APPIHIAPPIHI
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikDemokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikKonsep “pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 memperkenalkan dasar baru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak. Namun, ketentuan ini tidak disertai definisi maupun parameter yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum ketenagakerjaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa klausul “pelanggaran mendesak seringkali lahir dari kondisi posisi tawar pekerja yang lemah, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi asas konsensualisme sebagai syarat sah perjanjian kerja. Secara substansial, ketentuan ini memiliki kemiripan dengan norma “kesalahan berat dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 012/PUU-I/2003 karena dinilai bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, pengaturan “pelanggaran mendesak berpotensi mengulang kembali problematika hukum yang sama, serta bertentangan dengan semangat hukum ketenagakerjaan yang menegaskan PHK harus dihindari dan hanya ditempuh sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan.
Berdasarkan analisis penulis, alasan PHK karena “pelanggaran bersifat mendesak dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 mengandung permasalahan yuridis serius karena tidak memiliki parameter yang jelas dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional pekerja.Di sisi lain, meskipun klausul “pelanggaran mendesak dapat dituangkan dalam perjanjian kerja, keberadaannya tidak otomatis sah apabila bertentangan dengan asas konsensualisme maupun prinsip-prinsip konstitusional.Penerapan alasan PHK dengan dasar “pelanggaran bersifat mendesak harus ditafsirkan secara ketat dan hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pengusaha, serta tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi dalam melindungi martabat pekerja.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis empiris dampak penerapan klausul pelanggaran bersifat mendesak terhadap tingkat keadilan prosedural dalam PHK di perusahaan spesifik. Studi komparatif antara implementasi norma pelanggaran mendesak dengan regulasi PHK di negara-negara tetangga yang memiliki sistem hukum ketenagakerjaan serupa juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang pro-kerja. Terakhir, penelitian kualitatif tentang persepsi pekerja dan pengusaha terhadap mekanisme pembuktian pelanggaran mendesak dapat mengungkap ketimpangan struktural yang memengaruhi perlindungan hukum dalam hubungan kerja.
| File size | 1.01 MB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan teknologi komputasi modern dapat memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial yangSelain itu, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan teknologi komputasi modern dapat memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial yang
APPIHIAPPIHI Maka hasil penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara teknis mengatur penerapan asas kelangsungan usahaMaka hasil penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara teknis mengatur penerapan asas kelangsungan usaha
ITBWIGA LUMAJANGITBWIGA LUMAJANG Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori portofolio, investor dapat membentuk portofolio yang efisien, mengelola risiko secara sistematis, dan mencapaiDengan menerapkan prinsip-prinsip teori portofolio, investor dapat membentuk portofolio yang efisien, mengelola risiko secara sistematis, dan mencapai
UNIMUDASORONGUNIMUDASORONG Uji hipotesis menggunakan Uji Runs test diperoleh hasil Asymp. Sig adalah 1. 000 yang dimana lebih besar dari 0. 05 (1. 000 > 0. 05) maka Ho diterima danUji hipotesis menggunakan Uji Runs test diperoleh hasil Asymp. Sig adalah 1. 000 yang dimana lebih besar dari 0. 05 (1. 000 > 0. 05) maka Ho diterima dan
IAIPD NGANJUKIAIPD NGANJUK Fokus kajian dalam penelitian ini ada dua, yaitu: bagaimana motif talaqqi itu tetap terjadi. dan apa yang melatarbelakangi pergeseran praktik talaqqi tersebut.Fokus kajian dalam penelitian ini ada dua, yaitu: bagaimana motif talaqqi itu tetap terjadi. dan apa yang melatarbelakangi pergeseran praktik talaqqi tersebut.
STAIHWDURISTAIHWDURI Bagaimana pemantauan dan evaluasi pemberdayaan zakat produktif untuk UKM masyarakat di Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan metode penelitianBagaimana pemantauan dan evaluasi pemberdayaan zakat produktif untuk UKM masyarakat di Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
STAIHWDURISTAIHWDURI Kata Kunci: Majelis Taklim, Pengembangan Dakwah. Keberadaan majelis taklim sebagai lembaga dakwah telah berperan luas dalam kegiatan sosial, budaya, danKata Kunci: Majelis Taklim, Pengembangan Dakwah. Keberadaan majelis taklim sebagai lembaga dakwah telah berperan luas dalam kegiatan sosial, budaya, dan
UADUAD Namun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (wakif), perlindungan hukum untuk hak ciptaNamun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta (wakif), perlindungan hukum untuk hak cipta
Useful /
ITBWIGA LUMAJANGITBWIGA LUMAJANG Konsep dasar teori ini mengenai diversifikasi aset untuk mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan dengan risiko yang dapat diterima, memberikan landasanKonsep dasar teori ini mengenai diversifikasi aset untuk mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan dengan risiko yang dapat diterima, memberikan landasan
SALNESIASALNESIA Pemberian formula modifikasi MP-ASI yang tepat berhubungan dengan peningkatan status gizi balita. MP-ASI juga dapat disubsidi dengan pangan lokal, sehinggaPemberian formula modifikasi MP-ASI yang tepat berhubungan dengan peningkatan status gizi balita. MP-ASI juga dapat disubsidi dengan pangan lokal, sehingga
SALNESIASALNESIA Kegiatan PPK HIMIKA ini dilaksanakan 26 Februari-30 Oktober 2024 oleh tim pelaksana PPK HIMIKA Universitas Wiraraja. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkanKegiatan PPK HIMIKA ini dilaksanakan 26 Februari-30 Oktober 2024 oleh tim pelaksana PPK HIMIKA Universitas Wiraraja. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan
JURNALEMPATHYJURNALEMPATHY Kesimpulan: Diharapkan adanya informasi tambahan mengenai pentingnya upaya promotif, preventif, dan kuratif, khususnya pentingnya pengetahuan tentang kesehatanKesimpulan: Diharapkan adanya informasi tambahan mengenai pentingnya upaya promotif, preventif, dan kuratif, khususnya pentingnya pengetahuan tentang kesehatan