UNTABUNTAB

Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan KebudayaanJurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan

Tujuan penelitian, berfokus pada pengabungan kebijakan konservasi SDA pesisir dengan komponen pendukung penguatan kelembagaan sosial Yayasan Yowana Bhakti Segara. Dukungan Pemerintah desa, desa adat dan masyarakat Tianyar dituntun untuk memahami persoalan secara hukum, sosial, ekonomi dan budaya terkait pengelolaan SDA pesisir secara terpadu. Metode penelitian: jenis penelitian lapangan. Informan, responden ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen, observasi,wawancara, angket/kuisioner. Analisis SWOT melalui tahapan FGD, Uji Ahli dan Uji Publik formulasi kebijakan dan finalisasi kebijakan. Hasil penelitian Pendekatan non-konfrontatif berbasis Tri Hita Karana mendukung One Map Policy pengelolaan pesisir dengan menyelaraskan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan, menciptakan harmoni sosial dan ekologis melalui partisipasi aktif (Pawongan), meminimalkan konflik, dan mengintegrasikan kearifan lokal (Parhyangan) ke dalam regulasi spasial (Palemahan), sehingga menghasilkan pengelolaan pesisir yang lestari, adil, dan berkelanjutan, mengatasi tumpang tindih aturan dan kepentingan ekonomi jangka pendek yang selama ini menjadi tantangan.

Pendekatan non-konfrontatif berbasis Tri Hita Karana mendukung One Map Policy pengelolaan pesisir dengan menyelaraskan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan.Pendekatan ini menciptakan harmoni sosial dan ekologis melalui partisipasi aktif, meminimalkan konflik, serta mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam regulasi spasial.Hasilnya adalah pengelolaan pesisir yang lestari, adil, dan berkelanjutan, mampu mengatasi tumpang tindih aturan dan kepentingan ekonomi jangka pendek.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas pendekatan Tri Hita Karana dalam pengelolaan sumber daya pesisir di wilayah lain dengan konteks budaya berbeda. 2. Analisis jangka panjang dampak One Map Policy terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan kesejahteraan masyarakat pesisir perlu dilakukan untuk memvalidasi keberlanjutan kebijakan. 3. Studi tentang peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pesisir berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan untuk memperkuat inklusivitas dalam pengambilan keputusan.

Read online
File size451.68 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test