Publisher

IAIN CURUPIAIN CURUP

Journal Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa sanksi tilang dari perspektif fiqh jinayat, dengan fokus khusus pada konsep tazir sebagai bentuk hukuman yang fleksibel dan diserahkan kepada wewenang penguasa (ulil amri). Dalam konteks undang-undang lalu lintas di Indonesia, denda tilang diterapkan untuk menegakkan ketertiban dan mengurangi pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan publik. Penelitian ini berfokus pada bagaimana fiqh jinayat menyediakan dasar normatif untuk penegakan sanksi lalu lintas dan relevansinya dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-sosiologis untuk memeriksa bagaimana sanksi berbasis tazir membentuk kesadaran hukum publik dan mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Analisis menggunakan metode penjelasan untuk mengeksplorasi korelasi antara prinsip-prinsip tazir dan kebijakan hukum lalu lintas modern. Temuan menunjukkan bahwa fiqh jinayat menempatkan sanksi lalu lintas dalam kerangka maslahah, bertujuan untuk melindungi kehidupan (hifzh al-nafs) dan properti (hifzh al-mal). Sanksi tilang di Indonesia, seperti denda karena tidak memakai helm, penangguhan lisensi karena mengemudi ugal-ugalan, atau penyitaan kendaraan karena mengemudi tanpa dokumen yang sah, dapat diklasifikasikan sebagai hukuman tazir. Sanksi-sanksi ini berfungsi secara preventif dengan mencegah pelanggaran di masa depan dan secara represif dengan mendisiplinkan pelanggar untuk menjaga ketertiban sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip fiqh jinayat, khususnya konsep tazir, dapat berfungsi sebagai dasar etis dan normatif untuk menegakkan sanksi tilang dalam sistem hukum positif Indonesia. Integrasi semacam itu penting untuk memperkuat keadilan, mempromosikan keselamatan jalan, dan memastikan kesejahteraan kolektif di masyarakat Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum Islam kontekstual, khususnya melalui integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharīʿah dengan sistem hukum modern untuk memperkuat kepatuhan publik terhadap norma-norma regulasi.

Conclusion

Studi ini menunjukkan bahwa konsep taʿzīr dalam fiqh jināyāt menyediakan kerangka etis dan normatif yang koheren untuk memahami sanksi tilang dalam undang-undang lalu lintas Indonesia.Alih-alih hanya mengklasifikasikan denda atau penangguhan lisensi sebagai hukuman diskresioner, penelitian ini menekankan bagaimana taʿzīr, dengan penekanan pada pencegahan, perlindungan sosial, dan tindakan korektif, menawarkan dasar yang prinsipil untuk memperkuat kepatuhan publik dan meningkatkan legitimasi sanksi yang dikenakan oleh negara.Integrasi maqāṣid al-sharīʿah, khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan kehidupan) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan properti), lebih memperkuat argumen bahwa sanksi lalu lintas melayani kepentingan publik yang esensial yang selaras dengan tujuan hukum Islam.Temuan kunci dari studi ini adalah bahwa efektivitas sanksi lalu lintas tergantung tidak hanya pada penegakan hukumnya, tetapi juga pada perspektif moral dan sosioreligius melalui mana komunitas menafsirkan wewenang negara.Ketika sanksi lalu lintas diframed sebagai instrumen taʿzīr, mereka memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan menghubungkan hukum negara dengan nilai-nilai yang secara budaya dan secara religius resonan di antara Muslim Indonesia.Hal ini menunjukkan relevansi praktis konsep hukum pidana Islam dalam tata kelola publik kontemporer.Dimensi empiris utamanya mengandalkan data sosiologis sekunder, dan tidak ada pengamatan lapangan langsung atau wawancara yang dilakukan untuk mengukur persepsi komunitas atau respons perilaku terhadap sanksi.Penelitian masa depan harus mempertimbangkan penelitian lapangan kualitatif dan kuantitatif yang mendalam untuk memeriksa bagaimana integrasi prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya mempengaruhi kepatuhan, kesadaran hukum, dan hasil keselamatan jalan.Studi ini berkontribusi secara teoritis dengan mengkontekstualisasi taʿzīr dalam sistem regulasi modern dan secara praktis dengan menawarkan kerangka alternatif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.Ini menyarankan bahwa harmonisasi etika hukum Islam dengan hukum positif dapat mempromosikan pendekatan yang lebih holistik dan berakar budaya untuk meningkatkan disiplin publik, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Future Research

Untuk memperkuat keadilan dan kepatuhan dalam sistem hukum lalu lintas Indonesia, penelitian lanjutan dapat berfokus pada pengembangan dan implementasi program pendidikan lalu lintas yang komprehensif. Program ini dapat mencakup pelatihan pengemudi yang menyeluruh, mulai dari pendidikan dasar hingga pelatihan lanjutan untuk pengemudi profesional. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan kepatuhan dan keselamatan lalu lintas. Misalnya, penelitian dapat menyelidiki efektivitas sistem pengawasan lalu lintas berbasis kamera, seperti ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), dalam mengurangi pelanggaran dan kecelakaan. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki cara-cara untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, termasuk kampanye pendidikan publik yang efektif dan inovatif. Penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai berbagai kelompok demografis dan meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif dari pelanggaran lalu lintas. Dengan menggabungkan pendidikan, teknologi, dan kesadaran publik, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan sistem hukum lalu lintas yang lebih adil dan efektif di Indonesia.

References

1. Maqasid al-Syari’ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia | Al-Istinbath:... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/2470Maqasid al SyariyCEah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia Al Istinbath journal iaincurup ac index php alistinbath article view 2470
2. PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN: AJARAN DAN PRAKTIK | At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi... doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN AJARAN DAN PRAKTIK At Thullab Jurnal Mahasiswa Studi doi 10 20885 tullab vol6 iss1 art8
3. CHEMICAL CASTRATION PUNISHMENT IN THE PERSPECTIVE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 1 OF 2016 ON CHILD... jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/335CHEMICAL CASTRATION PUNISHMENT IN THE PERSPECTIVE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 1 OF 2016 ON CHILD jurnalpranata ubl ac index php pranatahukum article view 335

Metadata

File size	425.54 KB
Pages	20
DMCA	Report