UNNESUNNES
Indonesian Journal of Agrarian LawIndonesian Journal of Agrarian LawKeterlambatan penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) oleh pengembang apartemen di Surabaya telah menjadi masalah kronis yang merugikan konsumen. Studi ini menganalisis kewajiban pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bangunan Apartemen dan remedy hukum yang tersedia bagi pemilik apartemen. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada proyek apartemen di Surabaya yang mengalami keterlambatan SHMSRS. Temuan menunjukkan bahwa pengembang wajib menerbitkan SHMSRS setelah pembangunan selesai dan pembayaran lengkap, tetapi penegakan hukum tetap lemah karena hambatan birokrasi, keterbatasan keuangan pengembang, dan kurangnya pengawasan. Pemilik apartemen dapat mengambil tindakan hukum (gugatan perdata atau tuntutan kelas) atau jalur non-litigasi (melalui BPSK, OJK, atau lembaga terkait).
Keterlambatan penerbitan SHMSRS di Surabaya melanggar hak konsumen apartemen.Meskipun ada kewajiban hukum, penegakan hukum tetap lemah karena masalah keuangan dan hambatan birokrasi.Diperlukan langkah komprehensif untuk melindungi konsumen dan meningkatkan industri properti.
1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak penerapan teknologi digital dalam mempercepat penerbitan SHMSRS. 2. Analisis perbandingan mekanisme penegakan hukum antara Surabaya dengan kota-kota lain di Indonesia. 3. Studi tentang peran organisasi konsumen dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa SHMSRS melalui mediasi dan advokasi.
| File size | 3.17 MB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Pendekatan ini menggeser qiwāmah dari keunggulan kodrati menjadi mandat fungsional yang bergantung pada kemampuan menafkahi dan tanggung jawab sosial.Pendekatan ini menggeser qiwāmah dari keunggulan kodrati menjadi mandat fungsional yang bergantung pada kemampuan menafkahi dan tanggung jawab sosial.
HARAPANHARAPAN Oleh karena itu, disarankan adanya langkah formalisasi sederhana melalui pencatatan lokal atau register desa, serta penguatan peran pranata hukum adatOleh karena itu, disarankan adanya langkah formalisasi sederhana melalui pencatatan lokal atau register desa, serta penguatan peran pranata hukum adat
HARAPANHARAPAN Putusan dalam kasus ini berhasil menggunakan diversi sebagai sarana pemulihan tanpa memberikan stigma pada anak, walaupun terdapat keterbatasan dalam sumberPutusan dalam kasus ini berhasil menggunakan diversi sebagai sarana pemulihan tanpa memberikan stigma pada anak, walaupun terdapat keterbatasan dalam sumber
HARAPANHARAPAN Penegakan hukum terhadap kejahatan phishing di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian digital dan pelacakan pelaku yang menggunakanPenegakan hukum terhadap kejahatan phishing di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian digital dan pelacakan pelaku yang menggunakan
DINASTIRESDINASTIRES Kedua negara mempertahankan kontrol negara atas urusan agama melalui birokrasi agama besar seperti MORA di Indonesia dan Diyanet di Turki. Studi ini memastikanKedua negara mempertahankan kontrol negara atas urusan agama melalui birokrasi agama besar seperti MORA di Indonesia dan Diyanet di Turki. Studi ini memastikan
DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan sebagai metodologi penelitian. Data sekunder dan jenis dataMetode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan sebagai metodologi penelitian. Data sekunder dan jenis data
UNNESUNNES Kebutuhan akan perumahan layak bagi pekerja di Kecamatan Pringapus merupakan masalah kritis yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data demografiKebutuhan akan perumahan layak bagi pekerja di Kecamatan Pringapus merupakan masalah kritis yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data demografi
UMSUMS Implikasi dan arah penelitian masa depan menggambarkan sifat pengungkapan bebas yang terus berubah, terutama di era digital, yang menuntut pembuat kebijakan,Implikasi dan arah penelitian masa depan menggambarkan sifat pengungkapan bebas yang terus berubah, terutama di era digital, yang menuntut pembuat kebijakan,
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Dalam hal ini, direkomendasikan untuk mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta mengatur periode transisi sesuaiDalam hal ini, direkomendasikan untuk mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta mengatur periode transisi sesuai
DINASTIRESDINASTIRES Selain itu, standarisasi penerapan dan percepatan transformasi digital diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kualitas layanan. PenelitianSelain itu, standarisasi penerapan dan percepatan transformasi digital diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kualitas layanan. Penelitian
DINASTIRESDINASTIRES Primary data were obtained through interviews with traditional leaders, village officials, and disputing parties, while secondary data were collected fromPrimary data were obtained through interviews with traditional leaders, village officials, and disputing parties, while secondary data were collected from
DINASTIRESDINASTIRES Pertimbangan hakim berfokus pada keinginan anak untuk kembali kepada orang tua biologis, tanpa memberikan porsi seimbang kepada posisi orang tua angkat.Pertimbangan hakim berfokus pada keinginan anak untuk kembali kepada orang tua biologis, tanpa memberikan porsi seimbang kepada posisi orang tua angkat.