APPIHIAPPIHI

Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikDemokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik

Konsep “pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 memperkenalkan dasar baru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak. Namun, ketentuan ini tidak disertai definisi maupun parameter yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum ketenagakerjaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa klausul “pelanggaran mendesak seringkali lahir dari kondisi posisi tawar pekerja yang lemah, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi asas konsensualisme sebagai syarat sah perjanjian kerja. Secara substansial, ketentuan ini memiliki kemiripan dengan norma “kesalahan berat dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 012/PUU-I/2003 karena dinilai bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, pengaturan “pelanggaran mendesak berpotensi mengulang kembali problematika hukum yang sama, serta bertentangan dengan semangat hukum ketenagakerjaan yang menegaskan PHK harus dihindari dan hanya ditempuh sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan.

Berdasarkan analisis penulis, alasan PHK karena “pelanggaran bersifat mendesak dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 mengandung permasalahan yuridis serius karena tidak memiliki parameter yang jelas dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional pekerja.Di sisi lain, meskipun klausul “pelanggaran mendesak dapat dituangkan dalam perjanjian kerja, keberadaannya tidak otomatis sah apabila bertentangan dengan asas konsensualisme maupun prinsip-prinsip konstitusional.Penerapan alasan PHK dengan dasar “pelanggaran bersifat mendesak harus ditafsirkan secara ketat dan hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pengusaha, serta tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi dalam melindungi martabat pekerja.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis empiris dampak penerapan klausul pelanggaran bersifat mendesak terhadap tingkat keadilan prosedural dalam PHK di perusahaan spesifik. Studi komparatif antara implementasi norma pelanggaran mendesak dengan regulasi PHK di negara-negara tetangga yang memiliki sistem hukum ketenagakerjaan serupa juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang pro-kerja. Terakhir, penelitian kualitatif tentang persepsi pekerja dan pengusaha terhadap mekanisme pembuktian pelanggaran mendesak dapat mengungkap ketimpangan struktural yang memengaruhi perlindungan hukum dalam hubungan kerja.

  1. Analisis Yuridis atas Pelanggaran Bersifat Mendesak sebagai Dasar Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perspektif... doi.org/10.62383/demokrasi.v2i4.1296Analisis Yuridis atas Pelanggaran Bersifat Mendesak sebagai Dasar Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perspektif doi 10 62383 demokrasi v2i4 1296
Read online
File size1.01 MB
Pages15
DMCAReport

Related /

JURIS Perkawinan Lari Pakondang Yang Dilakukan Adat Sumba Barat Di Tinjau Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupatenHasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupaten

JURIS Akibat Hukum Perbedaan Baku Mutu Udara Ambien Parameter Debu Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dapat dibatalkan oleh pemerintah, yang mengandung pengertian baku mutu udara ambien JawaPeraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dapat dibatalkan oleh pemerintah, yang mengandung pengertian baku mutu udara ambien Jawa

JURIS Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosonganDengan demikian, sistem hukum olahraga menyediakan kerangka hukum yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara atlet dan klub, mengatasi kekosongan

JURIS Pembaharuan Utang Kreditor Kepada Debitur Sebagai Bentuk Penjatuhan Putusan Pailit 2025More at 2025

UNIGRESUNIGRES Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan. Dalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalamDemikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan. Dalam kepailitan, kedudukan antara kreditur dan debitur dalam

JURIS Autocratic Constitutional Change A Comparative View in Hungary and The Risks of Formal Change Indonesian Constitution Otokratik Perubahan Konstitusi Perbandingan di Hungaria dan Risiko Perubahan Fo 2025More at 2025

MKRIMKRI Hungaria merupakan contoh praktik sempurna perubahan konstitusi otokratik, dan studi ini bertujuan mengasesmen perubahan tersebut, mengidentifikasi risikoHungaria merupakan contoh praktik sempurna perubahan konstitusi otokratik, dan studi ini bertujuan mengasesmen perubahan tersebut, mengidentifikasi risiko

JURIS Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Res 2025More at 2025

MKRIMKRI Penerapan judicial activism dan judicial restraint oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia sangat bergantung pada kasus yang dihadapi, menggambarkan kompleksitasPenerapan judicial activism dan judicial restraint oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia sangat bergantung pada kasus yang dihadapi, menggambarkan kompleksitas

JURIS Tinjauan Kritis Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam 2024More at 2024

APPIHIAPPIHI Perbedaan penafsiran terhadap hak individu dan hubungan antara agama dengan negara menjadi tantangan utama dalam integrasi kedua sistem hukum, terutamaPerbedaan penafsiran terhadap hak individu dan hubungan antara agama dengan negara menjadi tantangan utama dalam integrasi kedua sistem hukum, terutama

JURIS Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia Studi Kasus Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyar 2023More at 2023

DINASTIREVDINASTIREV Pembatasan ini secara khusus menyentuh kebebasan untuk berkreativitas, berserikat, dan berkumpul yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Akibatnya, berbagaiPembatasan ini secara khusus menyentuh kebebasan untuk berkreativitas, berserikat, dan berkumpul yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Akibatnya, berbagai

Useful /

JURIS Hadis Tentang Niat dan Korelasinya Terhadap Motivasi Bagi Peserta Didik 2026More at 2026

STAIN KEPRISTAIN KEPRI Belajar dan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh niat dan motivasi. Oleh sebab itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas hadis-hadis tentangBelajar dan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh niat dan motivasi. Oleh sebab itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas hadis-hadis tentang

JURIS Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia Rigid and Moderate Orientation on Original Intent Method and Practice in Indonesia 2025More at 2025

MKRIMKRI Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnyaNamun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya

JURIS Pembelajaran Materi Luas Trapesium dan Lingkaran Menggunakan Model Kooperatif Tipe STAD Siswa Sekolah Dasar 2020More at 2020

UNTANUNTAN (3) Guru memberi tugas pada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. (5) Guru memberi kuis kepada seluruh peserta didik. (6) Guru memberikan(3) Guru memberi tugas pada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. (5) Guru memberi kuis kepada seluruh peserta didik. (6) Guru memberikan

JURIS Peranan Metode Eurhythmics Terhadap Peningkatan Kreativitas Gerak 2017More at 2017

ISI YogyakartaISI Yogyakarta Penelitian ini mengkaji peranan metode pembelajaran musik eurhythmics terhadap peningkatan kreativitas gerak anak usia 0,8 - 10,0 tahun. Kreativitas adalahPenelitian ini mengkaji peranan metode pembelajaran musik eurhythmics terhadap peningkatan kreativitas gerak anak usia 0,8 - 10,0 tahun. Kreativitas adalah

ads-block-test