SYNTAXIMPERATIFSYNTAXIMPERATIF

JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan PendidikanJURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam arah politik hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menganalisis secara komprehensif Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Pid.Sus/2017 terkait pertanggungjawaban hukum korporasi (PT Ricky Kurniawan Kertapersada/PT RKK) atas tindak pidana karhutla. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan karhutla menekankan pendekatan preventif dan represif melalui penerapan sanksi sebagai proteksi terhadap lingkungan dan kepentingan nasional yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Implementasi penegakan hukum Karhutla menggunakan pendekatan multistakeholder dan penerapan sanksi yang terkoordinasi, seperti deteksi dan pengawasan, penegakan hukum (pidana, perdata dan administrasi). Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Pid.Sus/2017, adalah putusan yang keliru karena hakim mengabaikan ketentuan Pasal 116 dan 118 UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.

Politik hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan karhutla menekankan pendekatan preventif dan represif melalui penerapan sanksi sebagai proteksi lingkungan dan kepentingan nasional.Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti kesulitan bukti dan pembiayaan ganti rugi.Sus/2017 menunjukkan kelemahan dalam menangani pertanggungjawaban korporasi, karena hanya menghukum individu bukan korporasi secara langsung.

1. Penelitian lebih lanjut tentang efektivitas asuransi lingkungan sebagai mekanisme pemulihan kerusakan hutan akibat kebakaran lahan, terutama dalam mengatasi masalah kebangkrutan perusahaan. 2. Analisis sistem pertanggungjawaban korporasi yang lebih komprehensif, termasuk peran direksi dan manajemen dalam tindak pidana lingkungan, berdasarkan teori strict liability. 3. Evaluasi dampak pendekatan multistakeholder dalam penegakan hukum karhutla, dengan fokus pada koordinasi antara lembaga pemerintah dan pihak swasta dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan.

  1. Reformulasi Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Lintas Batas dalam Perspektif Ekologi... zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17817357Reformulasi Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Lintas Batas dalam Perspektif Ekologi zenodo doi 10 5281 zenodo 17817357
  2. Environmental Insurance: Legal Protection and Certainty Mechanism in Recovery of Forest Damage Due to... jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4344Environmental Insurance Legal Protection and Certainty Mechanism in Recovery of Forest Damage Due to jurnal unikal ac index php hk article view 4344
  3. Hubungan Perilaku Tindakan Pencegahan Terhadap Kejadian ISPA Saat Kabut Asap Di Kota Pontianak | Tanjungpura... jurnal.untan.ac.id/index.php/KNJ/article/view/41826Hubungan Perilaku Tindakan Pencegahan Terhadap Kejadian ISPA Saat Kabut Asap Di Kota Pontianak Tanjungpura jurnal untan ac index php KNJ article view 41826
Read online
File size290.29 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test