HARAPANHARAPAN
Jurnal Perspektif HukumJurnal Perspektif HukumPenelitian ini mengevaluasi praktik perjanjian bagi hasil tanah garapan antara petani dan pemilik lahan di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang secara umum masih dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan nilai-nilai lokal. Perjanjian ini kerap disepakati secara informal tanpa dokumen tertulis, dengan mengandalkan kepercayaan dan relasi sosial antarpihak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan kekuatan hukum perjanjian bagi hasil secara lisan dalam kerangka hukum perdata nasional serta mempertimbangkan dinamika hukum adat yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum positif seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, serta menggali praktik hukum yang berlangsung di masyarakat melalui wawancara dan observasi langsung di Desa Puyung, Ketare (Lombok Tengah), dan Suralaga (Lombok Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil secara lisan memang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, pelaksanaan perjanjian lisan tersebut sangat lemah dari sisi pembuktian hukum ketika terjadi sengketa, serta tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi petani sebagai pihak yang umumnya lebih lemah secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam relasi hukum antara petani dan pemilik lahan. Oleh karena itu, disarankan adanya langkah formalisasi sederhana melalui pencatatan lokal atau register desa, serta penguatan peran pranata hukum adat melalui regulasi berbasis desa, agar kepastian hukum dan keadilan substantif dapat lebih terjamin bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian agraria.
Perjanjian bagi hasil tanah garapan secara lisan di wilayah pedesaan NTB sah secara hukum namun memiliki kelemahan dalam pembuktian dan perlindungan hukum bagi petani.Meski regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tersedia, implementasinya masih lemah karena literasi hukum rendah dan dominasi pemilik lahan.Penyelesaian sengketa cenderung mengandalkan mekanisme informal yang tidak selalu menjamin keadilan substantif.Diperlukan peningkatan literasi hukum, penguatan peran aparat desa, serta integrasi antara hukum formal dan hukum adat untuk memastikan keadilan dalam perjanjian agraria.
1. Penelitian lanjutan tentang dampak formalisasi perjanjian bagi hasil terhadap penyelesaian sengketa di tingkat desa. 2. Analisis kemungkinan integrasi hukum adat dengan ketentuan hukum perdata dalam melindungi hak petani. 3. Studi tentang peran regulasi berbasis desa dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian agraria, terutama dalam konteks ketimpangan sosial dan ekonomi.
| File size | 269.52 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
YLIIYLII Ukuran perusahaan sebagai pemoderasi tidak memoderasi pengaruh nilai perusahaan, profitabilitas, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak secaraUkuran perusahaan sebagai pemoderasi tidak memoderasi pengaruh nilai perusahaan, profitabilitas, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak secara
YLIIYLII Motivasi belajar berperan sebagai pemoderasi yang memperkuat pengaruh ketiga variabel tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam metode pengumpulanMotivasi belajar berperan sebagai pemoderasi yang memperkuat pengaruh ketiga variabel tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam metode pengumpulan
HARAPANHARAPAN Penegakan hukum terhadap kejahatan phishing di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian digital dan pelacakan pelaku yang menggunakanPenegakan hukum terhadap kejahatan phishing di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian digital dan pelacakan pelaku yang menggunakan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dan subjek penelitian adalah pasangan suami istri di kota Semarang. Metode pengumpulan data denganMetode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dan subjek penelitian adalah pasangan suami istri di kota Semarang. Metode pengumpulan data dengan
IAINPTKIAINPTK Artikel ini berargumen bahwa resistensi tersebut bukan merupakan penolakan teologis terhadap hukum Islam, melainkan lahir dari penalaran publik yang bertumpuArtikel ini berargumen bahwa resistensi tersebut bukan merupakan penolakan teologis terhadap hukum Islam, melainkan lahir dari penalaran publik yang bertumpu
IAINPTKIAINPTK Apabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaran yang mereka bawa dengan agama Islam, maka MUI tidak akan memberikan fatwaApabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaran yang mereka bawa dengan agama Islam, maka MUI tidak akan memberikan fatwa
AKABAAKABA Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku orang dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Kepada pelaku yang merupakan anakPenjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku orang dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Kepada pelaku yang merupakan anak
AKABAAKABA Pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada penerimaan hasil pemilu melaluiPemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada penerimaan hasil pemilu melalui
Useful /
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Artikel ini mengkaji krisis ekologi di era digital sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi, khususnya peningkatan limbah elektronik (e-waste),Artikel ini mengkaji krisis ekologi di era digital sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi, khususnya peningkatan limbah elektronik (e-waste),
HARAPANHARAPAN Penerapan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, birokrasi yang rumit, serta budayaPenerapan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, birokrasi yang rumit, serta budaya
UNNESUNNES Berdasarkan data demografi dan kepadatan tenaga kerja di kawasan tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi kondisi kebutuhan perumahan serta aspekBerdasarkan data demografi dan kepadatan tenaga kerja di kawasan tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi kondisi kebutuhan perumahan serta aspek
IAINPTKIAINPTK Fikih kedaulatan Yamin secara mendasar meletakkan hukum dalam kerangka teologis, sosiologis, dan politis yang menjadi fondasi sistem hukum Indonesia yangFikih kedaulatan Yamin secara mendasar meletakkan hukum dalam kerangka teologis, sosiologis, dan politis yang menjadi fondasi sistem hukum Indonesia yang