggunakan 5 tahapan proses pemberdayaan yaitu, Pemungkinan,Hasil dari penelitian ini yaitu: proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah menggunakan 5 tahapan proses pemberdayaan yaitu, Pemungkinan,
FIP UNGFIP UNG Bagi siswa, kemitraan memperkuat karakter, kedisiplinan, dan kemampuan sosial. Bagi sekolah, hubungan ini meningkatkan efektivitas program, citra kelembagaan,Bagi siswa, kemitraan memperkuat karakter, kedisiplinan, dan kemampuan sosial. Bagi sekolah, hubungan ini meningkatkan efektivitas program, citra kelembagaan,
PNLPNL Kandungan K₂O tertinggi 0,132 % dicapai pada 16 hari macerasi dengan 30 g sabut kelapa, menandakan kondisi optimal pelepasan kalium. Temuan iniKandungan K₂O tertinggi 0,132 % dicapai pada 16 hari macerasi dengan 30 g sabut kelapa, menandakan kondisi optimal pelepasan kalium. Temuan ini
UMBUMB Pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Partisipasi aktif masyarakat serta kebijakanPendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Partisipasi aktif masyarakat serta kebijakan
BSIBSI Salah satu masalah terbesar yang dihadapi masyarakat Jawa Barat adalah bencana alam. Analisis berbasis data diperlukan untuk memahami pola kejadian bencanaSalah satu masalah terbesar yang dihadapi masyarakat Jawa Barat adalah bencana alam. Analisis berbasis data diperlukan untuk memahami pola kejadian bencana
BSIBSI Pencatatan manual juga menghambat efektivitas serta efisiensi dalam proses pengelolaan dan pelaporan aset. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sertaPencatatan manual juga menghambat efektivitas serta efisiensi dalam proses pengelolaan dan pelaporan aset. Penelitian ini bertujuan untuk merancang serta
STIK KENDALSTIK KENDAL Usaha paling dasar untuk tujuan ini adalah dengan membentuk sistem pendidikan multikultural berbasis pendidikan Islam. Melalui pendekatan keputakaan (libraryUsaha paling dasar untuk tujuan ini adalah dengan membentuk sistem pendidikan multikultural berbasis pendidikan Islam. Melalui pendekatan keputakaan (library
Useful /
STTSSTTS Data yang digunakan berasal dari Kaggle, yang diproses terlebih dahulu. Dataset Kaggle memiliki tanaman jagung yang mirip dengan yang ada di Indonesia,Data yang digunakan berasal dari Kaggle, yang diproses terlebih dahulu. Dataset Kaggle memiliki tanaman jagung yang mirip dengan yang ada di Indonesia,
LSAMA ACEHLSAMA ACEH Kehadiran media sosial dan media massa telah berperan memberikan banyak kemudahan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas diri dan pengetahuannya.Kehadiran media sosial dan media massa telah berperan memberikan banyak kemudahan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas diri dan pengetahuannya.
BSIBSI Sistem ini dimaksudkan untuk menyederhanakan manajemen data penjualan dan penyimpanan informasi stok sparepart. Setelah perancangan sistem, proses pengujianSistem ini dimaksudkan untuk menyederhanakan manajemen data penjualan dan penyimpanan informasi stok sparepart. Setelah perancangan sistem, proses pengujian
BSIBSI Selain itu, sistem ini diharapkan mampu memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan yang cepat sertaSelain itu, sistem ini diharapkan mampu memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan yang cepat serta