LPPM UNBAJALPPM UNBAJA
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan PolitikPro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan PolitikPelayanan pengawalan kendaraan oleh polisi merupakan bentuk layanan publik yang bertujuan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Namun, praktik pengawalan terhadap masyarakat sipil sering menimbulkan perdebatan terkait batas kewenangan, dasar hukum, serta urgensi pengaturannya dalam sistem hukum lalu lintas nasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kerangka normatif pengawalan kendaraan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menilai kebutuhan pengembangan regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan kepolisian. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris melalui studi pustaka, wawancara dengan petugas lalu lintas, dan analisis peraturan. Temuan menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih menghadapi tantangan seperti perbedaan standar operasional, penyebaran informasi yang kurang, serta prosedur yang tidak jelas bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan transparansi prosedur untuk mewujudkan layanan pengawalan yang profesional, proporsional, dan akuntabel.
Pengaturan pengawalan kendaraan merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kepolisian.Temuan empiris menunjukkan perlunya standar prosedur yang lebih rinci dan penguatan transparansi.Praktik pengawalan harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian.
1. Penelitian lanjutan tentang efektivitas sosialisasi prosedur pengawalan kendaraan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. 2. Analisis perbandingan standar operasional prosedur (SOP) pengawalan antar satuan polisi guna meminimalkan ketidakseragaman implementasi. 3. Studi tentang dampak pengawalan kendaraan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, dengan fokus pada faktor transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
| File size | 380.88 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNKRISUNKRIS Budaya kerja yang kondusif menciptakan suasana kerja yang disiplin, kooperatif, dan mendukung pelayanan publik optimal.meskipun demikian, masih diperlukanBudaya kerja yang kondusif menciptakan suasana kerja yang disiplin, kooperatif, dan mendukung pelayanan publik optimal.meskipun demikian, masih diperlukan
UNKRISUNKRIS Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentanProgram Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan
UNKRISUNKRIS Hal ini ditunjukkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, belum meratanya layanan rehabilitasi, lemahnya dukungan danHal ini ditunjukkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, belum meratanya layanan rehabilitasi, lemahnya dukungan dan
IIESECOREIIESECORE Metode studi kasus kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara semi‑terstruktur dengan informan kunci (Deputi Kepala MadrasahMetode studi kasus kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara semi‑terstruktur dengan informan kunci (Deputi Kepala Madrasah
FEB UMIFEB UMI Nilai efektivitas pada dimensi akses pasar, budaya, pendanaan, sumber daya manusia unggul, serta regulasi dan infrastruktur memperlihatkan perbedaan yangNilai efektivitas pada dimensi akses pasar, budaya, pendanaan, sumber daya manusia unggul, serta regulasi dan infrastruktur memperlihatkan perbedaan yang
FEB UMIFEB UMI Secara teoritis, penelitian ini mendukung teori AMO (Ability, Motivation, Opportunity) yang menjelaskan bahwa kinerja optimal karyawan akan tercapai apabilaSecara teoritis, penelitian ini mendukung teori AMO (Ability, Motivation, Opportunity) yang menjelaskan bahwa kinerja optimal karyawan akan tercapai apabila
LPPM UNBAJALPPM UNBAJA Pelestarian dan penelitian lebih lanjut penting untuk menjaga warisan ini dan mengatasi tantangan global terkait air bersih. Pangindelan pada masa KesultananPelestarian dan penelitian lebih lanjut penting untuk menjaga warisan ini dan mengatasi tantangan global terkait air bersih. Pangindelan pada masa Kesultanan
LPPM UNBAJALPPM UNBAJA Sebagai dinamisator, DP3AKB Kota Serang telah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam memberikan bimbingan dan pengarahan melalui program Komunikasi,Sebagai dinamisator, DP3AKB Kota Serang telah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam memberikan bimbingan dan pengarahan melalui program Komunikasi,
Useful /
LPPM UNBAJALPPM UNBAJA Studi ini mendeskripsikan pemanfaatan buku saku digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sertaStudi ini mendeskripsikan pemanfaatan buku saku digital berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta
LPPM UNBAJALPPM UNBAJA Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan metode role play serta menganalisis strategi untuk mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan metode role play serta menganalisis strategi untuk mengatasi kendala tersebut.
LPPM UNBAJALPPM UNBAJA Pembangunan hukum nasional merupakan proses dinamis yang tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik yang berkembang dalam suatu negara. Dalam konteksPembangunan hukum nasional merupakan proses dinamis yang tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik yang berkembang dalam suatu negara. Dalam konteks
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Psikologisnya, seseorang yang sehat mental mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Istiqamah adalah karakter yang harusPsikologisnya, seseorang yang sehat mental mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Istiqamah adalah karakter yang harus