APPIHIAPPIHI
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikDemokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan PolitikKonsep “pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 memperkenalkan dasar baru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak. Namun, ketentuan ini tidak disertai definisi maupun parameter yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum ketenagakerjaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa klausul “pelanggaran mendesak seringkali lahir dari kondisi posisi tawar pekerja yang lemah, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi asas konsensualisme sebagai syarat sah perjanjian kerja. Secara substansial, ketentuan ini memiliki kemiripan dengan norma “kesalahan berat dalam Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 012/PUU-I/2003 karena dinilai bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, pengaturan “pelanggaran mendesak berpotensi mengulang kembali problematika hukum yang sama, serta bertentangan dengan semangat hukum ketenagakerjaan yang menegaskan PHK harus dihindari dan hanya ditempuh sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan.
Berdasarkan analisis penulis, alasan PHK karena “pelanggaran bersifat mendesak dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 mengandung permasalahan yuridis serius karena tidak memiliki parameter yang jelas dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional pekerja.Di sisi lain, meskipun klausul “pelanggaran mendesak dapat dituangkan dalam perjanjian kerja, keberadaannya tidak otomatis sah apabila bertentangan dengan asas konsensualisme maupun prinsip-prinsip konstitusional.Penerapan alasan PHK dengan dasar “pelanggaran bersifat mendesak harus ditafsirkan secara ketat dan hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pengusaha, serta tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi dalam melindungi martabat pekerja.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis empiris dampak penerapan klausul pelanggaran bersifat mendesak terhadap tingkat keadilan prosedural dalam PHK di perusahaan spesifik. Studi komparatif antara implementasi norma pelanggaran mendesak dengan regulasi PHK di negara-negara tetangga yang memiliki sistem hukum ketenagakerjaan serupa juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang pro-kerja. Terakhir, penelitian kualitatif tentang persepsi pekerja dan pengusaha terhadap mekanisme pembuktian pelanggaran mendesak dapat mengungkap ketimpangan struktural yang memengaruhi perlindungan hukum dalam hubungan kerja.
| File size | 1.01 MB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UQGRESIKUQGRESIK Perkembangan teknologi digital menuntut satuan pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum agar tetap relevan, sekaligus mampu menjaga fungsi pendidikan sebagaiPerkembangan teknologi digital menuntut satuan pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum agar tetap relevan, sekaligus mampu menjaga fungsi pendidikan sebagai
APPIHIAPPIHI Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pemodelan matematis dengan perangkat komputasi modern dapat menjadi strategi penting bagi lembagaImplikasi penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pemodelan matematis dengan perangkat komputasi modern dapat menjadi strategi penting bagi lembaga
APPIHIAPPIHI 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) memberikan kewenangan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur,37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) memberikan kewenangan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur,
UNIBAUNIBA Kata kunci yang digunakan meliputi sustainable education financing, education funding models in Indonesia, dan waqf-based endowment funds. Artikel yangKata kunci yang digunakan meliputi sustainable education financing, education funding models in Indonesia, dan waqf-based endowment funds. Artikel yang
UPUP Program pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan kapasitas produksi sebesar 400% dan mengurangi waktu produksi hingga 30%. Implementasi TeknologiProgram pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan kapasitas produksi sebesar 400% dan mengurangi waktu produksi hingga 30%. Implementasi Teknologi
IAFORISIAFORIS Wakalah bil ujrah ialah mewakilkan atau menujuk orang lain agar mewakilkan dirinya disertai dengan imbalan yang telah disebutkan di awal. Penulisan iniWakalah bil ujrah ialah mewakilkan atau menujuk orang lain agar mewakilkan dirinya disertai dengan imbalan yang telah disebutkan di awal. Penulisan ini
STAIHWDURISTAIHWDURI BAZNAS menggunakan strategi seperti sosialisasi melalui media, kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta, dan pembentukan relawan untuk memperluas penyaluranBAZNAS menggunakan strategi seperti sosialisasi melalui media, kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta, dan pembentukan relawan untuk memperluas penyaluran
STAIHWDURISTAIHWDURI Islam, majelis taklim diakui Sebagai pusat pembelajaran teah menyumbangkan peran yang amat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa,Islam, majelis taklim diakui Sebagai pusat pembelajaran teah menyumbangkan peran yang amat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa,
Useful /
UNIBAUNIBA Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan transaksi berpengaruhData dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan transaksi berpengaruh
UNIBAUNIBA Perkembangan digital di sektor perbankan membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Penerapan Undang-Undang Nomor 27 TahunPerkembangan digital di sektor perbankan membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun
UNIBAUNIBA Penggunaan metode pembayaran lain, seperti QRIS dan dompet digital, cukup kurang diminati karena adanya beberapa kendala teknis dan kebutuhan membuka rekeningPenggunaan metode pembayaran lain, seperti QRIS dan dompet digital, cukup kurang diminati karena adanya beberapa kendala teknis dan kebutuhan membuka rekening
UIN SUSKAUIN SUSKA Namun, persepsi terhadap dukungan organisasi secara terpisah memberikan kontribusi yang lebih besar daripada resiliensi karyawan. Persepsi terhadap dukunganNamun, persepsi terhadap dukungan organisasi secara terpisah memberikan kontribusi yang lebih besar daripada resiliensi karyawan. Persepsi terhadap dukungan