Publisher

STHBSTHB

Journal Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan Yuridika Abstract

Hubungan antara perusahaan daerah (BUMN) dan anak perusahaannya menimbulkan dilema akuntabilitas ketika kerugian terjadi di tingkat operasional anak perusahaan, karena hukum perusahaan secara formal memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai entitas hukum terpisah, sementara praktik tata kelola dalam struktur BUMN menunjukkan kontrol substansial dari perusahaan induk melalui direktif kebijakan, strategi bisnis, dan alokasi modal publik. Ketidaksesuaian antara konstruksi hukum formal dan realitas kontrol substansial menciptakan celah akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Studi ini bertujuan merekonstruksi dasar hukum tanggung jawab perusahaan BUMN dengan menempatkan intensitas kontrol substansial sebagai variabel utama akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif, mengambil analisis statutory dan pemeriksaan konseptual hukum perusahaan. Temuan menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab berdasarkan prinsip kepemilikan hukum terpisah tidak lagi memadai ketika anak perusahaan menjalankan proyek strategis yang dibentuk oleh kebijakan negara dan pendanaan publik, karena perusahaan BUMN induk secara substansial berkontribusi pada pembentukan risiko dan konsekuensi kerugian. Dengan menyesuaikan doktrin piercing the corporate veil dan tanggung jawab perusahaan dalam konteks entitas publik, studi ini mengusulkan model akuntabilitas hibrida yang menghubungkan tanggung jawab hukum dengan pola kontrol aktual, sehingga memperkuat akuntabilitas publik dan mencegah celah akuntabilitas dalam struktur perusahaan BUMN.

Conclusion

Studi ini menunjukkan bahwa prinsip kepemilikan hukum terpisah dan tanggung jawab terbatas tidak cukup untuk mengatasi realitas kontrol hierarkis dan intervensi negara dalam struktur BUMN.Temuan menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan induk tidak ditentukan hanya oleh kepemilikan formal, tetapi oleh tingkat kontrol substansial yang membentuk keputusan strategis, keuangan, dan manajerial yang menghasilkan risiko publik atau ekologis.Kontribusi utama penelitian ini adalah mengusulkan kerangka hukum hibrida yang merekonseptualisasi perusahaan BUMN induk sebagai koordinator fungsional, bukan pemegang saham pasif, dengan mengintegrasikan doktrin hukum pribadi seperti piercing the corporate veil dan tanggung jawab perusahaan dengan prinsip akuntabilitas publik.

Future Research

Berdasarkan temuan studi ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi model akuntabilitas hibrida dalam konteks spesifik negara, terutama bagaimana mekanisme kontrol substansial dapat diukur dan diterapkan secara konsisten. Kedua, studi kasus terhadap perusahaan BUMN yang mengalami kerugian signifikan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika antara kebijakan pemerintah dan tanggung jawab perusahaan induk. Ketiga, penelitian komparatif antara kerangka hukum BUMN di Indonesia dengan negara lain dapat mengidentifikasi praktik terbaik untuk memperkuat akuntabilitas publik tanpa mengorbankan efisiensi bisnis. Saran-saran ini bertujuan mengembangkan pendekatan yang lebih transparan dan adil dalam mengelola risiko dan tanggung jawab dalam struktur perusahaan BUMN.

References

1. Client Challenge. client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site... doi.org/10.1007/978-981-15-8574-6_2Client Challenge client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site doi 10 1007 978 981 15 8574 6 2
2. Client Challenge. client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site... link.springer.com/10.1007/978-981-15-8574-6_2Client Challenge client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site link springer 10 1007 978 981 15 8574 6 2
3. Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada Holding Company BUMN... ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/18335Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada Holding Company BUMN ejournal umm ac index php ilrej article view 18335
4. Client Challenge. client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site... doi.org/10.1007/s10551-018-3894-2Client Challenge client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site doi 10 1007 s10551 018 3894 2

Metadata

File size	762.92 KB
Pages	17
DMCA	Report