APPIHIAPPIHI
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikDemokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikKonsep “pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 memperkenalkan dasar baru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak. Namun, ketentuan ini tidak disertai definisi maupun parameter yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum ketenagakerjaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa klausul “pelanggaran mendesak seringkali lahir dari kondisi posisi tawar pekerja yang lemah, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi asas konsensualisme sebagai syarat sah perjanjian kerja. Secara substansial, ketentuan ini memiliki kemiripan dengan norma “kesalahan berat dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 012/PUU-I/2003 karena dinilai bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, pengaturan “pelanggaran mendesak berpotensi mengulang kembali problematika hukum yang sama, serta bertentangan dengan semangat hukum ketenagakerjaan yang menegaskan PHK harus dihindari dan hanya ditempuh sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan.
Berdasarkan analisis penulis, alasan PHK karena “pelanggaran bersifat mendesak dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 mengandung permasalahan yuridis serius karena tidak memiliki parameter yang jelas dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional pekerja.Di sisi lain, meskipun klausul “pelanggaran mendesak dapat dituangkan dalam perjanjian kerja, keberadaannya tidak otomatis sah apabila bertentangan dengan asas konsensualisme maupun prinsip-prinsip konstitusional.Penerapan alasan PHK dengan dasar “pelanggaran bersifat mendesak harus ditafsirkan secara ketat dan hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pengusaha, serta tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi dalam melindungi martabat pekerja.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis empiris dampak penerapan klausul pelanggaran bersifat mendesak terhadap tingkat keadilan prosedural dalam PHK di perusahaan spesifik. Studi komparatif antara implementasi norma pelanggaran mendesak dengan regulasi PHK di negara-negara tetangga yang memiliki sistem hukum ketenagakerjaan serupa juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang pro-kerja. Terakhir, penelitian kualitatif tentang persepsi pekerja dan pengusaha terhadap mekanisme pembuktian pelanggaran mendesak dapat mengungkap ketimpangan struktural yang memengaruhi perlindungan hukum dalam hubungan kerja.
| File size | 1.01 MB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-1Jj |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Hal tersebut menyebabkan suatu hambatan bagi kendaraan-kendaraan prioritas yang ingin melintas karena alasan kedaduratan. Salah satu solusi dari pemerintahHal tersebut menyebabkan suatu hambatan bagi kendaraan-kendaraan prioritas yang ingin melintas karena alasan kedaduratan. Salah satu solusi dari pemerintah
DINASTIREVDINASTIREV Karena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (sadd adż-dżarīah). Oleh karena itu jualKarena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (sadd adż-dżarīah). Oleh karena itu jual
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan strategi studi kasus. Hasilnya adalah. Pertama, permasalahan di kalanganPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan strategi studi kasus. Hasilnya adalah. Pertama, permasalahan di kalangan
DINASTIREVDINASTIREV Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit di (KSP) Kusuma Arta jaya yang ditimbulkan akibat gugatan sederhana wanprestasi dalam perjanjian kredit adalahBentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit di (KSP) Kusuma Arta jaya yang ditimbulkan akibat gugatan sederhana wanprestasi dalam perjanjian kredit adalah
DINASTIREVDINASTIREV Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.
UMMUMM Tujuan penelitian ini adalah menganalisa standarisasi pemberian paten dalam bidang obat-obatan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Data penelitianTujuan penelitian ini adalah menganalisa standarisasi pemberian paten dalam bidang obat-obatan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Data penelitian
MKRIMKRI Karenanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bertanggal 18Karenanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bertanggal 18
UGMUGM 40/2007 mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban bagi perusahaan berbasis sumber daya. Empat bulan setelah undang-undang ini berlaku,40/2007 mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban bagi perusahaan berbasis sumber daya. Empat bulan setelah undang-undang ini berlaku,
Useful /
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Penelitian ini merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mendesain pembelajaran baca tulis al-Quran yang baru, bervariasi dan dapat menumbuhkanPenelitian ini merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mendesain pembelajaran baca tulis al-Quran yang baru, bervariasi dan dapat menumbuhkan
APPIHIAPPIHI Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model matematis untuk mengoptimalkan alokasi dana wakaf pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan,Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model matematis untuk mengoptimalkan alokasi dana wakaf pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan,
UGMUGM Jika kebijakan fiskal ekspansif menyebabkan peningkatan suku bunga yang mengurangi pengeluaran swasta, khususnya investasi, maka terjadi efek crowdingJika kebijakan fiskal ekspansif menyebabkan peningkatan suku bunga yang mengurangi pengeluaran swasta, khususnya investasi, maka terjadi efek crowding
UGMUGM Meskipun mampu membiayai usaha skala kecil, perkembangan industri mikrofinansial masih jauh tertinggal dibandingkan bank komersial. Fokus kebijakan padaMeskipun mampu membiayai usaha skala kecil, perkembangan industri mikrofinansial masih jauh tertinggal dibandingkan bank komersial. Fokus kebijakan pada